Connect with us

Berita

Kadis Catatan Sipil dan Pemohon KTP Dilapor di Polda Sultra

Redaksi

Published

on

KendariMerdeka.com, Kendari – Seorang perempuan warga Kota Kendari, bernama Mirayanti, dilaporkan di Polda Sultra atas kasus dugaan pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP). Dia membuat dan merubah KTPnya sebanyak lima.

Kejadian tersebut terjadi bermula pada tanggal 5 Maret Tahun 2018, dia yang memiliki KTP atas nama Samirati dengan alamat Rate-rate kelahiran 3 Juli, 1982 dirubah menjadi Mirayanti dengan tempat kelahiran berbeda yakni, Kolaka 31 Desember 1982.

Perubahan nama tersebut, dianggap pidana pemalsuan lantaran terbit tanpa Putusan Pengadilan Negeri. Selain wanita ini, Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Kendari juga dilapor atas terbitnya perubahan KTP tersebut. Apalagi, KTP ini diduga digunakan untuk mengeluarkan dua unit kendaraan disebuah Leasing di Kota Kendari. Hal ini disampaikan Pengacara Kondang asal Sultra, Dr Fatahilah SH.

“Kami punya klien, mantan suami dari perempuan tersebut. Dia tak hanya mengubah-ubah KTPnya tapi juga memalsukan buku pernikahan. Terbitnya KTP tersebut, belakangan diketahui tanpa Putusan Pengadilan. Dan ini sangat merugikan klien kami karena, melalui KTP dan Bukti pernikahan yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK), digunakan untuk mencicil kendaraan. Sementara, digunakan atas nama klien kami (Mantan suaminya,”cerita Fatahilah dalam keterangan Persnya di Kendari, (25/12/2020).

Karena ini sebuah tindak pidana yang masif, Fatahilah mengadukan pula penerbit KTP tersebut yakni Dinas Catatan Sipil Kendari ke Mapolda Sultra. Dia merunutkan, pasal 53 dan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama itu mesti dilakukan atas Putusan Pengadilan Negeri. Sipembuat KTP harus tidak menerbitkan KTP ini begitupula dengan pemohon KTP. Jika ini terbit tanpa permohonan Pengadilan, maka statusnya jelas Pidana.

“Kami anggap ini sebuah delik pidana . Maka, pihak- pihak ini mesti bertanggung jawab. Apalagi dalam terbitnya KTP tersebut diduga menguntungkan pihak pemilik KTP,”tuturnya.

Fatahilah memiliki bukti-bukti perubahan KTP tersebut sebanyak lima kali. Setelah 5 Maret Tahun 2018, kemudian pada tanggal 03 Desember 2018 terjadi perubahan data Mirayanti menjadi Samirati lagi dengan tempat tanggal lahir Rate-rate 03 Juli 1982.

Nah, Pada tanggal 15 April Tahun 2019 terjadi perubahan nama lagi dari Samirati menjadi Mirayanti . Kemudian di bulan yang sama 26 April 2019 terjadi perubahan nama lagi menjadi Samirati dengan jelarhian Rate-rate 03 Juli 1982.

“Nah pada tanggal 19 Juni tahun 2019 terjadi perubahan lagi dari Samirati menjadi Mirayanti dengan Kelahiran Kolaka 31 Desember 1982. Bahwa sampai dengan terbitnya KK tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor KK 74720127111150001 atas nama Mirayanti dan Samirati merupakan nama yang sama,”jelasnya

Atas perbuatan tersebut dia beranggapan ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar pasal 52 ayat 1 Undang-undanh Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dengan undang -undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang administrasi Kependudukan pasal 53 Perpres 96 Tahun 2018.

Atas kasus dugaan pemalsuan KTP dilakukan oleh Samirati dia dilaporkan ke Polda Sultra karena diduga menggunakan KTP palsu. Kemudian dia diduga menggunakan buku nikah palsu dan KTP palsu yang diduga digunakan untuk mengkredit unit kendaraan disebuah Leasing pembiayaan. (Hamid)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

DPP POSPERA Minta Mendikbud Eksekusi Dugaan Plagiat Rektor UHO

Penulis : Kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Setelah Ombudsman RI yang mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeksekusi kasus dugaan Plagiat Rektor UHO, Muhamad Zamrun Firihu, kini DPP Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) ikut angkat bicara dalam urusan tersebut. DPP POSPERA meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk menindaklanjuti hasil Rekomendasi Ombudsman.

Ketua DPP POSPERA, Muhamad As’ad Salihi menuturkan, bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra mesti menjadi pertimbangan paling utama. Kasus ini sudah lama bergulir namun tak ada hasilnya. Tindakan plagiat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang mencoreng nama akademisi. Pria yang kerap disapa Jojo ini meminta Menteri Mendikbud, Nadiem Makarim untuk segera memproses kasus ini. Jangan sampai, persoalan ini akan berlarut-larut yang tak kunjung selesai.

“Yang dikhawatirkan Rektor UHO ini akan kembali calon menjadi Rektor. Mendikbud harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Karena dalam laporan tersebut terdapat sejumlah saksi-saksi dan keterangan ahli yang menyebut Karya Ilmiah Profesor pak Muhamad Zamrun Firihu adalah diduga Plagiat,” tutur Jojo dalam keterangan persnya di Jakarta Timur, malam ini (26/1/2021).

Jojo menuturkan, dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

“Saya pikir, ini persoalan yang sangat jelas. Seharusnya Mendikbud segera mengambil langkah. Kita tidak mau, nilai akademisi tercoreng namanya,”desak Jojo

Satu hal yang paling Jojo Peringatkan, yakni potensi Rektor tersebut bakal mencalonkan kembali. Dia mengajak semua akademisi, baik itu pengamat dan juga dari kalangan Mahasiswa untuk menyikapi hal ini. Jika UHO dipimpin oleh seorang yang memiliki catatan jelek dalam jurnal ilmiah, maka otomatis pendidikan akan berpotensi menjadi buruk.

“Kita inginkan Mendikbud memutuskan dan mengeksekusi hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Ini bukan main-main, saya pikir Menteri kita lebih Profesional dalam menyikapi persoalan,” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ombudsman Minta Menteri Nadiem Eksekusi Plagiat Rektor UHO

Penulis : kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Nampaknya kasus dugaan Plagiat karya ilmiah yang menyeret nama Rektor Universitas Haluoleo, Prof. Muhamad Zamrun Firihu belum usai. Ombudsman Sultra yang telah menyerahkan hasil laporan pemeriksaanya ke Kementerian Riset dan Teknologi RI, belum juga mengeksekusi hal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berdasar sebuah laporan, dinyatakan kemiripan karya ilmiah Rektor Universitas Haluoleo tak bisa ditawar lagi. Mulai dari kata pengantar, abstrak dan penutupnya sama. Bahkan, seorang anak TK pun tau, jika karya tersebut adalah karya yang diciplak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida.

“Saya sudah tidak perlu bicara soal ini. Karena ini sudah menjadi prodak Ombudsman. Kalau mau lihat hasil pemeriksaan kami, silahkan cek di Perwakilan. Ini jelas, Plagiat. Dan kami sudah menyerahkan ini ke Kemenristek Dikti,”tutur La Ode Ida

La Ode sebetulnya kecewa dengan hal tersebut. Karena perbuatan plagiat adalah hal yang mencoreng nama baik akademisi. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Kemenristekdikti saat ini berbeda dengan Menteri sebelumnya. Pak Nadiem Makarim kata La Ode lebih profesional dalam urusan pelanggaran. Dia beraharap mengeksekusi hasil dari rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan Plagiat dari Rektor UHO.

“Kalau Pak Mendikbud saat ini lebih profesional. Dibanding dulu pak Nasir yang menduduki jabatan Menristekdikti,”tutur La Ode.

Untuk diketahui, Dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
Smiley face

2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.

3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

Untuk diketahui sebelumnya, langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su’ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Ristek Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

Ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Formasi Desak Kapolda Sultra Hentikan Aktivitas PT WIN di Konawe Selatan

Penulis : Hamid

Published

on

By

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Melakukan Sidak di Lokasi PT WIN Yang Menambang di Sekitar SD Torobulu Desember 2019

KendariMerdeka.com – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Selatan masih saja disoal. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel ini diduga melanggar aturan diantaranya terkait dengan studi kelayakannya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Forum Pemerhati Investasi (FORMASI) Sultra, La Ode Ngkolilino. Dia mengatakan Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan.

PT. WIN Menambang di Sekitar SD Torobulu

Kata dia termaksud analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 “Dengan Indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan Terbuka Batubara , Mengatur jarak minimal tepi lubang galian dengan pemukiman warga adalah 500 m.

“Untuk itu kami meminta kepada Kapolda Sultra untuk segere memriksa pihak-pihak PT WIN, dan menghentikan aktivitas PT WIN sementara waktu,” tuturnya.

La Ode mengaku bakal melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika Kapolda dan Ditreskrimsus Polda Sultra tetap membiarkan PT WIN menambang. Apalagi, perusahaan ini di duga melakukan penambangan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi UU Minerba No.3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 16 .

“Intinya kami duga penambangan PT WIN bermasalah,”tegas dia.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make