Connect with us

Pemerintahan

Gubernur Sultra Optimis Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan menyampaikan pernyataan tegas terhadap strategi pembangunan nasional yang cenderung menganaktirikan daerah-daerah kepulauan yang ada di Indonesia.

Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu menyampaikan penegasannya merespon pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono yang menyatakan bahwa daerah-daerah termiskin di Indonesia itu didominasi oleh daerah kepulauan.

Keduanya menjadi narasumber dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan Bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (6 Oktober 2021). Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang digagas BKS dalam rangka memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

“Kita sedang berjuang tentang bagaimana pembagian kue sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nono (Sampono). Pembagian kue ini kalau tidak merata, tentu ada anak tiri ada anak kandung. NKRI tentu tidak boleh. Semua kita adalah anak kandung,” tegas Ali Mazi.

Ditegaskannya, tidak boleh ada pembedaan atas hak setiap warga negara. Dia mencontohkan Kota Bogor yang berpenduduk enam juta orang, sementara Sulawesi Tenggara yang hanya tiga juta orang.

Bagaimana mungkin, kata Gubernur, dana alokasi umum (DAU) untuk daerah kepulauan dihitung berdasarkan kumpulan wilayah dan jumlah penduduknya semata. Tentu, daerah kepulauan tidak akan pernah setara dengan daerah daratan. Olehnya itu, perlu ada pendekatan lain untuk menghitung alokasi DAU bagi daerah kepulauan.

Ali Mazi lantas bercerita tentang salah satu kecamatan di Sultra yang hingga saat ini belum terjamah listrik. Pemerintah daerah telah berupaya keras mengupayakannya melalui PLN, namun belum juga terealisasi sampai sekarang. Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi anak-anak sekolah di sana, yang harus belajar secara virtual. Jangankan internet, listrik saja tidak ada.

“Mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah pejuang bangsa kita. Mereka adalah pengganti kita. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sama, maka kewajiban kita untuk memperjuangkan dengan cara bagaimana bagaimana pembagian kue harus merata,” tambahnya.

Ali Mazi memberi contoh lain. Tentang eksistensi Suku Bajo yang hidup di kawasan pesisir Sultra. Gubernur Sultra itu mengkritik pendekatan yang dilakukan pemerintah, yang membuat masyarakat Bajo tidak memiliki hak keperdataan.

“Masyarakat Suku Bajo adalah warga kita. Orang Indonesia asli. Mereka mempunyai wilayah tapi tidak punya hak keperdataan dengan alasan mereka mendirikan rumah di atas laut,” jelasnya.

Ironisnya, dalam program transmigrasi, dimana Sultra menjadi salah satu daerah, begitu warga transmigran tiba, mereka langsung diberi hak keperdataan, diberi tanah dua hektar, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, salah satu tujuan pengesahan RUU Daerah Kepulauan ialah bagaimana masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan, memiliki hak yang sama dengan mereka yang ada di daratan.

Ditegaskan Gubernur, mereka adalah garda terdepan bangsa kita. Jika sewaktu-waktu ada gangguan keamanan dan kedaulatan melalui laut, mereka adalah orang-orang pertama yang akan membela bangsa.

Terkait dengan hak keperdataan masyarakat Bajo, Gubernur menyambut baik rencana Badan Pertanahan Nasional yang akan menggelar Summit Wakatobi. Dalam forum itu akan dibahas tentang bagaimana masyarakat Bajo memiliki hak perdata yang sama dengan masyarakat daratan.

Isu-isu yang diangkat Gubernur Sultra itu mendapat respon hangat dari peserta rapat yang dihadiri para anggota DPD, DPR, para kepala daerah kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan aktivis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Seusai berbicara, hadirin memberi aplaus panjang untuk Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu.

Perlu diketahui bahwa keanggotaan BKS Provinsi Kepulauan terdiri dari delapan provinsi berciri kepulauan, dengan 86 daerah kabupaten/kota kepulauan. Di antara kabupaten/kota tersebut, terdapat beberapa yang merupakan wilayah dari provinsi non kepulauan.

Perjuangan untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sudah cukup panjang, dimulai sejak tahun 2005 silam. Tahun lalu, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas, namun tidak berhasil disahkan hingga selesainya masa sidang tahunan.

Pada 2021 ini, RUU tersebut kembali masuk dalam prolegnas prioritas, namun belum belum memiliki kejelasan, apakah RUU itu akan dibahas dan disahkan nantinya. Hal inilah yang melatarbelakangi digelarnya high level meeting yang digagas Gubernur Ali Mazi.

Pemerintahan

Bupati dan DPRD Koltim Gelar Rapat Paripurna Bahas Penetapan APBD TA 2025

Published

on

KOLAKA TIMUR – Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menggelar rapat paripurna agenda persetujuan penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu (30/11/2024)

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jumhani turut hadir Bupati Abdul Azis, Sekretaris Daerah Andi Muh Iqbal Tongasa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim, Kepala Bagian (Kabag), serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Jumhani menyampaikan bahwa pentingnya perubahan APBD tahun 2025 untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kolaka Timur.

“Perubahan APBD ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan anggaran yang mendesak serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jumhani dalam sambutannya.

Sementara, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Koltim atas dukungan dan kerjasamanya dalam proses pembahasan perubahan APBD.

“Kami berharap dengan disetujuinya perubahan APBD ini, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan,” ungkapnya

Perubahan APBD 2025 ini mencakup beberapa penyesuaian anggaran diberbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa proyek prioritas yang akan dibiayai melalui perubahan APBD ini antara lain pembangunan Infrastuktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, fasilitas Kesehatan dan program kesehatan masyarakat.

Setelah melalui proses pembahasan yang intensif dan Melalui Pandangan setiap Fraksi, rancangan perubahan APBD 2025 akhirnya disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir. Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan ditetapkannya perubahan APBD 2025 ini, Pemda Koltim diharapkan dapat segera melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen persetujuan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Kolaka Timur.

Bupati menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas saran dan apresiasinya sehingga Raperda APBD TA 2025 dapat diselesaikan dan mendapat persetujuan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Apresiasi setinggi -tingginya atas sinergi yang terjalin antara Pemda dan DPRD. Ia berharap anggaran yang telah disepakati dapat dikelola secara efisien dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.

“Proses ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di tahun 2025, dengan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Kolaka Timur yang lebih maju dan sejahtera dimasa mendatang,” pungkasnya.

Continue Reading

Pemerintahan

Abdul Azis Pimpin Apel Gabungan Lingkup Pemda Koltim

Published

on

KOLAKA TIMUR – Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis memimpin kegiatan apel gabungan Lingkup Pemda Koltim pada Senin (25/11/) di Halaman Kantor Sat Pol PP Koltim. Dalam apel ini, hadir seluruh aparatur baik ASN maupun Non ASN. Mulai dari Sekda Andi Muh Iqbal Tongasa, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kabag, Camat, Kepala Puskesmas, kepala bidang, Eselon IV dan staf.

Memulai apel, bupati Bersama sekda,mengecek dan memeriksa seluruh barisan untuk memastikan yang hadir dan tidak hadir dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, bupati menyampaikan jika apel gabungan ini, sebagai salah satu rangkaian pembinaan disiplin koordinasi guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pemerintah dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, di momen pilkada yang tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan, tidak menyurutkan pelayanan dari setiap aparatur untuk seluruh masyarakat Koltim.

”Kita hadir untuk melayani seluruh masyarakat Kolaka Timur, bukan sebaliknya. Kita harus tanamkan rasa cinta yang ada dalam diri kita untuk sepenuhnya melayani seluruh masyarakat, agar apa yang kita cita-citakan selama ini untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,’’ ucapnya.

Dikatakan Bupati Koltim ini, satunya niat, kata dan perbuatan, akan menciptakan ritme pekerjaan yang sesai dengan apa yang diharapkan seluruh masyarakat. Namun jika semua tidak sejalan apa yang diniatkan, dikatakan dan dilaksanakan, itu akan menjadi beban buat diri sendiri dan masyarakat.

”Sebagai ASN kita fokus saja untuk bekerja sesuai dengan tupoksi yang kita diberikan. Jangan pusingkan apa yang bukan pekerjaan yang diberikan,” pintanya.

Dimomen ini, ia juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dimomen pilkada ini.

Continue Reading

Berita

Kampanye Perdana Paslon Walikota Yudhi-Nirna di Kecamatan Kendari Barat Disambut Antusias Ribuan Massa

Published

on

NDARI – Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari nomor urut 2, Yudhianto Mahardika Anton Timbang-Nirna Lachmuddin menggelar kampanye yang dihadiri seribuan massa pendukung di Pelabuhan Batu, Kecamatan Kendari Barat, Senin (30/9/2024).

Di kampanye perdana itu, Yudhi-Nirna memaparkan 7 program menyala yang bakal diterapkan jika diberi kepercayaan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari untuk periode 2025-2030.

Antusias masyarakat pun menggema di lokasi kampanye ketika Yudianto Mahardika memaparkan, program menyala sejahtera yang bakal menumbuhkan pertumbuhan pelaku UMKM dan meningkatkan ekonomi lokal di Kota Kendari.

“Kami juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Kendari,” papar Yudhi dihadapan massa yang disambut riuh tepuk tangan.

Selain itu, pasangan Yudhi-Nirna juga berkomitmen bakal membuka pintu Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota untuk masyarakat dengan menyediakan makan siang dan susu gratis bagi anak-anak di setiap Jumat, melalui program menyala sehat, untuk memastikan kesehatan dan gizi yang baik bagi penerus generasi bangsa.

Yudhi-Nirna juga berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi yang menjadikan Kota Kendari dengan kepemimpinan yang jujut dan transparan.

Paslon yang diusung oleh Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Partai Berkarya dan Partai PRIMA itu juga berkomitmen mengatasi persoalan banjir, serta memastikan jalan-jalan menjadi mulus dan bebas dari kerusakan.

“Ini untuk memberi kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan,” jelas Yudhi-Nirna.

Warga pun sangat antusias atas pemaparan program 7 menyala paslon Yudhi-Nirna untuk kemajuan Kota Kendari. Mereka pun meneriakan wali kota pada Yudhianto Mahardika dan Nirna Lachmuddin.

Seorang warga yang hadir kampanye, Haeruddin mengaku, Yudhi-Nirna merupakan pasangan yang sangat cocok untuk jadi pemimpin di Kota Kendari, mengingat semua program yang dipaparkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat banyak.

“Apa lagi kami ini hanya seorang pedagang kecil, tentunya kami butuh perhatian pemerintah dan Yudhi-Nirna berkomitmen untuk itu. Ini program yang pro sama masyarakat kecil,” ucap pedagang yang berjualan di area pasar kota itu.

Pada kesempatan itu, turut hadir pula Ketua Tim Pemenangan Yudhi-Nirna, Ishak Ismail yang juga Ketua DPC PDIP Kendari serta juru kampanye, Amiruddin dari Anggota DPRD Kendari Fraksi Partai Gerindra.

 

Continue Reading

Trending