Connect with us

Berita

Koltim Milik Semua, Siapapun Bisa Jadi Pemimpin

Published

on

Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Timur/Ist

KENDARIMERDEKA.COM – Pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur, yang bakal diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim, diwarnai penolakan oleh segelintir masyarakat. Bahkan beredarnya isu dan baliho dengan tema “Menolak Calon Wakil Bupati Kolaka Timur dari Luar”. Dengan kata lain bukan putra daerah Koltim.

Namun aksi penolakan begitu dianggap tidak profesional dan melanggar. Termaksud membatasi hak kewarga negaraan seseorang di Indonesia. Demikian disampaikan, Juan Manahan Wibowo, peneliti pada Pusat Studi Politik dan Hak Asasi Manusi (PSP-HAM) di Jakarta merespons. Menurutnya, secara normatif konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih serta berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

“Ini hak konstitusional yang melekat kepada setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dibatasi atau dilarang mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia,” ujarnya, Jumat(7/1/2022).

Baca Juga:  Reses DPRD di Kampung Halaman, Ini PR Nurlin Surunudin

Lebih jauh, Juan Manahan menyebutkan bahwa Regulasi pilkada UU tentang Pemda dan UU Parpol juga tidak melarang atau membatasi.

“Sepanjang memenuhi persyaratan, silahkan berkompetisi. Ada banyak contoh politisi berkompetisi di daerah lain. Misalnya, Alex Nurdin saat itu Gubernur Sumatera Selatan maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mantan Gubernur DKI maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. Ridwan Mukti mantan Gubernur Bengkulu sebelumnya Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan. Dalam formasi pilcaleg, seringkali kita dapatkan caleg dari daerah A maju pada daerah pemilihan B. Ini sesuatu yang biasa saja, karena memang konstitusi dan regulasi pemilu tidak melarang,” kata Juan.

Secara sosio-kultural menurut Juan, masyarakat sudah berasimilasi secara alamiah sejak zaman leluhur kita dahulu, melalui kawin-mawin, muhibah budaya dan saling bantu antarkerajaan di nusantara.

Baca Juga:  Reses DPRD, Tampung Keluhan Warga Butur Soal Jalan dan Jembatan

“Di era modern ini, kita hanya dibatasi oleh administrasi wilayah. Sebetulnya, kekerabatan kita saling terpaut, DNA kita saling mengidentifikasi. Istilah di Indonesia Timur, Kitorang Samua Basudara, tdk ada orang lain,” terangnya.

Lebih lanjut, Juan mengatakan, menolak orang luar Koltim untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati merupakan isu yang dibangun oleh elit bukan aspirasi akar rumput. Pola seperti ini tidak akan mendapatkan simpati rakyat, justru akan menjadi boomerang ke elit yang mengorganisir isu ini. Karena, kebutuhan rakyat bukan pada permainan isu, tetapi tindakan rill elit politik yang membawa manfaat buat rakyat. Masyarakat Koltim tidak akan terpengaruh dengan isu usang dan murahan seperti itu.

“Saya sudah banyak melakukan riset tentang isu momentum seperti itu, nggak ngefek. Udah gak relevan lagi, udah gak zaman,” cetusnya.

Baca Juga:  Terima Sertifikat Propernas dari KLHK, PKT Komitmen Tingkatkan Kinerja Lingkungan

Seharusnya kata Juan, perdebatannya diarahkan kepertarungan gagasan, kompetisi ide. Yang terpenting para calon hendak berbuat apa ketika terpilih sebagai Wakil Bupati Koltim. Ini yang harus digali oleh masyarakat sipil di Koltim selaku elemen pengawasan eksternal (kontrol sosial) disana.

“Kita memang sedang berada di era post-truth, dimana hal-hal yang esensial tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Nah, elit lokal juga banyak berada dan memanfaatkan situasi ini. Membangun narasi sentimentil berdasarkan ikatan emosional kedaerahan dan golongan untuk kepentingan pemenuhan tujuan politiknya. Manuver elit lokal semacam Ini tidak bisa dibiarkan. Politisi otentik dan berkarakter, bersama rakyat harus membendungnya dengan politik gagasan, egalitarian dan pemihakan,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

VDNIP Intensifkan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Published

on

By

Wakil Penanggung Jawab Teknis Lingkungan PT VDNI, Rahmat Dwi Yuliadi

KENDARIMERDEKA.COM, KONAWE – Konsorsium perusahaan pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) terus meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di VDNIP secara intensif terus dilakukan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Departemen Ketenagakerjaaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kami saling pantau untuk keselamatan. Itu kami biasa melakukan pelatihan keselamatan kerja secara rutin,” ujar Rahmat Dwi Yuliadi, Wakil Penanggung Jawab Teknis Lingkungan VDNIP, Kamis (30/6/2022).

Lebih jauh, Rahmat menjelaskan, pelatihan K3 dilakukan VDNIP secara berkesinambungan, baik itu terhadap karyawan lama, maupun karyawan baru di semua tingkatan.

Baca Juga:  Terima Sertifikat Propernas dari KLHK, PKT Komitmen Tingkatkan Kinerja Lingkungan

“Kepada para pekerja yang baru kami melakukan pelatihan induksi.
Kepada para pengawas (supervisor) juga dilakukan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan. Tentunya dengan adanya pelatihan itu, diharapkan seluruh pekerja mengerti tentang arti dari keselamatan, itu yang terpenting,” imbuhnya.

Rahmat tak menampik adanya peristiwa kecelakaan kerja yang beberapa kali terjadi di VDNIP. Namun, hal itu terus berupaya diatasi dan diminimalisir oleh pihak perusahaan dengan intensifikasi pelatihan K3.

“Ada beberapa memang kecelakaan kerja terjadi di VDNIP. Hal itu terjadi karena kesalahan manusia (human error) karena belum semua yang kami lakukan pembinaan itu tercakup. Biasanya pengetahuannya belum cukup,” tambahnya.

Untuk penanganan terhadap kecelakaan kerja, perusahaan telah memasukkan semua karyawan dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Baca Juga:  Usai Pelantikan, Kepengurusan DPD KNPI Sultra Agendakan Rakerda dan Dialog Kebangsaan

“Untuk alat pelindung diri (APD), sejauh ini sudah diterapkan sangat baik. Begitupun dengan peralatan pendukung lainnya juga sangat lengkap dan dalam kondisi baru (layak pakai),” pungkas Rahmat.
Sementara itu, salah seorang karyawan VDNIP, Ratman mengatakan, dirinya mengapresiasi langkah perusahaan yang menaruh perhatian begitu besar pada aspek K3.

“Kami sebagai keryawan berterima kasih kepada pihak perusahaan yang begitu peduli terhadap aspek keselamatan kerja ini, mulai dari penyediaan APD hingga yang lain-lain,” kata Ratman.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kementan Perkuat Fungsi BPP Kostratani Melalui Temu Lapang Petani

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian akan selalu memaksimalkan program pembangunan pertanian. Salah satunya dengan melakukan transformasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi BPP Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) melalui kegiatan Hari Temu Lapangan Petani (Farmer’s Field Day).

FFD merupakan salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan diharapkan adanya umpan balik dari petani.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau pada tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan terkait dengan penerapan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas baik pada komoditas padi, jagung, kedelai ataupun aneka cabai sesuai dengan program pembangunan pertanian yang digulirkan pemerintah.

Baca Juga:  Warga Buton Utara Kecipratan 57 Unit Rumah Layak Huni

Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo atau yang akrab disapa SYL, Kostratani adalah pusat pembangunan pertanian di kecamatan. Kostratani merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran BPP dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Mentan mengatakan bahwa Fungsi BPP Kostratani ada 5 lima poin. Yaitu BPP sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan.

Lebih lanjut SYL mengatakan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dengan menyediakan pelayanan jasa konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani untuk melayani kebutuhan pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Baca Juga:  PT PKT Raih Penghargaan PRIA 2022 Kategori Anak Usaha BUMN

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi memberikan apresiasi kepada penyuluh dan petani di seluruh Indonesia, termasuk BPP Ubung sebagai lokasi SIMURP telah mendukung transformasi BPP menjadi Kostratani.

Kostratani merupakan penguatan peran dan fungsi BPP yang berbasis Teknologi Informasi serta BPP yang mampu memberikan contoh dalam penerapan pertanian cerdas iklim atau CSA yang tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas.

Dedi juga menambahkan jika bertani merupakan sarana untuk mendapatkan keuntungan, maka harus dibangun sistem bisnis pertanian yang kokoh dari hulu sampai hilir.

“Harus dibangun sistem agribisnis yang kokoh dimulai dari pemberdayaan petani dan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian,” ujar Dedi.

Baca Juga:  Gubernur Sultra Optimis Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

IMI Sultra Tuan Rumah Pelatihan Manajemen Sekretariat dan Sosialisasi Aplikasi Gaspol Zona Timur

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah Pelatihan Manajemen Sekretariat dan Sosialisasi Aplikasi Gaspol IMI Zona Indonesia Timur.

Pelatihan dan sosialisasi ini digelar di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 19 Juni 2022. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bendahara IMI Pusat, Iwan Budi Buana.

Ketua Umum IMI Sultra, Anton Timbang mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas peluncuran kartu tanda anggota (KTA) Gaspol bagi anggota IMI yang dilakukan pada April 2022 lalu.

“Seperti yang kita ketahui bahwa launchingnya KTA Gaspol sudah dilaksanakan pada bulan April kemarin di Jakarta oleh Ketua Umum Bambang Soesatyo. Jadi, IMI Sultra mendapat kepercayaan dari PP IMI sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sosialisasi untuk wilayah Indonesia Timur,” ujar Anton.

Baca Juga:  PT PKT Raih Penghargaan PRIA 2022 Kategori Anak Usaha BUMN

Lebih lanjut Anton menjelaskan, dari semua pengurus IMI di wilayah Indonesia Timur yang diundang menghadiri dan mengikuti kegiatan ini, hampir semua pengurusnya hadir.

“Alhamdulillah, beberapa provinsi sudah hadir di Sultra untuk menghadiri sosialisasi. Namun, ada dua provinsi yang berhalangan hadir karena bertepatan dengan kegiatan internal mereka,” imbuhnya.

Dalam sosialisasi ini dipaparkan tentang aturan-aturan bagaimana penggunaan dan pendanaanya. Terkait kesekretariatan, IMI Sultra sedang menggodok pembentukan IMI Kabupaten Kota.

“Dalam waktu dekat kami akan membentuk IMI Kabupaten Kota yang dahulu sifatnya koordinator wilayah. Secara keseluruhan, jumlah anggota IMI Sultra ada ratusan orang dan klub. Namun, mengingat pandemi kemarin, semua pendaftaran itu tidak kita lakukan. Saat ini kondisi semakin membaik, kita akan menyosialisasikan lagi,” bebernya.

Baca Juga:  Terima Sertifikat Propernas dari KLHK, PKT Komitmen Tingkatkan Kinerja Lingkungan

Nantinya, IMI Sultra akan mengundang para klub untuk melakukan perpanjangan KTA guna mempermudah proses-proses administrasi.

“Kami nanti akan mengundang klub yang ada, itu ratusan klub, ada tiga ratusan KTA yang ada. Nanti kami akan menghubungi klub yang ada sehingga mereka bisa mengaktifkan kembali KTA mereka,” pungkas Anton.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending