KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi memasuki sidang putusan terhadap dua terdakwa yang merupakan oknum  polisi yaitu Bripka Purwanto dan Brigadir Firman Subkhi, Rabu(12/1/2022).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua polisi aktif tersebut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar restitusi pada korban serta saksi.

Jelang vonis ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari bersama Aliansi Jurnalis Televesi Indonesia (IJTI) Sultra dan komunitas pers menggelar aksi solidaritas  di Pengadilan Negeri Kendari, meminta agar majelis hakim menjalankan peradilan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap dua terdakwa penganinayaan, Nurhadi.

Selain itu, AJI Kendari menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Tuntutan itu tidak lepas dari kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun1999 tentang pokok pers. Olehnya itu, jurnalis yang bekerja mewakili publik untuk memperoleh hak atas informasi, perlu dijaga dan dilindungi. Aparat penegak hukum yang tahu punya kewenangan menenegakkan supremasi hukum, sungguh sangat disayangkan bisa terlibat dalam kasus ini.

Dalam aksi itu, AJI Kendari, IJTI Sultra dan komunitas pers di Kendari melakukan aksi damai di Pengadilan Negeri Kendari. Baliho bertuliskan tentang “Keadilan buat Nurhadi” dibentangkan selama aksi.

Sebagai jurnalis yang mewakili kepentingan publik hak atas informasi dilindungi undang-undang. Aparat kepolisian serta pihak-pihak lain mestinya melindungi jurnalis saat bekerja, bukan malah melakukan kekerasan.

AJI meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk merujuk UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers dalam menyelesaikannya, bukan menempuhjalur lain. Apalagi dengan aksi kekerasan, seperti kasus yang dialami Jurnalis Nurhadi,

“Jurnalis membantu membongkar korupsi dan ketidakadilan. Dan sudah sepatutnya terus memperjuangkan kebebasan pers.  Kasus Nurhadi  menjadi momentum kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia agar pelaku kekerasan mendapatkan seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” kata, Ketua AJI Kendari, Rosniawati Fikri

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Seorang oknum wartawan berinisial IRF dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Namanya dilaporkan atas kasus Dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

IRF dilapor oleh kuasa hukum seorang pengusaha berinsial AT, 27 November 2021. Pasalnya,  AT merasa IRF telah melakukan pencemaran nama baik. Parahnya, kuasa hukum menilai, IRF menulis tak sesuai produk jurnalistik sebab tak disertai dengan narasumber dan fakta lapangan yang jelas.

Terkait hal ini, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sultra, Kompol Rony Syahendra mengatakan bahwa oknum wartawan berinisial IRF telah dilayangkan surat pemanggilan.

“Kami sudah membuatkan undangan klarifikasi terhadap terlapor inisial IRF dengan pencemaran nama baik,” ujar Kompol Rony, Senin(13/12/2021).

Selain itu, Rony juga memberikan peringatan pada IRF, apabila media IRF tidak terdaftar pada Dewan Pers maka sanksinya jelas dan melanggar UU ITE.

“Jika media IRF terbukti tidak terdaftar di Dewan Pers, maka akan masuk ke UU ITE. Dikenakan pasal 27 ayat 3 tentang kaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman 4 tahun penjara,” terangnya.

Ditempat terpisah, Panit Siber Polda Sultra, Ipda Asfandi membeberkan wartawan IRF bakal memenuhi panggilan pada Kamis 16 Desember 2021 mendatang.

“Hari kamis dia (IRF) datang sesuai panggilan pertama,” jelas Asfandi.

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari gelar aksi damai di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu(1/12/2021).

Aksi damai tersebut merupakan bentuk solidaritas AJI Kota Kendari untuk meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar menuntut seberat-beratnya dua terdakwa penganinayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi, pada sidang agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain itu, AJI Kendari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Desakan dan tuntutan itu tidak lepas dari kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun1999 tentang pokok pers. Olehnya itu, jurnalis yang bekerja mewakili publik untuk memperoleh hak atas informasi, perlu dijaga dan dilindungi. Aparat penegak hukum yang tahu punya kewenangan menenegakkan supremasi hukum, sungguh sangat disayangkan bisa terlibat dalam kasus ini. Persoalan Nurhadi itu memantik soliditas AJI Kota Kendari dan komunitas pers di Kendari untuk turun ke jalan, Rabu, 1 Desember 2021.

AJI Kendari dan komunitas pers di Kendari melakukan aksi long-march dari Kejaksaan Negeri Kendari menuju Kejaksaan Tinggi Sultra sepanjang sekira 800 meter. Baliho bertuliskan tentang “Keadilan buat Nurhadi” dibentangkan selama aksi. Sekretaris AJI Kota Kendari Ramadhan meminta Kejaksaan dan Pengadilan memberikan hukuman yang berat buat terdakwa penganiayaan Nurhadi. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Apalagi Nurhadi bekerja sebagai jurnalis yang mewakili kepentingan publik hak atas informasi. Aparat kepolisian mestinya melindungi jurnalis saat bekerja, bukan malah melakukan kekerasan.

AJI meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk merujuk UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers dalam menyelesaikannya, bukan menempuhjalur lain. Apalagi dengan aksi kekerasan, seperti kasus yang dialami Jurnalis Nurhadi,

Ketua Devisi Advokasi AJI Kendari, La Ode Kasman Angkoso mengecam tindakan oknum aparat penegak hukum terhadap jurnalis Tempo bernama Nurhadi. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap jurnalis mencederai kebebasan pers.

“Meminta komitmen kejaksaaan untuk menuntut seberat-beratnya terhadap terdakwa. Jika putusan tidak sesuai dengan tuntutan, kami meminta agar Jaksa Penuntut Umum melakukan banding hingga kasasi di Mahkama Agung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jurnalis dalam bekerja dilindungi UU Pers Nomo 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Kami juga menyangkan tidak ada tindakan penahanan terhadap terdakwa sejak dilakukan penyidikan hingga sidang,” tutupnya.