Connect with us

HUKRIM

JAIT Sultra Minta Bareskrim Usut Dugaan Penyalahgunaan Dokumen Tambang PT Kabaena Kromit Pratama

Penulis: Dede
Editor: Ahmad

Published

on

ILUSTRASI

KendariMerdeka.com – Kedatangan Tim Bareskrim menindak perusahaan tambang ‘nakal’ di Sultra patut diapresiasi. Selama 20 Hari di Konawe Utara, tim Tipidter Mabes Polri dalam komando Kombes Pol Pipit Rismanto, berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan lingkungan 64 Ribu Mterik Ton Ore nikel.

Keberhasilan Tim Bareskrim Polri ini diapresiasi oleh Direktur Jaringan Advokasi Investigasi Tambang Sultra (JAIT), Rismanto. Menurutnya, meski sudah maksimal, namun permasalahan tambang di Sultra menyisakan masih begitu banyak persoalan.

Risman meminta jika Bareskrim masih berada di Sultra, untuk mengusut kasus dugaan penjualan dokumen perusahaan tambang PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) kepada PT Sriwijaya yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Dugaan penjualan dokumen tersebut, diduga merupakan sebuah pelanggaran. Sebab, ini menandakan, kelengkapan dokumen untuk melakukan pertambangan untuk Perusahaan tersebut belum tuntas. PT Kabaena Kromit Pratam yang sengaja menjual Dokumen tersebut ke PT Sriwijaya.

Baca Juga:  Ditengah Pandemi Covid-19, Direktur Perusahaan Tambang Dikawal 8 Penyidik Bareskrim ke Sultra

“Ada dugaan kongkalinkong penjualan Dokumen antara PT Kabaena Kromit dan PT Sriwijaya. Bahkan Dokumen PT Kabaena Kromit digunakan hampir semua perusahaan nakal di sekitar blok mandiodo,” kata Rismanto.

Hasil investigasi yang mereka lakukan juga menduga RKAB PT Sriwijaya tidak ada di ESDM Sultra untuk itu sengaja menggunakan dokumen PT KKP.

Di IUP PT Sriwijaya, kata dia, digunakan oleh PT Cahaya Mandiri Perkasa (CMP) pula untuk melakukan aktivitas pertambangan selaku kontraktor Mining. Menurutnya tak lengkapnya dokumen tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

“Saya dengar Bareskrim sudah melakukan penindakan kepada PT Sriwijaya, PT KMS dan PT Wanagon baru-baru ini. Namun saya tidak mendengar PT Kabaena Kromit Pratama juga ikut ditindak. Kami meminta pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan kepada PT Kabaena Kromit Pratama,”tegasnya.

Baca Juga:  Bareskrim Tangkap Tangan 7 Perusahaan Tambang Bermasalah di Konawe Utara

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang mengapresiasi pula tindakan Bareskrim menindak kasus tambang di Sultra. Endang meminta Polisi serius menangani kasus kejahatan lingkungan. Sebab,banyak kasus tambang yang biasa ditindak Polisi, namun tak pernah sampai kepenuntutan.

“Saya meminta agar kasus kejahatan lingkungan yang ditindaki Mabes Polri dapat diselesaikan hingga ke Pengadilan,”katanya.

Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehuatanan Sultra, Beni Raharjo menyebutkan PT Kabaena Kromhit Pratama yang beroperasi di Konawe Utara tidak memiliki IPPKH . Dia belum dapat memastikan mengapa tak memiliki IPPKH. Namun, biasanya Perusahaan tambang yang tidak melakukan aktivitas di kawasan Hutan tidak semestinya memiliki IPPKH. Jikalau kordinat IUPnya masuk dalam kawasan Hutan maka mesti memiliki IPPKH.

Baca Juga:  Putar Putar Tambang Ilegal, Dibalik Beking Aparat, PT AMIN Segera Dilapor di Mabes Polri

“IPPKH suatu kewajiban yang harus dimiliki setiap pemilik IUP yang punya wilayah masuk dalam kawasan hutan, dan melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan. Kalau tidak punya berarti melanggar,” pungkasnya.

Jika melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan maka dikenakan sanksi UUD No 18 Tahun 2013. Di mana dalam poin poin UUD tersebut terdapat larangan untuk tidak memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara dengan denda 20 Miliar sampai 50 Miliar.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Alumni Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 51 Baksos ke Panti Asuhan Al-Amin

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Ditengah Pandemi Covid-19, Direktur Perusahaan Tambang Dikawal 8 Penyidik Bareskrim ke Sultra

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Putar Putar Tambang Ilegal, Dibalik Beking Aparat, PT AMIN Segera Dilapor di Mabes Polri

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Ditengah Pandemi Covid-19, Direktur Perusahaan Tambang Dikawal 8 Penyidik Bareskrim ke Sultra

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Tim Baresksrim Masuk di Sultra, Satgas Covid-19 : Sebaiknya Isolasi Mandiri

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Bareskrim Tangkap Tangan 7 Perusahaan Tambang Bermasalah di Konawe Utara

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending