Connect with us

HUKRIM

KTP Palsu WNA China Pernah Disorot, Oknum Polisi Sempat Bela Mister Wang

Penulis : Kadek

Published

pada

KTP Palsu milik WNA Asal China di Konawe Utara.

KendariMerdeka.com – Kasus WNA asal China yang memiliki KTP palsu, sudah masuk di meja penyidik Kriminal Umum Polda Sultra. Pria yang kerap disapa Mister Wang itu, menggunakan nama Indonesia Wawan Saputra Razak.

Terungkap, ternyata tidak hanya KTP yang diduga palsu. Mister Wang juga memiliki kartu keluarga dan surat nikah yang belum bisa dipastikan asalnya.

Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Kendari, Asni Bonea menyatakan Mister Wang atau Wawan Saputra Razak tidak pernah melakukan perekaman KTP di Kota Kendari. Sehingga, data base tidak ada

“Data sidik jari, data retina mata dan wajah, tidak tersimpan pada kami,” ujar Asni Bonea, dikonfirmasi Rabu (28/4/2020).

Baca Juga:  Konawe Utara Lockdown, TKA Cina Pemalsu KTP Tak Hadiri Panggilan Polda

Pelapor yang ditemui di Polda Sulawesi Tenggara, Irwan menyatakan, pria asal Tiongkok itu merupakan pemilik salah satu perusahan tambang yakni PT Bumi Konawe Abadi di Konawe Utara. Saat ini Mister Wang, bekerja di PT Cahaya Mandiri Perkasa yang beroperasi di Marombo, Konawe Utara.

“Sudah beberapa tahun mereka beroperasi di wilayah Konawe Utara. Aktifitas perusahaan mereka melakukan eksplorasi nikel untuk dibawa keluar daerah,” ujar Irwan.

Dia menceritakan, pernah hendak memanggil Mister Wang untuk mengklarifikasi identitas dan surat-surat kependudukan yang dimilikinya. Namun, pria yang sudah menikahi wanita asal Konawe Utara itu, bersikukuh tidak mau datang.

“Dia menelepon salah seorang oknum anggota polisi. Dia menyampaikan kepada mister Wang agar jangan terima ajakan saya,” ujar Irwan.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kejahatan Istri TKA China Pemilik KTP Palsu

Oknum aparat yang berbicara dengan Mister Wang lewat telepon seluler itu sempat menyatakan, jangan datang kecuali pihak Imigrasi yang jemput. Mister Wang akhirnya ikut apa yang disampaikan dan tetap tidak mau.

“Kalau mister Wang ini, sering bawa-bawa nama oknum aparat ini,” ujar Irwan.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

PT WIL dan PT BPS Diduga Menambang Ilegal di Kolaka, Foperta Sultra Geruduk Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Forum Pemerhati Tambang Sulawesi Tenggara (FORPETA-SULTRA) mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Sultra terkait dugaan aktivitas pertambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja yang dilakukan PT. Waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung.

Mereka menduga kuat PT. WIL telah melakukan operasi produksi biji nikel dalam wilayah kawasan hutan lindung dan tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Sedangkan PT. BPS diketahui beralamat di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka diduga melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Diketahui, PT BPS hanya mengantongi izin produksi batu. Tapi faktanya PT BPS melakukan aktivitas produksi biji nikel di dalam kawasan hutan lindung yang melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang.

Baca Juga:  Konawe Utara Lockdown, TKA Cina Pemalsu KTP Tak Hadiri Panggilan Polda

“Dari hasil penelusuran investigasi lapangan yang dilakukan ileh forum pemerhati tambang Sulta, bahwa kami duga PT. WIL melakukan operasi penambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja serta tidak mengantongi IPPKH. Sedangkan PT. BPS kami duga melakukan penambangan secara ilegal di mana PT.BPS ini hanya mengantongi izin produksi batu tapi faktanya melakukan operasi produksi biji nikel dalam kawasan hutan lindung,” Kata Jua Naga selaku kordinator aksi, Selasa (2/3/2021).

“Kami mendesak kepada Tim Bareskrim Polri dan Polda Sultra segera menghentikan aktivitas PT. WIL dan PT. BPS atas dugaan yang melakukan penambangan Ilegal Mining dan menyita semua peralatan penambangannya,” tambahnya.

Baca Juga:  Gubernur Soroti TKA China Pemilik KTP Palsu, Polisi Bilang Tak Temukan Barang Bukti

Rafiudin S,St M.Si, Kepala Kidang Perlindungan Hutan saat menemui massa aksi mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi masa aksi kemudian akan mengecek dan membuat tim investigasi khususnya Ramekongga utara untuk mengetahui lebih lanjut.

“Terkait titik koordinatnya nanti kami akan dalami lagi karena ditahun 2014 mereka juga pernah bermasalah,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Kadis Cipta Karya Dilaporkan ke Kejati Sultra Terkait Proyek RS Jantung dan Perpustakaan Modern

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara guna melaporkan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang beserta dua perusahaan yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Perpustakaan Daerah Modern, Selasa (23/2/2021.

Mereka menduga bahwa pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang yang bermasalah. Yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern dengan nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 yang dikerjakan oleh PT BPS dengan anggaran Rp28.208.278.000,00 dan di duga terdapat kerugian negara Sebesar Rp128.195.128,00.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan pembangunan perpustakaan modern terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Sebesar Rp128.195.128,00,” bebernya.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Selain itu, GPMI juga menyoroti Pembangunan Rumah Sakit Jantung yang dikerjakan oleh PT. PT APMP dengan anggaran Rp94.325.800.000,00 yang di duga terdapat kerugian negara sebesar Sebesar RP.284.141.320,. di karenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 dan kekurangan Volume Rp82.281.040,00.

“Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT APMP
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima
Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020,” jelasnya.

Sehingga, per 31 Desember 2019 terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama16 hari kalender. Atas keterlambatan penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan pemeriksaan berakhir PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 (1/1000 x Rp12.616.267.558,29 x 16 hari,
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Rp82.281.040,00.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“PT. APMP, PT BPS dan Kepala dinas kami duga telah merugikan negara sebesar 412.336.448,00 yang melanggar UU NO 1 tahun 2004 tentang kerugian negara/daerah,” terangnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

Penulis: Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Bolden Pardede terpidana kasus penambangan Ilegall tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibeckup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.

Tim yang melakukan pencarian akhirnya pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB Tim berhasil mengamankan Terpidana tersebut. Dia dibekuk yang di Kediamannta di Jln. I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).

“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegall di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim SH.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.26 WIB  Bolden dibawa menuju Bandar Udara Soekarno Hatta untuk dibawa menuju Kota Kendari yang selanjutnya dilakukan proses Administrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.

Untuk diketahui, Bolden Pardede melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. St. Nickel resources (St nikel) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Bolden pardede melakukan kegiatan penambangan menggunakan dasar kerjasama dengan PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS). Namun lokasi penambangannya masuk dalam wilayah IUP ST nikel, sehingga Bolden Pardede di laporkan dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan tetap dari Mahkamah Agung RI.

Baca Juga:  KTP Palsu Mr Wang Diduga Untuk Putar Duit Nikel di Bank

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending