Connect with us

Berita

HMPPKA dan HIPPMAKO Janji Bakal Presure Dugaan Korupsi Pembuatan Profil dan Website Desa di Konut

Penulis: Cia

Published

on

KONAWE UTARA – Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Asera (HMPPKA) dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Oheo (HIPPMAKO) keluhkan penanganan kasus yang ditangani oleh Polres Konawe Utara (Konut).

Mereka menilai Polres Konut lambat dan tidak transparansi dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan Profil dan Website Desa se Kabupaten Tahun Anggaran 2017-2018.

“Kami tegaskan kepada Bapak Kapolres bahwa akan terus mengawal kasus dugaan korupsi ini hingga para oknum yang terlibat segera dinyatakan sebagai tersangka,” kata Ketua Umum HMPPKA, Ikra Muhammad Fadil.

Ia menyebut, hasil dari unjuk rasa sebelumnya lalu memang telah mendapatkan jawaban dan saat itu kedua belah pihak menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam berita acara, diantaranya bahwa Kapolres Konut melalui Kasatreskrim akan segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Tetapi sudah memasuki Minggu kedua, setelah aksi kami belum juga mendapatkan kabar atas peningkatan dan kemajuan progres kasus tersebut dari Polres Konut,” sebutnya.

Olehnya itu, mereka menduga Polres Konut memang sengaja mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kasus korupsi pembuatan Profil dan Website Desa se Kabupaten ini.

Hal serupa juga dikeluhkan Ketua Umum HIPPMAKO, Rikal Talakari. Ia meminta kepada Kapolres Konut agar segera mengusut tuntas dan selalu terbuka pada publik dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

Lanjut Rikal Talakari, membeberkan jumlah dana yang diduga dikorupsi dari 145 Desa di Konut yaitu diperkirakan sekitar Rp5,6 miliar lebih dengan rata rata anggaran yang dikucurkan per Desa sekitar 20 hingga 40 juta.

“Akibat korupsi ini, saya fikir sangat jelas hal tersebut telah merugikan negara terlebih masyarakat Konawe Utara,” ucap Rikal.

Rikal menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini bahkan perlu dalam beberapa pekan kedepan.

“Jika sampai tidakada jawaban, kami akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi, kami berharap agar pihak kepolisian tetap konsisten dalam mengawal dan segera menuntaskan dugaan korupsi yang menelan anggaran yang cukup besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Konut Iptu Bhekti Indra Kurniawan saat menemui massa aksi pada 26 Juli 2023 lalu menerangkan, terkait penanganan perkara tersebut sementara tahap Pulbaket dan akan segera dinaikkan ketahap sidik.

“Sekarang sementara Pulbaket, kita masih menunggu audit Inspektorat Konut, setelah ada hasil audit apakah ada kerugian negara atau tidak baru kita naikkan ketahap sidik,” terangnya.

Iptu Bhekti Indra Kurniawan menambahkan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa sekitar 80 oknum Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara dan beberapa saksi lainnya.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini, namun semua ada tahapannya,” pungkasnya.

Terkait jumlah kerugian negara, Iptu Bhekti Indra Kurniawan belum bisa memastikannya. “Kalau untuk menghitung kerugian negara itu bukan dari pihak kami tetapi ranah Inspektorat,” tutupnya.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending