Connect with us

Berita

Klinik Pratama Polda Sultra Menjalani Survey Akreditasi FKTP Polri

Published

on

KENDARI – Klinik Pratama Polda Sultra tengah menjalani survey akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri oleh Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP) selama dua hari, dari tanggal 5 hingga 6 Juni 2023.

Kegiatan survey ini dilaksanakan dengan format virtual pada hari pertama, dan dilanjutkan dengan kegiatan tatap muka di Klinik Pratama Polda Sultra pada hari kedua, Selasa (6/6/2023). Tim surveyor dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama, dipimpin oleh dr. Hj. Widhowati, M.Kes dan Husen, SKM., M.Kes. Dalam pelaksanaan survey.

Mereka disambut oleh Kabiddokkes Polda Sultra, AKBP drg. Ignasius Hendra A, Sp. KG, bersama dengan Kepala RS Bhayangkara TK.III, AKBP dr. Sukardi Yunus, Sp. An, M.Kes, Kasubbid Kespol, AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, M.H., M.Kes, serta Personil Biddokes Polda Sultra beserta Kepala Klinik Pratama Polda Sultra, IPDA dr. Adelfina Maretti Hana.

Kabid Dokkes Polda Sultra mengungkapkan rasa hormat dan kebanggaannya, sambil berharap agar kegiatan survey berjalan lancar dan Klinik Polda Sultra menjadi salah satu klinik yang mendapatkan akreditasi. “Kami berharap semuanya bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Polda Sultra,” ujar Kabid Dokkes.

Kepala Klinik Polda Sultra, dr. Adel, menyampaikan bahwa dalam survey akreditasi ini, tim surveyor memeriksa penyelenggaraan pelayanan kesehatan, fasilitas yang tersedia, sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen administrasi pendukung pelayanan kesehatan.

“Kegiatan survey yang telah dilaksanakan akan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan predikat terakreditasi,” tambah Kepala Klinik Polda Sultra.

Dengan adanya survey akreditasi ini, diharapkan Klinik Pratama Polda Sultra dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh FKTP Polri dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Akreditasi ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait kualitas dan keselamatan pelayanan medis di klinik tersebut.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending