Connect with us

Berita

Kejati Sultra Diminta Periksa Syahbandar Molawe Atas Dugaan Terlibatan Dikasus PT Antam

Published

on

KENDARI – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Penegak Hukum (LPPH), Gerakan Muda Pemerhati Tambang (GMPT), serta Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada Senin, (04/05/2023).

Ratusan massa tersebut mendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pihak Syahbandar Molawe atas dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam TBK, diblok Mandioda kabupaten Konawe Utara (Konut).

Awaludin Silsila selaku Koordinator aksi mengatakan, hari ini kami menggedruduk kantor Kejati Sultra dan DPRD Sultra untuk mendukung bagaimana langkah-langkah penegak hukum serta DPRD untuk menindak tegas kepala Syahbandar Molawe.

Lebih lanjut kata Awaludin, yang dimana kami duga terlibat korupsi di BPN PT.Antam Kabupaten Konawe Utara, yang dimana beberapa bulan yang lalu telah diterbitkan beberapa tersangka sehingga sampai hari ini kepala Syahbandar Molawe belum juga dipanggil ataupun diperiksa.

“Bahkan sampai hari ini, eks Syahbandar yang telah selesai dalam tugasnya itu belum dipanggil dan ditersangkakan terkait pemberian SIB yang itu tidak sesuai dengan mekanisme maupun SOP yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat” ungkap Awaludin.

Tuntutan kami yang pertama, meminta agar pemerintah mencopot kepala Syahbandar Molawe maupun yang sedang bertugas dan yang saat ini baru dilantik.

Yang kedua kami meminta kepada Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa kepala Syahbandar Molawe kabupaten Konawe Utara.

Ditempat yang sama, Salam Sahadia anggota komisi 3 DPRD Sultra mengatakan, personal ini memang pernah digambarkan tadi sejak tiga bulan terakhir ini kita dipertontonkan yang terlibat di dalam kasus diblok Mandiodo. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa masalah ini telah kita sampaikan kepada DPRD RI komisi 7, kepada ESDM, dan Perhubungan dua minggu yang lalu melakukan rapat dan membicarakan soal PRPP.

Salam Sahadia menyebutkan, PRPP 2022 yang tidak dibayarkan oleh Kementerian kurang lebih 800 miliar, yang dibayarkan kurang lebih 366 miliar sisanya belum dibayarkan. Nah kalau menghitung ini maka munculah persoalan yang anda sampaikan, bahwa pertama kita menghitung data kuota yang diberikan kepada seluruh IUP yang ada di Sulawesi Tenggara itu tidak diberikan.

“Kami mengapresiasi atas aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan sudah melaporkannya ke DPR RI untuk RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 6 September 2023” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ratusan Sopir Kontainer Protes Jalan Rusak di Pelabuhan New Port Kendari

Published

on

KENDARI – Ratusan sopir truk kontainer kompak menggelar aksi mogok kerja di pelabuhan bongkar muat peti kemas (New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari Senin (10/06/2024) pagi.

Mereka menuntut agar pihak pelabuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membenahi akses jalan menuju terminal bongkar muat KMP PT Pelindo Persero Kendari yang rusak parah.

Salah seorang driver bernama Alisman mengatakan, akses keluar masuk kendaraan ke PT Pelindo tersebut dianggap dapat membahayakan sopir saat aktivitas bongkar muat logistik.

“Semakin hari jalannya itu semakin parah dan bahkan sudah membahayakan jiwa kami sopir. Karena muatan kita itu berat, kalau mobil sampai terbalik bagaimana nyawa sopirnya di dalam. Jadi hari ini tidak ada aktivitas,” katanya.

Sementara itu General Manager (GM) PT Pelindo Regional Cabang 4 Kendari, Capt. Suparman menyampaikan, mereka sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemkot dan juga instansi terkait lainnya.

Menurutnya perbaikan akses keluar masuk truk sepanjang kurang lebih 2 KM tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi, KSOP dan PT Pelindo sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah saat ini Pemkot sudah mulai jalan tapi walau pun masih dalam pergerakan tentu harapan kita semua, harapan teman-teman sopir dan kami sebagai pengelola terminal peti kemas ini berharap jalan ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memperlancar distribusi barang di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Ratusan sopir kontainer mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja atau aktivitas bongkar muat jika tuntutan mereka tidak mendapat respon pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Akibat aksi mogok sopir tersebut, aktivitas di pelabuhan New Port Pelindo di Bungkutoko Kota Kendari lumpuh selama 4 jam. 

Continue Reading

Berita

Tongkang Muat Ore Nikel Terbalik di Perairan Wisata Labengki

Published

on

KENDARI – Kapal tongkang bermuatan ore nikel karam disekitar perairan Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin 10 Juli 2024.

Dalam video berdurasi 0,36 detik terlihat tongkang tersebut sudah dalam posisi miring dan muatan ore nikelnya tumpah ke laut hingga menyebabkan perairan sekitar berubah warna merah kecoklatan.

“Tarik tali,” ujar pria dalam video.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini bahwa kapal tersebut milik PT Marindo Jaya Sejahtera (MJS), Tb. ITS Ruby, Bg. Marine Power 3009 berangkat dari Jetty PT GMS, Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan tujuan Kolonodale, Morowali.

Sementara terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi,

Kepala Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko, Lanto saat dikonfirmasi belum mengetahui peristiwa tersebut.

“Masih cari info pastinya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, Kompol Gede Pranata Wiguna, juga belum mengetahui perihal peristiwa tersebut.

“Saya cari info dulu,” katanya.

Sementara, Humas PT GMS, Sakir saat menampik, ia bilang bahwa kapal tersebut bukan dari Jetty PT GMS.

“GMS cuma di Laonti, tongkang GMS tidak ada menuju Kolonodale,” singkat Sakir.

Media ini juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak PT MJS dan mengupdate informasi terbaru terkait peristiwa tersebut.

Continue Reading

Berita

Pertahankan Tanahnya, 7 Warga di Konsel Ajukan PK di PTUN

Published

on

KONAWE SELATAN – Tujuh warga Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka yang memiliki luasan 11 Hektar.

Mereka ialah Ismail, Ambo Sakka, Muhammad Hasan, Ashar Saleh, Agung Sunusi, Ahmad Sarifudin, dan Tamrin Nasir. Perjuangan ke tujuh warga tersebut didampingi kuasa hukum, Sabri Guntur. Kini telah mengajukan Penunjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada wartawan media ini, Sabri Guntur menjelaskan ke tujuh kliennya memiliki tanah tersebut dengan beralaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landipo kala itu.

“Mereka (7 warga) memiliki alas hak SKT yang dikeluarkan kepala desa Landipo tahun 2016,” Ujar Sabri Guntur, Minggu, 9 Juni 2024 di kantornya.

Namun, kata Sabri Guntur, tujuh masyarakat merasa terusik karena Kepala Desa Landipo membaralkan SKT kliennya di tahhn 2022.

“Untuk itu kami Ajukan PK di PTUN karena putusan sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Sabri Guntur, kliennya juga merasa terusik dengan adanya Sertifikat di tahun 2018 yang mengklaim berdiri diatas tanah ke tujuh kliennya.

“Ada sertifikat tahun 2018, yang tidak jelas dimana posisi tanahnya namun diklaim berdiri diatas tanah ke 7 warga, ” Katanya.

Sabri menjelaskan bahwa ke tujuh kliennya tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah mereka, sehingga mereka merasa heran tiba – tiba terbit sertifikat tahun 2018.

“Ini kan aneh, klien saya tidak pernah menjual tanah mereka, dan juga kenapa di tahun 2022 lalu  Kepala Desa Landipo membatalkan SKT klien saya, ini kan menjadi pertanyaan, SKT 2016, lalu muncul sertifikat 2018, kemudian pembatalan SKT tahun 2022,” Ungkap Sabri.

Terkait Sertifikat tahun 2018, Sabri menambahkan didalam sertifikat tersebut tidak disebutkan alamat yang jelas, hanya menjelaskan posisi tanah berada di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo.

“Di Sertifikat yang disebutkan tanah berada di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, sementara tanah klien saya berada di Desa Landipo, ini jelas dua objek yang berbeda, ” Tambahnya.

Untuk itu, Sabri mengaskan upaya hukum tidak akan berhenti sampai di PTUN. Sebab karena adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas atas tanah milik klien kami.

“Kami akan mengajukan pula upaya hukum sengketa hak pada pengadilan negeri, “  Tegasnya.

Continue Reading

Trending