Connect with us

HUKRIM

Kepala BPD Matarape Laporkan PT KDI ke Polda Sultra

Penulis : Rinaldy

Published

on

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matarape, Karman S, saat melaporkan PT KDI di Polda Sultra

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI), Diduga melakukan penggalian jalan yang melintasi Matarape – Lameruru tanpa izin warga sekitar . Penggalian jalan tersebut diperkirakan sudah satu minggu berlangsung. Sehingga dampak dari penggalian jalan umum yang digali tersebut tidak bisa dilalui seperti biasanya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Matarape, Karman S, usai melaporkan PT KDI di Polda Sultra atas pengrusakan fasilitas jalan umum tersebut, Selasa 3 Mei 2022.

“Sekitar satu minggu yang lalu PT KDI ini melakukan aktivitas penggalian di jalan yang melintasi Matarape – Lameruru sebanyak tiga kali. Tanpa permisi terhadap masyarakat setempat, PT KDI tersebut langsung main garap jalan masyarakat untuk hauling aktivitasnya sehingga mengakibatkan jalan itu rusak,” ujar Karman.

Baca Juga:  IMM Sultra Apresiasi Penuh Pembangunan Smelter Oleh Tiran Group

Lebih lanjut Karman menjelaskan, perlu diketahui bersama bahwa, jalan yang digali PT KDI tersebut merupakan jalan fasilitas umum yang biasa juga dipakai warga Matarape. Dan jalan yang digali oleh PT KDI itu merupakan jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitasnya sehari-harinya, baik untuk perekonomian maupun aktivitas itu sendiri.

“Jadi, atas penggalian jalan houling yang jugamenjadi jalan aktivitas masyarakat tersebut mengakibatkan semua masyarakat desa Matarape menjadi terhambat. Yang paling utama yaitu soal perekonomian, karena banyak warga desa Matarape memperoleh perekonomian dengan cara menjual bahan pangan miliknya kepada perusahaan-perusahaan dengan melalui jalan tersebut. Kemudian selain hal tersebut, suda ada masyarakat yang jatuh korban mengalami kecelakaan akibat penggalian jalan yang digali oleh PT KDI tersebut,” terang Karman.

Baca Juga:  Izin PT. Tiran Mineral Lengkap dan Sudah Tandatangan Kontrak Smelter Dengan Tonghua

Lanjut Karman mengatakan, atas kejadian tersebut, saya yang mewakili masyarakat yang notabene menggunakan jalan tersebut merasa keberatan, karena tidak ada pertanggung jawaban dari pihak PT KDI atas aktivitas penggalian jalan hauling tersebut. Sehingga kami hari ini melaporkan PT KDI di Polda Sultra atas pengrusakan fasilitas jalan yang biasa kami gunakan ini.

“Hari ini, mewakili masyarakat Desa Matarape resmi melaporkan PT KDI atas dugaan pengrusakan fasilitas jalan umum di Desa Matarape,” ujarnya.

Selain itu, Karman juga heran dengan aktivitas PT KDI ini, yang tanpa permisi, dan langsung main gali kiri-kanan yang ada di Desa tersebut.

“Maunya sampaikan dulu kepada Pemerintah Desa Matarape, baru beraktivitas. Pasalnya yang digali itu merupakan jalan satu-satunya paling dekat dilalui warga ketika warga untuk beraktivitas ketempat kerja, maupun ke Pasar. Kemudian juga, jalan itu merupakan jalan turun-temurun yang sudah ada di Desa Matarape, bahkan sebelum aktivitas pertambangan, jalan tersebut sudah ada. Ini tidak ada sama sekali penyampaian PT KDI, langsung main gali. Lebih ironis lagi bahwa PT. KDI tidak membebaskan lahan tersebut, yang merupakan milik masyrakat. PT.KDI Merampas hak milik rakyat. Inikan tidak elok. Olehnya itu hari ini kami melaporkan di Polda Sultra, dengan harapan dapat diatensi,” pungkasnya.

Baca Juga:  AJI - IJTI Sultra Kecam Tindakan Kekerasan Jurnalis Yang Dilakukan Oknum Polisi dan Satpol PP

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Izin Tersus/Jety PT Tiran Indonesia Lengkap

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Diduga Sebarkan Berita Bohong, PT Tiran Laporkan Direktur KDI di Polda Sultra

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Humas PT. Tiran Group, H. La Pili, bersama Kuasa Hukum kantor pusat Tiran Groip, Murlianto, SH.,MH, resmi melaporkan Direktur Kelompok Delapan Indonesia (KDI), Triwardi, terkait adanya dugaan berita bohong kepada perusahaan PT Tiran Indonesia sebagai salah satu Unit Usaha dari Tiran Group

Dalam laporannya di Polda Sultra, Minggu 1 Mei 2022, H.La Pili selaku Humas Tiran Group mengatakan bahwa Direktur KDI telah dilaporkan dengan dua laporan sekaligus. Laporan itu kata dia, karena adanya dugaan berita bohong dan fitnah melalui media massa terkait penggunaan Jetty atau terminal khusus (Tersus), kemudian adanya dugaan kuat dalam menghalang-halangii aktivitas perusahaan tambang milik pribumi, PT. Tiran Indonesia tersebut.

“Bahwa pernyataan Triwardi yang menyebut pengoperasian Jetty oleh Tiran Indonesia telah dinyatakan ilegal sebagaimana telah disampaikan pada media online RMOLNETWORK, pada 30 April 2022 adalah merupakan berita tidak benar dan tidak memiliki kebenaran,” Kata Humas Tiran Group, H. La Pili, melalui keterangan tertulisnya, Minggu 1 Mei 2022.

Baca Juga:  Diduga Sebarkan Berita Bohong, PT Tiran Laporkan Direktur KDI di Polda Sultra

H. La Pili menegaskan bahwa perusahaan tambang milik PT Tiran Indonesia itu telah memiliki izin Tersus/Jetty yang telah lengkap.

“Bahwa PT. Tiran Indonesia telah memiliki izin Tersus dengan memiliki izin yang lengkap sebagaiman diatur dalam aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Dengan berita fitnah tersebut kata Humas Tiran Group, terhadap direktur KDI, Triwardi, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

“adanya kondisi tersebut, bahwa Triwardi telah menyebarkan berita bohong dan fitnah melalui media Online dan telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang IT,” kata La Pili.

Dalam laporan resmi pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Humas Tiran Group bersama kuasa hukumnya terhadap terlapor Triwardi, pihak Polda Sultra telah mengeluarkan bukti laporan polisi yang diterima pihak pelapor (PT.Tiran) berupa Surat Tanda Terima Pengaduan yang ditandatangani langsung penyidik bagian Ditreskrimsus Polda Sultra, Bripka I Nyoman Adi Susana, SH.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Diketahui bahwa dalam pemberitaan yang dimuat media online RMOLKALBAR berjudul “Perusahaan Tambang Milik Eks Mentan Dilaporkan di Polda Sultra” kemudian judul lainya “Konflik Tambang, Perusahaan Milik Eks Mentan Dilaporkan di Polda Sultra” dengan narasumber berita adalah Triwardi yang juga selaku Dirrktur KDI. Kami minta Triwardi dapat mempertanggung_jawabkan atas pernyataannya pada dua media tersebut

Demikian halnya juga kami Laporkan PT KDI (Kelompok Delapan Indonesia) sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Minerba terhadap PT Tiran Indonesia, yaitu melakukan kegiatan merintangi atau menganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Undang-Undang RI No.3 tahun 2020.

Baca Juga:  AJI - IJTI Sultra Kecam Tindakan Kekerasan Jurnalis Yang Dilakukan Oknum Polisi dan Satpol PP

Bahwa adanya sekelompok orang yang diduga kuat suruhan dari Pihak KDI dengan membawa senjata tajam dan menggali parit atau lubang dengan menggunakan alat berat dijalan haulling tempat melintas kegiatan pertambangan PT Tiran Indonesia, sehingga membuat karyawan kami ketakutan dan aktifitas pertambangan terhenti sehungga PT Tiram Indonesia mengalami kerugian besar secara materil.

Untuk itu kami meminta pula pihak Polda Sultra kiranya dapat segera memproses secara hukum atas dugaan dari PT KDI tersebut, harap La Pili bersama Murlianto selaku Legal Tiran Group yang mendampingi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

Penulis: Nall

Published

on

By

Konsperman Sultra saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sultra

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Hukum Dan Lingkungan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD Sultra dan kantor Inspektur tambang perwakilan Sultra, Selasa (22/3/2022).

Dalam orasinya Konsperman menuntut penindakan hukum atas dugaan ilegal mining PT Paramitha Persada Tama (PPT) yang berada di Desa Boenage, Kecamatan Lasolo kepulawan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Ketua Konsperman Sultra, Sardi Pusing mempertanyakan kepada DLH dan Inspektur Tambang perwakilan Sultra yang notabenenya sebagai lembaga sentral pengawasan dan pengontrol wilayah Sultra.

Lanjutnya, Sardi menyebutkan bahwa sudah sepatutnya tegas dalam menertibkan oknum atau perusahaan yaitu PT Paramita Persada Tama, yang dengan sengaja tidak mengamini apa yang mejadi kewajiban mereka sebagaimana peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2020 pasal 79 ayat (1) huruf b, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Kami menuntut agar Inspektur tambang perwakilan Sultra memeriksa dan menjadikan tersangka serta melayangkan surat di Kementerian terkait pencabutan segala bentuk IUP PT Paramitha Persada Tama, dan kami menduga kuat dengan sadar dirut PT Paramitha Persada Tama melakukan ilegal mining dengan malakukan penjualan cargo atau ore nikel tanpa mengantongi RKAB Per januari 2022,” teriak Sardi dalam orasinya.

Baca Juga:  Izin Tersus/Jety PT Tiran Indonesia Lengkap

Lebih jauh, Mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Tehknik Universitas Halu Oleo itu membeberkan sampai hari ini ada sekitar kurang lebih tiga  tongkang yang diduga sudah berlayar tanpa  mengantongi dokumen.

“Hal ini melahirkan pertanyaan besar atas dasar hukum mana sehingga PT Paramitha Persada Tama leluasa melakuakan penjualan ore nikel tanpa RKAB, untuk itu Syahbandar Molawe wajib diperiksa oleh supremasi hukum dalam artian Mapolda atau Kejati Sultra atas keterlibatan memuluska aksi perusahaan PT PPT yang melawan Hukum,” sebut Merdeka sapaan akrabnya.

Ditempat yang sama, Koordinator lapangan Nukman said mengatakan PT Paramitha Persada Tama, bergerak tanpa bukti administrasi yang lengkap seperti RKAB, mestinya perusahaan ini segala aktivitasnya di hentikan sebagaimana telah diatur dalam peraturan mentri ESDM nomor 7 Tahun 2020.

“Kami dari lembaga Konsperman Sultra telah mengantongi bukti aktivitas dan beberapa dokumen pendukung bahwa PT Parsmitha Persada Tama telah menambang tanpa adanya dokumen serta melakukan penjualan ore nikel tanpa RKAB, semua bukti terbungkus rapi disekretariat yang akan di bawa pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sultra,” katanya.

Baca Juga:  Diduga Sebarkan Berita Bohong, PT Tiran Laporkan Direktur KDI di Polda Sultra

Sementara itu, Inspektur Tambang Perwakilan Sultra yang menerima masa aksi mengatakan bahwa pihaknya akan segera mungkin memeriksa terkait pelanggaran PT Paramita Persada Tama dan akan melayangkan surat langsung di Kementerian, guna menindak lanjuti ilegal mining atau penjualan ore nikel tanpa dokumen.

Inspektur Tambang Sultra mengakui bahwa PT Paramita Persada Tama belum memiliki RKAB tetapi masih melakukan aktivitas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir Ansar M.Si , yang menemui langsung masa aksi mengatakan bahwa teluk lasolo adalah taman wisata alam laut yang harus dijaga kelestariannya sekitar 81. 800 hektare di tunjuk sebagai taman wisata alam laut berdasarkan rekomendasi bupati kepala daerah tingkat II kendari no. 533/4768 tanggal 30 november.

Ia menyebutkan proses penujukan diawali dengan survey potensi sumber daya alam laut yang dilaksakan oleh tim dari direktorat pelestarian alam dirjen PHPA dengan hasil yang menujukkan bahwa perairan laut teluk lasolo, khususnya di sekitar pulau bahulu, pulau labengke, dan tanjung taipa memiliki potensi terumbu karang, biota laut yang di lindungi dan ikan hias yng cukup tinggi serta mempunyai nilai estetika dan nilai konservasi yang cukup baik, serta berpotensi pengembangan wisata yang cukup tinggi.

Baca Juga:  Izin PT. Tiran Mineral Lengkap dan Sudah Tandatangan Kontrak Smelter Dengan Tonghua

Dalam waktu dekat ini DLH Sultra bersama dengan Gakkum Kendari akan membentuk tim gabungan serta akan mengajak Konsperman Sultra untuk bersama-sama turun kelokasi WIUP, PT Paramitha Persada Tama guna investigasi dan menindak lanjuti apa yang menjadi laporan, di mana PT PPT yang melakukan pencemaran lingkungan serta dalam jetty tidak tersedianya drainase keliling jetty dan tidak memiliki kolam pengendapan serta adanya penyimpanan ore nikel di pinggir pelabuhan sehingga jatuh kelaut dan menyebabkan kekeruhan air laut.

“Kami akan bentuk tim untuk turun langsung kelapangan supaya melihat langsung pelanggaran PT Paramita Persada Tama,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengapresiasi Konsperman Sultra yang telah membantu dalam hal pengawasan terhadap perusahaan yang sengaja melawan hukum dan melakukan kejahatan lingkungan sebab di Negara ini tidakada yang kebal hukum dan kejahatan lingkungan adalah musuh kita bersama

“Hari Selasa akan kami adakan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Gakkum Kendari, Dinas ESDM Sultra, Syahbandar Molawe, serta Dinas Perhubungan Sultra,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending