KendariMerdeka.com, Kendari – Forum Pemerhati Tambang Sulawesi Tenggara (FORPETA-SULTRA) mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Sultra terkait dugaan aktivitas pertambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja yang dilakukan PT. Waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung.

Mereka menduga kuat PT. WIL telah melakukan operasi produksi biji nikel dalam wilayah kawasan hutan lindung dan tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Sedangkan PT. BPS diketahui beralamat di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka diduga melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Diketahui, PT BPS hanya mengantongi izin produksi batu. Tapi faktanya PT BPS melakukan aktivitas produksi biji nikel di dalam kawasan hutan lindung yang melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang.

“Dari hasil penelusuran investigasi lapangan yang dilakukan ileh forum pemerhati tambang Sulta, bahwa kami duga PT. WIL melakukan operasi penambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja serta tidak mengantongi IPPKH. Sedangkan PT. BPS kami duga melakukan penambangan secara ilegal di mana PT.BPS ini hanya mengantongi izin produksi batu tapi faktanya melakukan operasi produksi biji nikel dalam kawasan hutan lindung,” Kata Jua Naga selaku kordinator aksi, Selasa (2/3/2021).

“Kami mendesak kepada Tim Bareskrim Polri dan Polda Sultra segera menghentikan aktivitas PT. WIL dan PT. BPS atas dugaan yang melakukan penambangan Ilegal Mining dan menyita semua peralatan penambangannya,” tambahnya.

Rafiudin S,St M.Si, Kepala Kidang Perlindungan Hutan saat menemui massa aksi mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi masa aksi kemudian akan mengecek dan membuat tim investigasi khususnya Ramekongga utara untuk mengetahui lebih lanjut.

“Terkait titik koordinatnya nanti kami akan dalami lagi karena ditahun 2014 mereka juga pernah bermasalah,” tutupnya.

KendariMerdeka.com, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara guna melaporkan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang beserta dua perusahaan yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Perpustakaan Daerah Modern, Selasa (23/2/2021.

Mereka menduga bahwa pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang yang bermasalah. Yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern dengan nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 yang dikerjakan oleh PT BPS dengan anggaran Rp28.208.278.000,00 dan di duga terdapat kerugian negara Sebesar Rp128.195.128,00.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan pembangunan perpustakaan modern terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Sebesar Rp128.195.128,00,” bebernya.

Selain itu, GPMI juga menyoroti Pembangunan Rumah Sakit Jantung yang dikerjakan oleh PT. PT APMP dengan anggaran Rp94.325.800.000,00 yang di duga terdapat kerugian negara sebesar Sebesar RP.284.141.320,. di karenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 dan kekurangan Volume Rp82.281.040,00.

“Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT APMP
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima
Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020,” jelasnya.

Sehingga, per 31 Desember 2019 terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama16 hari kalender. Atas keterlambatan penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan pemeriksaan berakhir PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 (1/1000 x Rp12.616.267.558,29 x 16 hari,
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Rp82.281.040,00.

“PT. APMP, PT BPS dan Kepala dinas kami duga telah merugikan negara sebesar 412.336.448,00 yang melanggar UU NO 1 tahun 2004 tentang kerugian negara/daerah,” terangnya.

KendariMerdeka.com, Kendari – Bolden Pardede terpidana kasus penambangan Ilegall tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibeckup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.

Tim yang melakukan pencarian akhirnya pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB Tim berhasil mengamankan Terpidana tersebut. Dia dibekuk yang di Kediamannta di Jln. I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).

“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegall di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim SH.

Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.26 WIB  Bolden dibawa menuju Bandar Udara Soekarno Hatta untuk dibawa menuju Kota Kendari yang selanjutnya dilakukan proses Administrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.

Untuk diketahui, Bolden Pardede melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. St. Nickel resources (St nikel) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Bolden pardede melakukan kegiatan penambangan menggunakan dasar kerjasama dengan PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS). Namun lokasi penambangannya masuk dalam wilayah IUP ST nikel, sehingga Bolden Pardede di laporkan dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan tetap dari Mahkamah Agung RI.