Connect with us

HUKRIM

Kakek Cerdik di Kendari Nekat Cabuli Cucunya, Bikin Polisi Kurang Bukti

Published

on

Surat Laporan.

KendariMerdeka.com, Kendari – Seorang kakek di Kota Kendari berurusan dengan polisi usai diduga mencabuli seorang bocah. Diduga, pencabulan terhadap anak berinisial NAA (3) itu terjadi sejak April 2020 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kamis (16/4/2020).

Dari pengakuan bocah NAA, pelakunya adalah kakeknya sendiri berinisial Dr. Pengakuan bocah ingusan itu, diceritakan ayah korban yang diketahui berinisial A.

Dia mengungkapkan, awal perbuatan mertuanya terungkap saat anaknya berada di kediaman mertuanya, Kamis (16/4/2020). Kemudian, saat NAA pulang, Ibunya mengantar anaknya buang air kecil di kamar mandi sebelum tidur malam.

Pada saat di kamar mandi, anaknya tidak bisa mengeluarkan kencing karena merasa kesakitan pada alat vitalnya.

“Pada saat anak saya mengeluh kesakitan di alat vitalnya, istri saya langsung periksa alat vital anak saya. Istri saya kaget, ada luka di alat vitalnya,” ungkapnya saat ditemui di Kendari, 2 Juni 2020.

Kaget, ibu NAA kemudian menanyakan asal luka itu. Bocah ingusan itu kemudian mengaku kakeknya yang melakukan tindakan asusila kepada dirinya.

Tidak menunggu waktu lama, A langsung melaporkan kepada Kepolisian Sektor Abeli dibuktikan dengan No Laporan: LP/16/IV/2020/Sultra/Res Kdi/Siaga Sek Abeli tanggal 17 April 2020 bertempat di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

“Setelah kami lapor, Penyidik menyarankan kami untuk melakukan visum di RS Bhayangkara,” katanya.

“Keterangan dokter Forensik RS Bhayangkara, hasilnya positif ada bekas luka di alat vital. Dari ciri ciri luka itu merupakan tindakan asusila,” ungkap A.

Anaknya saat ditanya dari Kepolisian maupun keluarga tidak merubah pernyataannya. NAA tetap mengaku, kakeknya Dr yang melakukan tindakan asusila terhadap dirinya.

“Anak saya sudah ditanya sama penyidik ia sebut nenek Dr pelakunya. Tapi Kepolisian juga meminta selalu bertanya sama anak saya siapa tau pernyataan anak saya berubah. Tapi sampai hari ini, pernyataan anak saya tidak pernah berubah. Ia selalu katakan kakeknya pelakunya,” paparnya.

Namun, orang tua NAA kecewa dengan lambannya proses hukum Kepolisian. Pasalnya, pelaku sampai sekarang masih berkeliaran dan tidak dilakukan penahanan.

“Saya mau berbuat tindakan sendiri karena malu. Tapi selalu dilarang sama Kepolisian jangan mengambil langkah sendiri. Tapi Kepolisian juga sampai sekarang belum ada perkembangan proses hukum kepada mertua saya ini,” katanya.

“Alasan tidak ditahan karena tidak cukup alat bukti,” katanya lagi.

Kapolsek Abeli Inspektur Polisi Satu (Iptu) La Ode Arsangka membenarkan kasus asusila dibawa umur yang dialami NAA, dari pengakuan Kapolsek, sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Namun seluruh saksi yang diperiksa belum ada yang menunjuk langsung bahwa kakenya adalah pelakunya.

“Dari semua saksi yang kami periksa tidak ada yang menunjuk bahwa kakeknya pelakunya,” ujarnya.

Ia menambahkan, meminta kepada keluarga korban, jika ada saksi yang bisa menunjuk langsung siapa pelaku asusila kepada NAA untuk segera melaporkan ke Polsek Abeli.

“Betul anak itu korban asusila. Tapi kami masih kekurangan alat bukti,” alibinya.

“Terlapor yang merupakan kakek NAA saat diperiksa tidak mengakui,” pungkas La Ode Arsangka.

Diketahui, dalam kasus ini Kepolisian sudah memiliki dua alat bukti. Yakni pengakuan dari korban dan hasil visum RS Bhayangkara Kendari. Namun, Kepolisian belum menetapkan terduga pelaku pencabulan inisial Dr sebagai tersangka.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending