Connect with us

Pemerintahan

Gubernur Sultra Optimis Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan menyampaikan pernyataan tegas terhadap strategi pembangunan nasional yang cenderung menganaktirikan daerah-daerah kepulauan yang ada di Indonesia.

Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu menyampaikan penegasannya merespon pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono yang menyatakan bahwa daerah-daerah termiskin di Indonesia itu didominasi oleh daerah kepulauan.

Keduanya menjadi narasumber dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan Bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (6 Oktober 2021). Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang digagas BKS dalam rangka memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

“Kita sedang berjuang tentang bagaimana pembagian kue sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nono (Sampono). Pembagian kue ini kalau tidak merata, tentu ada anak tiri ada anak kandung. NKRI tentu tidak boleh. Semua kita adalah anak kandung,” tegas Ali Mazi.

Ditegaskannya, tidak boleh ada pembedaan atas hak setiap warga negara. Dia mencontohkan Kota Bogor yang berpenduduk enam juta orang, sementara Sulawesi Tenggara yang hanya tiga juta orang.

Baca Juga:  Wagub Sultra: Pengawasan Pemerintahan Ibarat Sistem Imun

Bagaimana mungkin, kata Gubernur, dana alokasi umum (DAU) untuk daerah kepulauan dihitung berdasarkan kumpulan wilayah dan jumlah penduduknya semata. Tentu, daerah kepulauan tidak akan pernah setara dengan daerah daratan. Olehnya itu, perlu ada pendekatan lain untuk menghitung alokasi DAU bagi daerah kepulauan.

Ali Mazi lantas bercerita tentang salah satu kecamatan di Sultra yang hingga saat ini belum terjamah listrik. Pemerintah daerah telah berupaya keras mengupayakannya melalui PLN, namun belum juga terealisasi sampai sekarang. Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi anak-anak sekolah di sana, yang harus belajar secara virtual. Jangankan internet, listrik saja tidak ada.

“Mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah pejuang bangsa kita. Mereka adalah pengganti kita. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sama, maka kewajiban kita untuk memperjuangkan dengan cara bagaimana bagaimana pembagian kue harus merata,” tambahnya.

Ali Mazi memberi contoh lain. Tentang eksistensi Suku Bajo yang hidup di kawasan pesisir Sultra. Gubernur Sultra itu mengkritik pendekatan yang dilakukan pemerintah, yang membuat masyarakat Bajo tidak memiliki hak keperdataan.

Baca Juga:  Gubernur Sultra Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Provinsi Kepulauan

“Masyarakat Suku Bajo adalah warga kita. Orang Indonesia asli. Mereka mempunyai wilayah tapi tidak punya hak keperdataan dengan alasan mereka mendirikan rumah di atas laut,” jelasnya.

Ironisnya, dalam program transmigrasi, dimana Sultra menjadi salah satu daerah, begitu warga transmigran tiba, mereka langsung diberi hak keperdataan, diberi tanah dua hektar, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, salah satu tujuan pengesahan RUU Daerah Kepulauan ialah bagaimana masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan, memiliki hak yang sama dengan mereka yang ada di daratan.

Ditegaskan Gubernur, mereka adalah garda terdepan bangsa kita. Jika sewaktu-waktu ada gangguan keamanan dan kedaulatan melalui laut, mereka adalah orang-orang pertama yang akan membela bangsa.

Terkait dengan hak keperdataan masyarakat Bajo, Gubernur menyambut baik rencana Badan Pertanahan Nasional yang akan menggelar Summit Wakatobi. Dalam forum itu akan dibahas tentang bagaimana masyarakat Bajo memiliki hak perdata yang sama dengan masyarakat daratan.

Baca Juga:  Aman Center: Tangkap Pembakar "Pocong" Ali Mazi

Isu-isu yang diangkat Gubernur Sultra itu mendapat respon hangat dari peserta rapat yang dihadiri para anggota DPD, DPR, para kepala daerah kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan aktivis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Seusai berbicara, hadirin memberi aplaus panjang untuk Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu.

Perlu diketahui bahwa keanggotaan BKS Provinsi Kepulauan terdiri dari delapan provinsi berciri kepulauan, dengan 86 daerah kabupaten/kota kepulauan. Di antara kabupaten/kota tersebut, terdapat beberapa yang merupakan wilayah dari provinsi non kepulauan.

Perjuangan untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sudah cukup panjang, dimulai sejak tahun 2005 silam. Tahun lalu, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas, namun tidak berhasil disahkan hingga selesainya masa sidang tahunan.

Pada 2021 ini, RUU tersebut kembali masuk dalam prolegnas prioritas, namun belum belum memiliki kejelasan, apakah RUU itu akan dibahas dan disahkan nantinya. Hal inilah yang melatarbelakangi digelarnya high level meeting yang digagas Gubernur Ali Mazi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Bupati Koltim Renovasi Jembatan Lambandia, Bertahun-Tahun Rusak Kini Makin Kokoh dan Nyaman Dilalui

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KOLAKA TIMUR – Jembantan penghubung Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Selatan, yang berada di Kecamatan Lambandia, Koltim, akhirnya tuntas direnovasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Koltim, atas perintah Bupati, Abd Azis. Kondisinya yang dulu menghawatirkan, sering terjadi kecelakaan bahkan tidak layak untuk dilalui, kini kokoh dan nyamam.

Para pengendara baik roda dua dan roda empat, kini bahagia melalui jembatan ini. Walaupun kondisi jembatan yang dibuat dari paduan beton, besi dan kayu itu, namun ini sudah sangat membantu untuk jalur transportasi dua kabupaten. Apalagi mayoritas dilalui para petani sawah dan pengusaha atau pembeli gabah kering saat musim panen, yang berasal dari Koltim.

Plt Kadis PU Koltim, Arisman, mengatakan sebenarnya jembatan ini memiliki status jembatan provinsi. Yang seluruh desain, pembangunan, perawatan maupun perbaikan seperti ini, merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Termaksud anggaran dari tiga aspek tersebut. Hanya saja kata dia, Bupati Koltim, Abd Azis, menuntut mereka di Dinas PU kabupaten agar peka terhadap kondisi daerah. Tidak harus menunggu pemerintah provinsi untuk turun memperbaiki jembatan Lambandia.

Baca Juga:  Lawan Pusat, Gubernur Ali Mazi Nyatakan Tegas Menolak Kehadiran 500 TKA

“Sehingga kami merasa ini pikiran sangat luar biasa dari bupati. Pak bupati bilang ke saya, bahwa kalau menunggu provinsi perbaiki ini jembatan, belum tentu akan cepat. Jangan tunggu korban jatuh di jembatan lalu kita perbaiki, ini kata bupati. Tidak boleh begitu katanya. Makanya dengan anggaran yang ada di kabupaten, kita pakai belanja balok dan kebutuhan bahan-bahan lain, alhamdulillah jembatan lambandia tuntas kita renovasi. Masyarakat akhirnya nyaman kita lihat jalan disini,” kata Arisman.

Arisman mengatakan, apapun itu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat soal infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di Koltim, pihaknya selalu pro aktif melakukan pembangunan dan perbaikan. Selain jembatan Lambandia, saat ini tercatat sudah ada beberapa yang dikerjakan olehnya atas perintah bupati. Terakhir jalan Ambapa di Kecamatan Tinondo.

Baca Juga:  Pemprov dan Surya Institut Siap Tingkatkan Kualitas SDM Pelajar di Sultra

Sementara itu, Bupati Koltim, Abd Azis, menerangkan bahwa ia tidak mau berpikir panjang soal keluhan masyarakat. Apalagi jembatan Lambandia, kondisinya sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. Azis menjelaskan, dalam contoh kasus, kalau misalkan dalam satu tanggung jawab kewenangan, seperti jembatan lambandia, statusnya adalah menjadi tanggung provinsi tetapi warga Koltimlah yang menikmatinya, maka disitu juga ada tanggung jawabnya.

“Kalai bisa dikerja oleh kabupaten tidak perlu tunggu tunggu provinsi. Karena yang melintasi jembatan itu juga adalah warga saya, maka secara tanggung jawab saya juga punya. Biar itu jembatan kewenangannya PBB atau Planet, tetap saya harus kerjakan, karena warga saya yang menikmatinya. Warga saya yang melintasi. Setelah direnovasi ini, barulah kita hadap Gubernur dan kadis-kadis di provinsi, minta agar dikerjakan. Artinya kita mulai dari kita dulu,” katanya.

Baca Juga:  Kantor Baru Gubernur Bakal Jadi Gedung Tertinggi di Sulawesi Tenggara

Dalam kesempatan yang sama, warga yang melintasi jembatan Lambandia, menuturkan, tentunya yang melintasi jembatan ini merasa bahagia dan tidak takut lagi melintas. Karena kondisi rusaknya jembatan sudah bertahur-tahun tak kunjung diperbaiki.

“Saya bersyukur ini jembatan sudah diperbaiki. Kita harap kondisi jembatan ini tidak lagi menggunakan balok, tapi kalau bisa keseluruhan dibeton. Tapi ini sudah sangat membantu kami dalam beraktivitas,” kata Astuti.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Pemerintahan

Bupati Koltim Pindahkan Aktivitas Perkantoran di Wilayah Terpencil

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KOLAKA TIMUR – Bicara tentang Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak saja membahas daerah-daerah seperti Rate-rate, Ladongi, Tinondo dan bahkan Mowewe, sebagai tempat paling sering dikunjungi oleh masyarakat, karna menjadi pusat kota bahkan tempat paling ramai jumlah penduduknya. Selain itu juga mempunyai lokasi wisata yang memberikan keindahan kepada pengunjungnya.

Ternyata, di Kolaka Timur juga memiliki dua wilayah kecamatan, yakni Ueesi dan Uluiwoi. Dua wilayah ini berada di pedalaman Koltim, jaraknya ratusan kilo meter dari pusat ibu kota kabupaten, bahkan medan menuju kesini cukup lumayan ekstrem. Tetapi jangan salah, Ueesi dan Uluiwoi ternyata memiliki jumlah penduduk yang ramai, potensi pertanian melimpah dan menyimpan destinasi pariwisata yang sangat luar biasa.

Daerah ini membutuhkan kehadiran pemerintah. Apalagi pada sebagian masyarakat disini, mengatakan selama ini seakan pemerintah dan masyarakat memiliki jarak atau sekat.

Oleh karna begitu, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, memindahkan aktivitas perkantoran di wilayah Ueesi dan Uluiwoi. Kegiatan ini dilakukan selama tiga hari, pada Kamis hingga Sabtu, 13-15 Oktober 2022. Kegiatan ini juga dalam rangka menjalankan program kerja Abd Azis, yang dikemas dalam program Gemas Koltim, Gerakan Membangun dan Melayani Masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Abd Azis mengajak semua pimpinan dinas pemerintahan daerah Kabupaten Koltim, untuk hadir di Ueesi dan Uluiwoi, guna menjemput bola memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Para organisasi perangkat daerah Koltim oleh Abd Azis, dituntut untuk pro aktif memberikan pelayanan kepada masyarajat.

Baca Juga:  Jaga Kestabilan Pangan Saat Covid-19, Pemprov Sultra Salurkan Pupuk Nonsubsidi

Menuju Ueesi dan Uluiwoi, membutuhkan waktu tempuh yang lama. Jika musim kemarau, waktu tempuh bisa memakan kurang lebih 3-4 jam. Namun ketika memasuki musim hujan, bisa memakan waktu 7-8 jam lamanya. Hal ini disebabkan infrastruktur jalan ke Ueesi dan Uluiwoi kurang memadai. Ada sebagian jalan mengalami kerusakan sangat parah. Ditambah lagi jalan kesini, banyak memotong bentangan sungai Konaweha dan tidak menggunakan jembatan.

Kamis (13/10/22), dari pusat ibu kota Koltim, Abd Azis dan rombongan memulai perjalanan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Jalan ke Ueesi dan Uluiwoi, membentang membelah gunung dan hutan. Selain itu, jalannya juga berada tepat di pinggiran sungai. Sehingga membutuhkan tenaga dan kehati-hatian. Jika salah, bisa jatuh ke jurang atau ke sungai. Apalagi jalan kesini hanya bisa untuk satu unit mobil, sehingga jika berpapasan salah satunya harus mengalah dan mencari tepian lebar untuk singgah.

Di Ueesi dan Uluiwoi, Abd Azis disambut hangat masyarakat. Kebahagiaan masyarakat terpancar dari wajah-wajahnya. Ada yang berburu selfie bersama bupati, pun ada juga sekedar salaman. Bertanya kabar dan menanyakan keluhan di masyarakat. Dalam kesempatan itu, program Gemas ini menyasar warga kurang mampu. Ratusan juta APBD Koltim diberikan ke masyarakat, melalui bantuan dana dan sembako. Ada pula CSR dari bank daerah untuk masyarakat.

Baca Juga:  Genjot Perkembangan Daya Saing Usaha Masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra Gelar Pelatihan

“Kita mau lihat kondisi masyarakat disini, itu yang pertama, kedua infrastruktur jalan kesini bagaimana, ketersediaan akses internetnya bagaimana dan bahkan apa potensi yang bisa kita kembangkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah,” kata Azis.

Dari kegiatan Gemas ini katanya, kedepan pemerintahan Koltim berupaya memperbaiki jalan ke Ueesi dan Uluiwoi. Memang kata dia, berharap APBD Koltim untuk memberikan jalan yang mulus akan berat dipenuhi. Tetapi menurutnya, mengambil istilah rintik-rintik membasahi bumi. Begitulah nanti pembangunan infrastruktur jalan ke Ueesi dan Uluiwoi.

“Disini ada potensi pertanian dan perkebunan yang menurut saya melimpah. Ribuan hektar sawah baru dicetak, ribuah hektare lokasi perkebunan seperti coklat, cengkeh dan merica ada disini, hanya saja untuk memasarkannya sangat susah, apalagi pembelinya juga enggan ke Ueesi. Karena jalannya rusak. Sehingga kita kedepan akan memperbaiki jalan kesini. Sekalipun untuk tahap awal baru pengerasan dan pelebaran jalan. Tetapi saya pikir ini bisa membantu,” jelasnya.

Pelayanan dari pemda Koltim kata Abd Azis, ada beragam program. Seperti pelayanan kesehatan gratis dari dinas kesehatan, sosialisasi anti narkoba, bantuan UMKM, bantuan KUBE, bantuan pangan dari dinas tanaman pangan, bantuan hibah rumah ibadah, bantuan bibit oleh dinas pertanian, serta pelayanan dukcapil.

Baca Juga:  Wagub Sultra: Pengawasan Pemerintahan Ibarat Sistem Imun

“Bantuan dan pelayanan ini kita berikan secara gratis. Kita subsidi kebutuhan mereka sebagian. Kita memiliki angan, jika jalannya bagus dan hasil buminya meningkat, maka semoga kesejahteraan warganya juga meningkat. Ini harapan kita bersama,” jelas Azis.

Ditempat yang sama, Camat Ueesi, Husain. Spd, menerangkan, di Ueesi katanya banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Hanya saja, lokasi tempatnya memimpin hari ini, menjadi buah bibir banyak orang, kalau lokasinya pedalaman dan ekstrem. Padahal kata dia, hasil pertanian di Ueesi itu melimpah.

“Hanya saja, pemasaran tidak maksimal. Ini karna jalannya rusak parah. Berpikir panjang untuk mau kesini. Tetapi, kehadiran bupati hari ini, semoga bisa mendorong semangat masyarakat untuk bertani serius, karna kita sudah dengar langsung kalau bupati akan membangun dan memperbaiki jalan,” kata Husain.

Husain menambahkan, di Ueesi ada sendiri ada 10 desa dan satu kelurahan. Kesemuanya, dihuni ratusan kepala keluarga yang mayoritas berprovesi sebagai petani. Baik itu bertani sawah, buah-buahan dan berkebun. Untuk itu kata dia, profesi ini wajib dipikirkan agar konsep pembangunan dan kebijakan pemerintah Koltim katanya, mampu memberi dampak perubahan untuk masyarakat Ueesi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Pemerintahan

Kantor Baru Gubernur Bakal Jadi Gedung Tertinggi di Sulawesi Tenggara

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra (Tahap I), Jum’at (2/9/2022).

Peletakan batu pertama atau ground breaking gedung baru Kantor Gubernur Sultra rencananya akan dibangun setinggi 22 lantai  di belakang Kantor Gubernur yang lama di Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Pembangunan ini merupakan komitmen sejak awal kepemimpinan Ali Mazi bersama Lukman Abunawas (Wakil Gubernur Sultra), untuk membangun Bumi Anoa agar mencapai kemajuan disegala sektor pembangunan. Seperti, sektor infrastruktur Pemerintahan Provinsi (Pemprov), agar tercipta lingkungan kerja birokrasi pemerintahan daerah yang modern.

Olehnya itu, melalui pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra yang lebih representatif sebagai pusat aktivitas Pemerintahan dengan fasilitas modern diharapkan dapat memberikan kenyamanan, efektifitas, efisien dan tersentral guna meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Hal ini juga didasari karena aktivitas Pemerintahan Daerah (Pemda) yang terus meningkat dan diprediksi makin meningkat dari tahun ke tahun, serta memperhatikan kondisi Gedung Kantor Gubernur Sultra saat ini yang dinilai tidak lagi memadai untuk menunjang kalancaran berbagai aktivitas Pemerintahan Daerah pada masa-masa yang akan datang.

Baca Juga:  Genjot Perkembangan Daya Saing Usaha Masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra Gelar Pelatihan

“Saya secara pribadi, dan selaku Pimpinan Daerah sangat bersukur atas terlaksananya acara ground breaking ini. Sebagai langkah awal dimulainya pembangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, setelah sekian lama direncanakan. Agenda penting ini tentu menjadi simbol dari niat baik, komitmen dan kerja sama yang sinergis dari kita semua,” kata Gubernur Ali Mazi saat menyampaikan sambutan.

Pembangunan gedung baru Kantor Gubernur ini di atas lahan seluas 147.700 M2, atau sekitar 14,7 Hektar, dan direncanakan sebanyak 22 lantai plus menara (sekitar 112 Meter), dengan konsep minimalis modern. Luas gedung dari lantai dasar hingga lantai 22 seluas 88.320 M2. Diperkirakan akan rampung dalam 2 sampai 3 tahun kedepan.

Baca Juga:  Aman Center: Tangkap Pembakar "Pocong" Ali Mazi

Total anggaran yang dibutuhkan hingga selesainya pembangunan gedung dimaksud,  berkisar Rp400 Milyar. Pekerjaan Tahap I proyek ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp27 Milyar menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Pada kesempatan ini saya instruksikan kepada Dinas Cipta Karya Bina, Konstruksi dan Tata Ruang, untuk benar-benar secara serius memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada, dan memastikan semua pelaksanaan pekerjaan proyek ini sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan agar Pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan,” harap Ali Mazi.

Gedung Baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Pahri Yamsul mengatakan, nantinya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Sekretariat Daerah (Sekda), Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah akan berkantor di gedung baru ketika pembangunan sudah rampung.

Baca Juga:  Jaga Kestabilan Pangan Saat Covid-19, Pemprov Sultra Salurkan Pupuk Nonsubsidi

“Kenapa saya bilang menjaga efektivitas? Jadi, konsep Gubernur Ali Mazi itu, kami mengikuti kota-kota besar. Kota besar itu kan rata-rata semua satu pintu. Jadi, begitu kita masuk Kantor Gubernur, semua Dinas sudah ada dalam situ. Kalau mau berurusan lebih efektif, begitu masuk, selesai semua urusan,” jelas Pahri Yamsul.

Selain itu, Pahri Yamsul juga menyebutkan bahwa Gubernur Sultra menginginkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam satu gedung, sehingga tidak bolak-balik dalam mengurus di Dinas terkait.

Pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara itu didesain untuk menyatukan antara gedung lama dan gedung baru.

“Tahap pertama kami targetkan rampung di akhir Desember 2022. Kalau tahap kedua dibahas setelah Desember lagi,” sebutnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending