Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain zox-news dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/kendari2/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
HUT Sultra ke-57, Ini Harapan PT VDNI dan PT OSS - Kendari Merdeka
Connect with us

Berita

HUT Sultra ke-57, Ini Harapan PT VDNI dan PT OSS

Penulis: Rinaldy

Published

on

Presiden Direktur PT VDNI dan PT OSS, Tony Zhou Yuan

KendariMerdeka.com – Provinsi Sulawesi Tenggara akan merayakan hari jadinya yang ke-57 tahun pada tanggal 27 April 2021 mendatang.

Sudah lebih dari setengah abad provinsi ini berdiri sebagai daerah otonom setelah sebelumnya adalah sebuah kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Provinsi ini ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1964 Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring berjalannya waktu, provinsi yang semula hanya terdiri atas empat kabupaten ini, kini terus tumbuh dan berkembang menjadi. Saat ini di Sulawesi Tenggara terdapat lima belas kabupaten dan dua kota madya, dengan Kota Kendari sebagai ibukota sekaligus menjadi daerah tingkat dua yang terpadat jumlah penduduknya.

Semangat untuk terus maju demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat menjadi pemicu dan pemacu bagi segenap masyarakat Sulawesi Tenggara.

Alam yang kaya akan kandungan sumber mineral merupakan anugerah Tuhan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Jika di wilayah kepulauan terbentang potensi tambang aspal di sepanjang Pulau Buton, maka di wilayah daratan tak kalah hebatnya. Potensi pertambangan nikel membentang di hampir setiap kabupaten yang ada di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, mulai dari Konawe Utara hingga Bombana.

Pada tahun 2014, sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Tiongkok, De Long Nickel Co. Ltd yang berbasis di Jiang Su memutuskan untuk berinvestasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dengan mendirikan dua perusahaan yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).

Tak main-main, De Long Nickel menginvestasikan cuannya sebesar 5 milyar dollar Amerika Serikat atau Rp75 triliun untuk membangun pabrik dan mengelola industri pemurnian nikel dan besi baja di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

“Hingga tahun 2020, kami telah membangun dan sedang terus berproses, pembangunan pabrik feronikel dengan kapasitas 3 juta ton per tahun. Selain itu, kami juga telah membangun pembangkit listrik dan pelabuhan sendiri,” kata Presiden Direktur PT VDNI dan PT OSS, Tony Zhou Yuan.

Tony menjelaskan, nilai investasi sebesar itu diharapkan dapat membuka peluang dan lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Benar saja, sejak pertama kali beroperasi hingga kini, PT VDNI dan PT OSS telah mempekerjakan sekitar 30 ribu orang karyawan, di mana mayoritas dari mereka adalah warga lokal Sulawesi Tenggara.

“Para pekerja kami digaji secara layak sesuai aturan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah,” imbuhnya.

Di tahun 2021 ini, PT VDNI dan PT OSS melalui Yayasan Andrew dan Tony bahkan menargetkan akan merampungkan pembangunan sebuah kampus yang diberinama Politeknik VDNI yang terletak di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.

“Mengapa kami mendirikan kampus politeknik ini, karena kami ingin berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan ekonimi, tetapi juga dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara,” ujar Tony.

Tak hanya berkontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat sosial Sulawesi Tenggara, kehadiran PT VDNI dan PT OSS juga telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan jalannya roda pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan raihan penghargaan sebagai perusahaan taat pajak pada periode tahun 2020 setelah pada 2019 juga mendapatkan predikat serupa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selama 2020, VDNI telah berkontribusi terhadap ekspor Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 611.000 metric ton (MT) dan penjualan lokal NPI sebesar 22.000 MT. Sumbangsih pajak dari perusahaan yang berada di Kawasan Industri Morosi, Konawe tersebut juga mencapai nilai sebesar Rp2,7 Triliun.

“Pajak sendiri merupakan kewajiban kami, dan itu sudah menjadi komitmen perusahaan. Kami bersyukur dan sangat bangga karena PT VDNI telah mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari KPP Pratama Kendari terkait kontribusi pembayaran pajak yang sesuai regulasi selama 2 tahun ini,” ungkap Tony.

Tony berhadap pemerintah dapat berkerja sama dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi terutama di Sultra. Karena tanpa adanya jaminan dari pemerintah tentu perusahaan akan terganggu produksinya yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan perusahaan berpenghasilan.

“Kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-57 tahun. Atas nama seluruh karyawan VDNI dan OSS, saya menyampaikan berkah yang tulus dan dengan tulus mendoakan masyarakat Sulawesi Tenggara yang sehat dan hidup bahagia. Seluruh karyawan VDNI dan OSS sangat mencintai tanah ini, dan sangat berharap agar perusahaan dapat tumbuh berdampingan dengan tanah ini, berkembang bersama, dan sejahtera bersama,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dugaan Penyelundupan Limbah Kabel dan Ban Mobil Dari Berikat PT VDNI Melalui Jalur Laut

Published

on

KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendesak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari untuk menindak tegas PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) terkait dugaan pelanggaran ekspor limbah.

Setelah sebelumnya menghentikan pemuatan limbah kabel tanpa dokumen resmi (BC 4.1 dan SPPB-TPB), PT VDNI diduga kini melakukan aktivitas serupa dengan limbah ban bekas melalui jalur laut.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo menyayangkan tindakan PT VDNI yang diduga mengabaikan peringatan KPPBC Kendari. Penggunaan jalur laut diduga sebagai upaya untuk menghindari pengawasan.

“Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. PT VDNI terkesan tidak menghargai eksistensi KPPBC. Mereka sudah diperingatkan, tetapi tetap melakukan pelanggaran,” tegas pria yang akrab disapa Egis.

Ampuh Sultra mendesak KPPBC Kendari untuk membekukan status dan izin Kawasan Berikat PT VDNI. Menurut Egis, pelanggaran yang dilakukan PT VDNI sudah berulang kali terjadi dan sanksi peringatan dinilai tidak cukup efektif.

Jika aktivitas ini tidak segera dihentikan, Ampuh Sultra menduga adanya konspirasi antara PT VDNI dan KPPBC Kendari.

“Kegiatan pemuatan limbah ban bekas ini sudah berlangsung empat hari dan luput dari pengawasan KPPBC Kendari. Selain limbah kabel lewat jalur darat, kini ada juga limbah ban melalui jalur laut,” jelas Egis.

Ia menekankan perlunya tindakan tegas dan segera untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

Continue Reading

Berita

Dituding Transfer Uang ke Polisi, Begini Penjelasan PT Wijaya Inti Nusantara

Published

on

KONAWE SELATAN – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) akhirnya memberikan klarifikasi atas tudingan yang disampaikan LSM Lembaga Pemerhati Masyarakat Tambang (LPMT) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan adanya aliran dana dari perusahaan kepada Kepolisian Resor (Polres) Konawe Selatan.

Tudingan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM LPMT Sultra, Nurlan melalui pernyataan yang beredar di berbagai media. Dalam narasinya, Nurlan menuding institusi Kepolisian, khususnya Polres Konawe Selatan, telah “ternodai” oleh dugaan aliran dana dari PT WIN, yang disebut sebagai upaya membungkam aparat penegak hukum.

LSM LPMT juga menyoroti aktivitas pertambangan PT WIN yang diduga berada di kawasan hutan lindung, di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahkan merambah area permukiman warga, termasuk di belakang sekolah dasar dan jalan usaha tani. Selain itu, mereka juga menuding PT WIN mengabaikan hak-hak karyawan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT WIN, Nur Iman, menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan bernuansa kepentingan pribadi.

“PT WIN merupakan perusahaan legal yang memiliki izin resmi untuk beroperasi. Kami juga menjalankan program Community Development (Comdev) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat,” ujar Nur Iman.

Ia menjelaskan bahwa Program Comdev adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif. Program ini merupakan bagian dari kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 95 huruf d, yang mewajibkan pemegang IUP untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

“Apa yang kami lakukan adalah amanat undang-undang, bukan pelanggaran,” tegasnya.

Menanggapi isu transfer dana ke aparat kepolisian, Nur Iman menyatakan bahwa bantuan konsumsi dan dukungan operasional kepada aparat keamanan adalah hal yang lazim dalam konteks menjaga keamanan di lapangan, terutama saat terjadi aksi demonstrasi.

“Namun, terkait tudingan bahwa saya secara pribadi menerima dana dari Ibu Ana dan kemudian mentransfernya ke Polres Konawe Selatan, saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Faktanya, ketika dana tersebut ditawarkan kepada saya untuk dikirimkan ke pihak Polres, saya secara tegas menolaknya. Saya menilai hal tersebut tidak etis, sehingga saya lebih memilih untuk mengembalikan dana tersebut ke kantor,” ujar Nur Iman.

Nur Iman mengungkapkan bahwa salah satu transaksi dana yang dipersoalkan berasal dari tahun 2021, pasca pandemi COVID-19, ketika PT WIN mendukung program pemulihan pemerintah melalui dana Comdev. Menurutnya, transaksi tersebut dilakukan oleh seorang karyawan bernama Ibu Ana, yang diketahui merupakan istri dari Ketua LSM LPMT, Nurlan.

“Ibu Ana adalah mantan karyawan kami dan pernah dipercaya mengelola dana Comdev. Menyebut dana itu sebagai ‘koordinasi’ atau ‘suap’ adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ironisnya, pihak yang kini melontarkan tuduhan adalah orang-orang yang sebelumnya terlibat langsung dalam pengelolaan program tersebut,” terang Nur Iman.

Ia juga mengindikasikan bahwa tuduhan tersebut muncul setelah perusahaan melaporkan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Ibu Ana ke pihak berwajib.

Perlu kami sampaikan bahwa Ibu Ana, yang saat ini kerap disebut-sebut dalam polemik ini, sejatinya telah dilaporkan oleh perusahaan dalam kasus dugaan penggelapan kendaraan Operasional dan Proses hukum yang berjalan pun telah membuktikan keterlibatannya, dan saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Konawe Selatan.

Oleh karena itu, kami menilai ada upaya untuk menggiring opini publik seolah-olah dirinya adalah korban, padahal kenyataannya sedang menghadapi proses hukum. Yang lebih kami sesalkan, upaya tersebut tampak memanfaatkan posisi suaminya yang merupakan Ketua LSM LPMT untuk melakukan tekanan terhadap aparat penegak hukum dan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” ungkap Nur Iman.

“Ada indikasi upaya membentuk opini publik dan menekan aparat hukum agar menghentikan proses hukum terhadap istrinya. Tuduhan ini jelas sarat kepentingan pribadi dan tidak berlandaskan fakta,” tambahnya.

Nur Iman turut menyesalkan gaya penyampaian LSM LPMT dalam pernyataan resminya kepada media, yang dinilainya sentimental dan tidak menjunjung etika jurnalistik.

“Kami prihatin, namun memilih untuk tidak memperpanjang polemik ini. Yang terpenting bagi kami adalah masyarakat mendapatkan informasi secara objektif dan tidak digiring pada opini yang menyesatkan,” ujarnya.

PT WIN menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasional secara transparan dan sesuai dengan regulasi. Perusahaan juga membuka diri untuk diaudit oleh instansi berwenang bila diperlukan.

“Kami mendukung penuh penegakan hukum dan tidak pernah menghalangi proses tersebut. Justru kami berharap aparat hukum dapat menindaklanjuti penyebaran informasi palsu yang merugikan nama baik perusahaan dan institusi kepolisian,” tutup Nur Iman.

Continue Reading

Berita

KUPP Molawe Salurkan 10 Ekor Hewan Kurban Untuk Masyarakat Sekitar

Published

on

KENDARI – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe menyerahkan sebanyak sepuluh ekor sapi di satu kelurahan dan lima desa yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penyerahan ini langsung secara simbolis diserahkan Kepala KUPP Molawe, Capt. Marsri Tulak yang diwakili Kepala Seksi (Kasi) Kesyahbandaran KUPP Molawe, Capt. Sorindra kepada perwakilan desa maupun kelurahan.

Adapun rinciannya, lima ekor Kelurahan Molawe, satu ekor sapi Desa Mataiwoi, satu ekor sapi Desa Bandaeha, satu ekor sapi Desa Mowundo, satu ekor sapi Desa Awila, satu ekor sapi Desa Awila Puncak.

“Alhamdulillah dengan disalurkan ke masyarakat, kebutuhan masyarakat terpenuhi di hari besar umat Islam ini,”  ujar Capt. Marsri Tulak, Senin (9/6/2025).

Lebih lanjut ia mengatakan, hewan kurban yang diserahkan sebagian besar merupakan bantuan dari mitra kerja KUPP Molawe wujud daripada kepedulian kepada masyarakat.

Dengan demikian, di momen Idul Adha 1446 H/2025 M ini, ia meyakini, bantuan hewan kurban tersebut, bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Terimakasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi terutama para mitra kerja, sehingga di momen Idul Adha ini kita kembali berkurban untuk masyarakat,” tukasnya.

Continue Reading

Trending