Connect with us

Berita

Kecelakaan Kerja di Lokasi Tambang, P3D Konut Desak Pihak Berwenang Beri Sanksi dan Hentikan Perusahaan Yang Abai K3

Penulis: Renaldy

Published

on

KENDARI – Kecelakaan kerja (Laka kerja) di lokasi pertambangan kian marak terjadi, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seolah terabaikan.

Bagaimana tidak, peristiwa kecelakaan kerja nyaris tiap pekan terdengar. Seperti, kecelakaan kerja pada 24 Agustus 2023 di lokasi PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ) yang berada di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konut yang merenggut nyawa sopir dump truk. Kamis 24 Agustus 2023.

Kecelakaan kerja pada 9 September 2023, di lokasi PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU), Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima, Konut yang juga menyebabkan seorang sopir dump truk meninggal dunia.

Berikutnya, pada 15 September 2023, sebuah mobil bus yang mengangkut 19 pekerja terguling saat di jalan hauling PT Hillcon di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima.

Terakhir, kabar kecelakaan kembali terjadi (21/9/23), di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bumi Nikel Nusantara (PT BNN) Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Konut, yang juga merenggut nyawa seorang sopir dump truk.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D-Konut), Jefri, mengungkapkan bahwa kecelakaan kerja yang merenggut nyawa sudah berulang kali terjadi di wilayah pertambangan. Namun anehnya, hampir semua kasus tidak terselesaikan, bahkan diantaranya seolah ditutupi untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang.

“Secara lembaga kami mendesak Inspektur Tambang, DPRD Sultra dan Disnakertrans untuk membuat rekomendasi menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan PT KKU dan PT BSJ. Kami minta Kepala K3 dan KTT kedua perusahan tersebut diproses jika ditemukan ada kelalaian dari perusahan tersebut,” ucapnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (21/9/2023). Ia menyebut akan membentuk Pansus untuk menangani perkara kecelakaan kerja.

Ketua Komisi III DPRD Sultra membeberkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait kecelakaan kerja tersebut, baik dari Disnakertrans Sultra maupun instansi terkait lainnya. Secara aturan, perusahaan pemilik IUP memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas penambangan.

“Informasi dari Disnaker Sultra tidak ada laporan terkait kecelakaan kerja, malah Disnaker Sultra dapat informasi dari masyarakat dan media. 2 perusahaan ini tidak mau tanggung jawab. Walaupun 2 perusahaan ini subkontraktor nya, tetapi perusahaan pemilik IUP tetap memiliki tanggung jawab,” kata Suwandi Andi.

Pihaknya juga menyesalkan perusahaan yang tak melaporkan kecelakaan kerja tersebut, padahal menurutnya laporan kecelakaan kerja adalah sebuah kewajiban perusahaan.

“Bahkan untuk PT KKU tadi tidak mampu memperlihatkan data perusahaan subkontraktornya, dan lucunya mereka saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Yang parahnya, Suwandi Andi bilang, kecelakaan kerja di lokasi pertambangan PT BSJ, nanti setelah 3 hari korban meninggal baru mau diuruskan BPJS Ketenagakerjaan.

“Dua perusahaan subkontraktor yang karyawannya meninggal tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan, padahal ini adalah sebuah kewajiban perusahaan,” ungkapnya.

Usai hearing di DPRD Sultra pihak PT KKU yang dimintai keterangan, enggan untuk diwawancarai oleh awak media. Sementara, PT BSJ melalui KTT nya, Rijal Togala, bersikukuh membantah. Dengan tegas ia mengatakan bahwa perusahaannya sudah melaporkan perihal kecelakaan kerja melalui Inspektur Tambang.

“Kita sudah laporkan ke Inspektur Tambang,” tegas Rijal Togala.

Dikonfirmasi terpisah, Kadisnakertrans Sultra, LM Ali Haswandi melalui Staf Binwasnaker dan K3, Niar. Kata dia, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari PT BNN terkait peristiwa kecelakaan kerja tersebut.

“Belum,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jum’at, 22 September 2023.

Niar menjeslakan, berdasarkan aturan setiap peristiwa kecelakaan kerja, pihak perusahaan wajib melaporkan hal tersebut.

Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami cacat atau memiliki penyakit, perusahaan juga wajib melaporkan kecelakaan serta dampaknya tidak lebih dari 2×24 jam setelah pekerja dinyatakan mengalami penyakit, cacat, atau meninggal dunia.

“Peraturan itu tertuang dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1971, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga kerja,” jelas Niar.

Selain itu, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.03/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.

Terakhir, pihaknya menegaskan, jika pihak perusahaan tidak melaporkan peristiwa tersebut, maka bersiap akan ada sanksi yang diberikan.

“Ada sanksi, berdasarkan pasal 15 juncto pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1970,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ratusan Sopir Kontainer Protes Jalan Rusak di Pelabuhan New Port Kendari

Published

on

KENDARI – Ratusan sopir truk kontainer kompak menggelar aksi mogok kerja di pelabuhan bongkar muat peti kemas (New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari Senin (10/06/2024) pagi.

Mereka menuntut agar pihak pelabuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membenahi akses jalan menuju terminal bongkar muat KMP PT Pelindo Persero Kendari yang rusak parah.

Salah seorang driver bernama Alisman mengatakan, akses keluar masuk kendaraan ke PT Pelindo tersebut dianggap dapat membahayakan sopir saat aktivitas bongkar muat logistik.

“Semakin hari jalannya itu semakin parah dan bahkan sudah membahayakan jiwa kami sopir. Karena muatan kita itu berat, kalau mobil sampai terbalik bagaimana nyawa sopirnya di dalam. Jadi hari ini tidak ada aktivitas,” katanya.

Sementara itu General Manager (GM) PT Pelindo Regional Cabang 4 Kendari, Capt. Suparman menyampaikan, mereka sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemkot dan juga instansi terkait lainnya.

Menurutnya perbaikan akses keluar masuk truk sepanjang kurang lebih 2 KM tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi, KSOP dan PT Pelindo sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah saat ini Pemkot sudah mulai jalan tapi walau pun masih dalam pergerakan tentu harapan kita semua, harapan teman-teman sopir dan kami sebagai pengelola terminal peti kemas ini berharap jalan ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memperlancar distribusi barang di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Ratusan sopir kontainer mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja atau aktivitas bongkar muat jika tuntutan mereka tidak mendapat respon pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Akibat aksi mogok sopir tersebut, aktivitas di pelabuhan New Port Pelindo di Bungkutoko Kota Kendari lumpuh selama 4 jam. 

Continue Reading

Berita

Tongkang Muat Ore Nikel Terbalik di Perairan Wisata Labengki

Published

on

KENDARI – Kapal tongkang bermuatan ore nikel karam disekitar perairan Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin 10 Juli 2024.

Dalam video berdurasi 0,36 detik terlihat tongkang tersebut sudah dalam posisi miring dan muatan ore nikelnya tumpah ke laut hingga menyebabkan perairan sekitar berubah warna merah kecoklatan.

“Tarik tali,” ujar pria dalam video.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini bahwa kapal tersebut milik PT Marindo Jaya Sejahtera (MJS), Tb. ITS Ruby, Bg. Marine Power 3009 berangkat dari Jetty PT GMS, Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan tujuan Kolonodale, Morowali.

Sementara terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi,

Kepala Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko, Lanto saat dikonfirmasi belum mengetahui peristiwa tersebut.

“Masih cari info pastinya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, Kompol Gede Pranata Wiguna, juga belum mengetahui perihal peristiwa tersebut.

“Saya cari info dulu,” katanya.

Sementara, Humas PT GMS, Sakir saat menampik, ia bilang bahwa kapal tersebut bukan dari Jetty PT GMS.

“GMS cuma di Laonti, tongkang GMS tidak ada menuju Kolonodale,” singkat Sakir.

Media ini juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak PT MJS dan mengupdate informasi terbaru terkait peristiwa tersebut.

Continue Reading

Berita

Pertahankan Tanahnya, 7 Warga di Konsel Ajukan PK di PTUN

Published

on

KONAWE SELATAN – Tujuh warga Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka yang memiliki luasan 11 Hektar.

Mereka ialah Ismail, Ambo Sakka, Muhammad Hasan, Ashar Saleh, Agung Sunusi, Ahmad Sarifudin, dan Tamrin Nasir. Perjuangan ke tujuh warga tersebut didampingi kuasa hukum, Sabri Guntur. Kini telah mengajukan Penunjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada wartawan media ini, Sabri Guntur menjelaskan ke tujuh kliennya memiliki tanah tersebut dengan beralaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landipo kala itu.

“Mereka (7 warga) memiliki alas hak SKT yang dikeluarkan kepala desa Landipo tahun 2016,” Ujar Sabri Guntur, Minggu, 9 Juni 2024 di kantornya.

Namun, kata Sabri Guntur, tujuh masyarakat merasa terusik karena Kepala Desa Landipo membaralkan SKT kliennya di tahhn 2022.

“Untuk itu kami Ajukan PK di PTUN karena putusan sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Sabri Guntur, kliennya juga merasa terusik dengan adanya Sertifikat di tahun 2018 yang mengklaim berdiri diatas tanah ke tujuh kliennya.

“Ada sertifikat tahun 2018, yang tidak jelas dimana posisi tanahnya namun diklaim berdiri diatas tanah ke 7 warga, ” Katanya.

Sabri menjelaskan bahwa ke tujuh kliennya tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah mereka, sehingga mereka merasa heran tiba – tiba terbit sertifikat tahun 2018.

“Ini kan aneh, klien saya tidak pernah menjual tanah mereka, dan juga kenapa di tahun 2022 lalu  Kepala Desa Landipo membatalkan SKT klien saya, ini kan menjadi pertanyaan, SKT 2016, lalu muncul sertifikat 2018, kemudian pembatalan SKT tahun 2022,” Ungkap Sabri.

Terkait Sertifikat tahun 2018, Sabri menambahkan didalam sertifikat tersebut tidak disebutkan alamat yang jelas, hanya menjelaskan posisi tanah berada di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo.

“Di Sertifikat yang disebutkan tanah berada di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, sementara tanah klien saya berada di Desa Landipo, ini jelas dua objek yang berbeda, ” Tambahnya.

Untuk itu, Sabri mengaskan upaya hukum tidak akan berhenti sampai di PTUN. Sebab karena adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas atas tanah milik klien kami.

“Kami akan mengajukan pula upaya hukum sengketa hak pada pengadilan negeri, “  Tegasnya.

Continue Reading

Trending