Connect with us

Berita

IUP Telah Mati, PT Trisula Tetap Menambang dan Menggarap Hutan Lindung di Konut

Penulis: Kur

Published

pada

ILUSTRASI. (Int)

KendariMerdeka.com, Kendari – Masalah pertambangan di Sulawesi Tenggara memang tidak pernah habis, kali ini kenakalan PT Trisula Bumi Anoa yang beroperasi di Marombo cukup memprihatinkan. Pasalnya, Izin Usaha Pertambangan PT Trisula telah mati sejak 2016 lalu namun tetap menggarap nikel di Konawe Utara.

Koordinator Koalisi Rakyat Sulawesi Tenggara, Indra mengungkapkan, selain IUPnya yang telah mati PT Trisula juga menyerobot hutan lindung di Marombo Konawe Utara.

“IUP PT Trisula sudah mati. Tapi masih beraktivitas, dari penelusuran kami, PT Trisula juga menggarap hutan lindung di Marombo Konawe Utara,” bebernya, Jumat (11/9/2020).

Peran penegak hukum kata Indra perlu dipertanyakan. Pasalnya, PT Trisula secara terang terangan menggarap hutan lindung ditamba lagi IUP PT Trisula telah mati.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“Peran penegak hukum harus dipertanyakan. Kenapa PT Trisula bebas melakukan aktivitas ilegal di Konawe Utara,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin Dinas ESDM Sultra Nining membenarkan IUP PT Trisula telah mati sejak 2016 lalu. Kata Nining, dari data ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi IUP PT Trisula yang telah mati didominasi oleh hutan lindung.

“IUP PT Trisula sudah mati sejak 2016, mereka tidak bisa lagi beraktivitas. Apa lagi di wilayah IUP Trisula yang telah mati berada dalam kawasan hutan lindung,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya siang tadi.

Jurnalis media ini juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Beni Raharjo, untuk PT Trisula kata Beni belum pernah mengajukan untuk pembuatan IPPKH. Untuk lokasi IUP PT Trisula, indikasi kuat dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Belum ada IPPKH, untuk pengajuan IPPKH juga belum pernah, IUP di Marombo memang masuk dalam kawasan hutan lindung, termasuk di IUP PT Trisula,” katanya.

Kapolda Sultra, Irjen Yan Sultra saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya belum memberikan komentar terkait dugaan aktivitas PT Trisula Bumi Anoa di Konawe Utara dalam kawasan hutan lindung.

Untuk diketahui, aktivitas PT Trisula berada disekitar wilayah IUP PT Bososi yang disegel oleh Bareskrim Polri karena diduga menyerobot hutan lindung. Ironisnya, PT Trisula juga menyerobot hutan lindung namun luput dari penegakan hukum Bareskrim Polri.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

Gambar ilustrasi

KENDARIMERDEKA.COM – Lembaga indpenden anti korupsi (LIAK) Sultra mengungkapkan adanya indikasi dugaan korupsi di internal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Indikasi tersebut berupa perbaikan pagar utama UHO dengan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun 2020 yang dalam pekerjaannya sama sekali tidak sesuai bestek.

Koordinator LIAK Sultra, Asfar mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO tahun 2020.

Olehnya itu, sambung dia, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan pagar tersebut.

“Kita mempunyai beberapa bukti-bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO, ” katanya, Kamis (10/6).

Baca Juga:  Bareskrim Tangkap Tangan 7 Perusahaan Tambang Bermasalah di Konawe Utara

Ia menambahkan, indikasi korupsi itu berupa, tidak adanya papan proyek hingga volume pekerjaan sama sekali tidak diketahui.

“Sebelum dilakukan pekerjaan, telah ada fondasi awal sehingga hanya dibungkus saja. Bahkan, pagar lama sama sekali tidak dibongkar, langsung lapiskan saja batu merah, ” bebernya.

“Kami juga mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Rektor UHO selaku kuasa anggaran (KA), pejabat pembuat komitmen (PPK) karena melakukan pembayaran yang tidak susai serta pihak kontraktor pekerjaan, ” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Penambang Ilegal Pasir PT NET di Nambo Dimodali TKA China Mr Hao

penulis : Syukur

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Polisi seharusnya secepatnya melakukan tindakan awal untuk segera menutup Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Nambo. Alasannya jelas, bahwa Tambang CV Echal yang sudah berubah nama menjadi PT NET ini, tak pernah punya izin sejak Tahun 2020 mengolah pasir Silika.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Abdul Rajak Jinik membenarkan, jika aktivitas tersebut tak tutup, maka akan dilaporkan Kepolisi. Menurutnya, aktivitas galian C Pasir yang tak punya izin berpotensi mencemari lingkungan pantai Wisata Nambo.

“Kita akan laksanakan Hearing kedua, dan ini sudah akan masuk ke ranah Kepolisian,”tutur Rajab Jinik.

Lurah Nambo Kota Kendari, Rajamudin membenarkan bahwa PT NET ini masih aktivitas di Kelurahan Nambo hingga sekarang. Dia menuturkan, masyarakat tak mungkin melarang karena perusahaan mempekerjakan tenaga lokal. Namun, memang soal izin dia tak begitu tau. Karena selama ini perusahaan tersebut beraktivitas, izinya tidak pernah disampaikan ke Kelurahan.

Baca Juga:  Sedang Jalani Proses Hukum, PT Bososi Pratama Taat Aturan

“Kalau soal izinya saya belum pernah lihat. Tapi, memang aktivitas terus didalam. Saya tidak tau kalau sudah berubah nama dari CV EChal menjadi PT NET,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar, SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai Aktifitas tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk mengelola, apa lagi dengan menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada pihak OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktifitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” Imbuhnya, Senin(7/6/2021).

Dari penulusuran jurnalis, Tambang Pasir Silika di Nambo dilakukan PT NET. Mereka membawa pasir bertongkang-tongkaang ke PT VDNI melalui Jetty PT TAS. Direktur PT NET, merupakan istri seorang Tenaga Kerja China bernama Mr Hao. Sementara Mr Hao sendiri adalah pemodal dari aktivitas tambang PT NET selama ini.

Baca Juga:  Diduga Serobot Hutan Lindung, PT Trisula Disegel Polda Sultra

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Pastikan PT Tiran Mineral Tidak Melakukan Illegal Mining

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Kabar bahwa PT Tiran Mineral beraktivitas Ilegal, sepertinya tak berdasar. Sebab, Polisi telah melakukan pengecekan dalam kawasan tersebut dan memiliki izin lengkap.

Perusahaan yang kabarnya akan membangun Smelter dalam kawasan industri tersebut, telah menuntaskan sejumlah izin yang ada.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono membenarkan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap. Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan tersebut telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Dari sisi UU minerba sudah aman dri dugaan menambang tanpa iup,”tuturnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

Baca Juga:  Sedang Jalani Proses Hukum, PT Bososi Pratama Taat Aturan

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending