Connect with us

Berita

Jumat Curhat Polda Sultra di Kelurahan Baruga, Ini Sejumlah Keluhan Warga

Published

on

KENDARI – Bertempat di Kantor Lurah Baruga, Polda Sultra melaksanakan Jumat Curhat untuk kembali menampung dan mendengarkan keluhan serta masukan terkait dengan situasi kamtibmas, penegakkan hukum hingga masalah kepolisian, Jumat (31/03/2023).

Jumat curhat dipimpin oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs Waris Agono dan jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sultra beserta Ketua RT/RW dan Lurah Baruga serta masyarakat.

Sebagai pembuka, Wakapolda Sultra menyampaikan bahwa Jumat curhat dilaksanakan untuk kembali menyapa warga dengan mendengarkan apa saja permasalahan yang akan mereka sampaikan.

Salah satunya warga bernama Hamsis sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Baruga, menyampaikan masalah terkait dengan pemulung yang sering masuk kedalam lingkungannya dengan mengambil beberapa barang-barang yang ada dirumah warga.

“Bahkan sepeda saja pak, disimpan di depan rumah langsung diangkut pemulung,” kata Hamsis saat menyampaikan curhatannya kepada Brigjen Waris Agono.

Sedangkan Imam Masjid Nurul Falah, Kelurahan Baruga, bernama La Ufe menyampaikan bahwasanya ada pencurian saat warga melaksanakan sholat subuh yang terjadi dil ingkungannya dan meminta diadakan patroli untuk memantau hal yang mencurigakan.

Serupa yang disampaikan oleh Rayani Karim, Ketua RW 05 Kelurahan Baruga, Ia sangat resah dengan banyaknya kos-kosan di lingkungannya selalu banyak orang yang lalu lalang keluar masuk dengan mencurigakan. Sementara itu, Ketua RW 02 Kaharuddin menyampaikan maraknya penyalahgunaan narkoba di tempat tinggalnya dan sangat meresahkan.

Menjawab keluhan Warga, Brigjen Waris Agono mengatakan bahwa pemulung adalah fakir miskin yang belum ada keahlian untuk bekerja sehingga terpaksa tetap memulung. Mengatasi soal pemulung, hal tersebut dapat di musyawarahkan dengan menyimpan barang bekas yang dapat diambil oleh pemulung atau membuat tempat sampah untuk barang yang bisa dipulung.

“Kalau bisa barang-barangnya disimpan didalam pagar rumah, karena kalau didalam pagar adalah milik kita,” tegas Wakapolda.

Terkait dengan kos-kosan, sebagai Ketua RT hendaknya di bicarakan dengan pemilik kos agar membatasi tamu yang datang di kosan tersebut, apalagi bila kos-kosan itu khusus untuk perempuan yang tidak boleh tamu pria bertandang hingga malam hari melewati batas.

“Untuk yang wilayahnya ada penyalahgunaan narkoba, saat ini tak ada satupun wilayah yang aman dari narkoba, anak-anak terancam dalam penyalahgunaan narkoba,” kata Dir Narkoba Kombes Pol Bambang Tjahjo Bawono mewakili Wakapolda menjawab pertanyaan Ketua RW 02, Kaharuddin.

“Beberapa waktu lalu kita tangkap bandar usia 15 tahun, banyak anak-anak usia remaja sudah jadi bandar, tolong dilaporkan ke kami bila di wilayah bapak atau ibu ada penyalahgunaan narkoba,” sambungnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ratusan Sopir Kontainer Protes Jalan Rusak di Pelabuhan New Port Kendari

Published

on

KENDARI – Ratusan sopir truk kontainer kompak menggelar aksi mogok kerja di pelabuhan bongkar muat peti kemas (New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari Senin (10/06/2024) pagi.

Mereka menuntut agar pihak pelabuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membenahi akses jalan menuju terminal bongkar muat KMP PT Pelindo Persero Kendari yang rusak parah.

Salah seorang driver bernama Alisman mengatakan, akses keluar masuk kendaraan ke PT Pelindo tersebut dianggap dapat membahayakan sopir saat aktivitas bongkar muat logistik.

“Semakin hari jalannya itu semakin parah dan bahkan sudah membahayakan jiwa kami sopir. Karena muatan kita itu berat, kalau mobil sampai terbalik bagaimana nyawa sopirnya di dalam. Jadi hari ini tidak ada aktivitas,” katanya.

Sementara itu General Manager (GM) PT Pelindo Regional Cabang 4 Kendari, Capt. Suparman menyampaikan, mereka sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemkot dan juga instansi terkait lainnya.

Menurutnya perbaikan akses keluar masuk truk sepanjang kurang lebih 2 KM tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi, KSOP dan PT Pelindo sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah saat ini Pemkot sudah mulai jalan tapi walau pun masih dalam pergerakan tentu harapan kita semua, harapan teman-teman sopir dan kami sebagai pengelola terminal peti kemas ini berharap jalan ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memperlancar distribusi barang di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Ratusan sopir kontainer mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja atau aktivitas bongkar muat jika tuntutan mereka tidak mendapat respon pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Akibat aksi mogok sopir tersebut, aktivitas di pelabuhan New Port Pelindo di Bungkutoko Kota Kendari lumpuh selama 4 jam. 

Continue Reading

Berita

Tongkang Muat Ore Nikel Terbalik di Perairan Wisata Labengki

Published

on

KENDARI – Kapal tongkang bermuatan ore nikel karam disekitar perairan Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin 10 Juli 2024.

Dalam video berdurasi 0,36 detik terlihat tongkang tersebut sudah dalam posisi miring dan muatan ore nikelnya tumpah ke laut hingga menyebabkan perairan sekitar berubah warna merah kecoklatan.

“Tarik tali,” ujar pria dalam video.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini bahwa kapal tersebut milik PT Marindo Jaya Sejahtera (MJS), Tb. ITS Ruby, Bg. Marine Power 3009 berangkat dari Jetty PT GMS, Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan tujuan Kolonodale, Morowali.

Sementara terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi,

Kepala Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko, Lanto saat dikonfirmasi belum mengetahui peristiwa tersebut.

“Masih cari info pastinya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, Kompol Gede Pranata Wiguna, juga belum mengetahui perihal peristiwa tersebut.

“Saya cari info dulu,” katanya.

Sementara, Humas PT GMS, Sakir saat menampik, ia bilang bahwa kapal tersebut bukan dari Jetty PT GMS.

“GMS cuma di Laonti, tongkang GMS tidak ada menuju Kolonodale,” singkat Sakir.

Media ini juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak PT MJS dan mengupdate informasi terbaru terkait peristiwa tersebut.

Continue Reading

Berita

Pertahankan Tanahnya, 7 Warga di Konsel Ajukan PK di PTUN

Published

on

KONAWE SELATAN – Tujuh warga Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka yang memiliki luasan 11 Hektar.

Mereka ialah Ismail, Ambo Sakka, Muhammad Hasan, Ashar Saleh, Agung Sunusi, Ahmad Sarifudin, dan Tamrin Nasir. Perjuangan ke tujuh warga tersebut didampingi kuasa hukum, Sabri Guntur. Kini telah mengajukan Penunjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada wartawan media ini, Sabri Guntur menjelaskan ke tujuh kliennya memiliki tanah tersebut dengan beralaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landipo kala itu.

“Mereka (7 warga) memiliki alas hak SKT yang dikeluarkan kepala desa Landipo tahun 2016,” Ujar Sabri Guntur, Minggu, 9 Juni 2024 di kantornya.

Namun, kata Sabri Guntur, tujuh masyarakat merasa terusik karena Kepala Desa Landipo membaralkan SKT kliennya di tahhn 2022.

“Untuk itu kami Ajukan PK di PTUN karena putusan sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Sabri Guntur, kliennya juga merasa terusik dengan adanya Sertifikat di tahun 2018 yang mengklaim berdiri diatas tanah ke tujuh kliennya.

“Ada sertifikat tahun 2018, yang tidak jelas dimana posisi tanahnya namun diklaim berdiri diatas tanah ke 7 warga, ” Katanya.

Sabri menjelaskan bahwa ke tujuh kliennya tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah mereka, sehingga mereka merasa heran tiba – tiba terbit sertifikat tahun 2018.

“Ini kan aneh, klien saya tidak pernah menjual tanah mereka, dan juga kenapa di tahun 2022 lalu  Kepala Desa Landipo membatalkan SKT klien saya, ini kan menjadi pertanyaan, SKT 2016, lalu muncul sertifikat 2018, kemudian pembatalan SKT tahun 2022,” Ungkap Sabri.

Terkait Sertifikat tahun 2018, Sabri menambahkan didalam sertifikat tersebut tidak disebutkan alamat yang jelas, hanya menjelaskan posisi tanah berada di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo.

“Di Sertifikat yang disebutkan tanah berada di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, sementara tanah klien saya berada di Desa Landipo, ini jelas dua objek yang berbeda, ” Tambahnya.

Untuk itu, Sabri mengaskan upaya hukum tidak akan berhenti sampai di PTUN. Sebab karena adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas atas tanah milik klien kami.

“Kami akan mengajukan pula upaya hukum sengketa hak pada pengadilan negeri, “  Tegasnya.

Continue Reading

Trending