Connect with us

Pemerintahan

Gubernur Sultra Optimis Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan menyampaikan pernyataan tegas terhadap strategi pembangunan nasional yang cenderung menganaktirikan daerah-daerah kepulauan yang ada di Indonesia.

Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu menyampaikan penegasannya merespon pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono yang menyatakan bahwa daerah-daerah termiskin di Indonesia itu didominasi oleh daerah kepulauan.

Keduanya menjadi narasumber dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan Bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (6 Oktober 2021). Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang digagas BKS dalam rangka memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

“Kita sedang berjuang tentang bagaimana pembagian kue sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nono (Sampono). Pembagian kue ini kalau tidak merata, tentu ada anak tiri ada anak kandung. NKRI tentu tidak boleh. Semua kita adalah anak kandung,” tegas Ali Mazi.

Ditegaskannya, tidak boleh ada pembedaan atas hak setiap warga negara. Dia mencontohkan Kota Bogor yang berpenduduk enam juta orang, sementara Sulawesi Tenggara yang hanya tiga juta orang.

Bagaimana mungkin, kata Gubernur, dana alokasi umum (DAU) untuk daerah kepulauan dihitung berdasarkan kumpulan wilayah dan jumlah penduduknya semata. Tentu, daerah kepulauan tidak akan pernah setara dengan daerah daratan. Olehnya itu, perlu ada pendekatan lain untuk menghitung alokasi DAU bagi daerah kepulauan.

Ali Mazi lantas bercerita tentang salah satu kecamatan di Sultra yang hingga saat ini belum terjamah listrik. Pemerintah daerah telah berupaya keras mengupayakannya melalui PLN, namun belum juga terealisasi sampai sekarang. Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi anak-anak sekolah di sana, yang harus belajar secara virtual. Jangankan internet, listrik saja tidak ada.

“Mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah pejuang bangsa kita. Mereka adalah pengganti kita. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sama, maka kewajiban kita untuk memperjuangkan dengan cara bagaimana bagaimana pembagian kue harus merata,” tambahnya.

Ali Mazi memberi contoh lain. Tentang eksistensi Suku Bajo yang hidup di kawasan pesisir Sultra. Gubernur Sultra itu mengkritik pendekatan yang dilakukan pemerintah, yang membuat masyarakat Bajo tidak memiliki hak keperdataan.

“Masyarakat Suku Bajo adalah warga kita. Orang Indonesia asli. Mereka mempunyai wilayah tapi tidak punya hak keperdataan dengan alasan mereka mendirikan rumah di atas laut,” jelasnya.

Ironisnya, dalam program transmigrasi, dimana Sultra menjadi salah satu daerah, begitu warga transmigran tiba, mereka langsung diberi hak keperdataan, diberi tanah dua hektar, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, salah satu tujuan pengesahan RUU Daerah Kepulauan ialah bagaimana masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan, memiliki hak yang sama dengan mereka yang ada di daratan.

Ditegaskan Gubernur, mereka adalah garda terdepan bangsa kita. Jika sewaktu-waktu ada gangguan keamanan dan kedaulatan melalui laut, mereka adalah orang-orang pertama yang akan membela bangsa.

Terkait dengan hak keperdataan masyarakat Bajo, Gubernur menyambut baik rencana Badan Pertanahan Nasional yang akan menggelar Summit Wakatobi. Dalam forum itu akan dibahas tentang bagaimana masyarakat Bajo memiliki hak perdata yang sama dengan masyarakat daratan.

Isu-isu yang diangkat Gubernur Sultra itu mendapat respon hangat dari peserta rapat yang dihadiri para anggota DPD, DPR, para kepala daerah kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan aktivis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Seusai berbicara, hadirin memberi aplaus panjang untuk Ketua BKS Provinsi Kepulauan itu.

Perlu diketahui bahwa keanggotaan BKS Provinsi Kepulauan terdiri dari delapan provinsi berciri kepulauan, dengan 86 daerah kabupaten/kota kepulauan. Di antara kabupaten/kota tersebut, terdapat beberapa yang merupakan wilayah dari provinsi non kepulauan.

Perjuangan untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sudah cukup panjang, dimulai sejak tahun 2005 silam. Tahun lalu, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas, namun tidak berhasil disahkan hingga selesainya masa sidang tahunan.

Pada 2021 ini, RUU tersebut kembali masuk dalam prolegnas prioritas, namun belum belum memiliki kejelasan, apakah RUU itu akan dibahas dan disahkan nantinya. Hal inilah yang melatarbelakangi digelarnya high level meeting yang digagas Gubernur Ali Mazi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Ribuan Masyarakat Muna Barat Komitmen Antar La Ode Darwin Sebagai Bupati 2024

Penulis: Azizah

Published

on

MUNA BARAT – Ribuan masyarakat dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Muna Barat (Mubar) menginginkan La Ode Darwin menjadi Bupati 2024 mendatang.

Hal itu ditandai saat teriakan “La Ode Darwin Bupati Muna Barat 2024. Bupatinya masyarakat, Bupati masa depan. Kami berjanji dan berikhtiar untuk mengantarkan La Ode Darwin untuk merebut kursi 01 Mubar” menggema di acara tasyukuran kediaman Darwin di Desa Wapae Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Minggu (20/8).

Dalam sambutannya, La Ode Darwin mengaku, dukungan yang mengalir dari warga menambah semangat dirinya untuk berjuang lebih keras memenangkan petarungan ke depan.

“Dukungan ini membakar semangat saya. Saya akan wakafkan diri saya untuk daerah dan seluruh masyarakat jika terpilih sebagai Bupati Mubar kedepan. Otoritas kesejahteraan bagi seluruh masyarakat akan menjadi perhatian utama. Ini janji saya,” kata pria yang yang kerap disapa Bang ini.

DW menegaskan, dirinya tak akan pernah ingkar dengan janji-janji yang telah diucapkan selama ini. Sebab, jika ingkar maka sama saja menghianati para tokoh dan masyarakat Muna Barat.

“Dari dulu saya takut masuk dunia politik, sebab saya takut ingkar dengan komitmen saya kepada para tokoh masyarakat yang notabenenya orang tua yang tidak boleh dibohongi. Saya tidak ingin diri saya bahkan anak dan istri saya, keluarga saya hancur kehidupannya hanya karena saya yang mengingkari atau membohongi orang tua dan masyarakat Muna Barat,” katanya.

“Saya tidak mau, karena menyakiti hati orang tua, masyarakat, nanti saya disumpahi atau didoakan tidak baik. Sehingga menghancurkan kehidupan saya, padahal saya juga masih memiliki mimpi untuk terus mengabdi buat masyarakat, bangsa dan negara,” tambah Darwi.

Darwin berharap warga yang datang dapat bisa bersungguh-sungguh bersama berjuang untuk memenangkan Pilkada Muna Barat ke depan.

“Kalau mau saya buktikan janji-janji saya maka mari kita sama-sama tunaikan niat baik ini. Saya siap menerima kritikan jika komitmen saya, tuntut saya kalau saya ingkar,” tandasnya.

Darwin menambahkan, sebagai salah satu bukgti bahwa dirinya memiliki niat tulus dan baik untuk membangun Muna Barat, yaitu dirinya sudah membangun dua unit rumah di Tiworo Raya dan Kusambi Raya. Bahkan saat ini dirinya juga sedang mencari lahan di Kecamatan Lawa Raya.

Rumah itu sengaja dibangun agar lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat dari berbagai kecamatan yang ingin menyampaikan kritikan, saran, dan masukan, tidak akan kesulitan.

“Saya bangun rumah di Tiworo, agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Tiworo Raya. Begitu juga saya bangun rumah dibagian Kusambi, agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Kusambi Raya. Saya juga sedang mencari rumah di Lawa untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Lawa Raya,” katanya.

Darwin mengaku, kaget dengan animo masyarakat yang begitu besar menghadiri acara tasyakuran dan silaturahmi. Dirinya tidak membayangkan membludak warga di pelataran rumahnya.

“Saya tidak membayangkan yang hadir bisa sebanyak ini. Saya hanya menyiapkan 2.300 kursi, ternyata tidak cukup. Ini membuat semangat juang saya semakin besar,” tukasnya.

Continue Reading

Pemerintahan

Gomberto Nyatakan Siap Tarung di Pilkada Muna 2024

Penulis: Azizah

Published

on

MUNA – Pasca menduduki jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, La Ode Gomberto mulai memperlihatkan sinyal terkait niatnya untuk maju berkompetisi di perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Muna 2024 mendatang.

Founder PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) itu blak-blakan akan niatnya maju sebagai salah satu Calon bupati (Cabup) Muna saat diwawancarai sejumlah awak media, Senin 26 Juni 2023.

Gomberto mengatakan, niatannya maju sebagai Calon bupati (Cabup) Muna tidak lain karena didorong tekadnya untuk dapat berbuat mengabdikan diri terhadap daerah dan juga masyarakat.

“Saya selalu berpegang teguh dengan keyakinan orang tua kita terdahulu bagaimana menjadi sebaik-baiknya manusia adalah bisa bermanfaat bagi orang lain,” kata Gomberto.

Pria kelahiran 1969 silam itu mengaku, pilihannya maju menjadi salah satu kontestan Bakal Cabup bukan karena tergiur akan prestisius jabatan sebagai orang nomor wahid di Bumi Sowite yang diagungkan banyak orang.  Apalagi hanya untuk menambah pundi-pundi harta kekayaan.

Namun baginya yang butuhkan adalah kewenangan seorang bupati yang mampu berbuat lebih banyak demi kemajuan daerah yang pastinya pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Secara pribadi, dengan kesuksesan karir saat ini sebenarnya saya sudah selesai dengan diri saya sendiri yang telah dinikmati oleh anak istri dan keluarga. Tetapi saya ingin berbuat untuk orang banyak,” akunya.

Gomberto menyadari terjunnya dia ke dunia politik tentu memiliki resiko besar. Namun dirinya siap dengan segala konsekuensi itu demi terwujudnya rasa kepeduliannya terhadap masyarakat.

Sebagai pengusaha yang tergolong sukses yang memiliki segudang pengalaman manajerial kuat, serta terbiasa mengelola tim, mengambil keputusan strategis dan menghadapi tantangan yang rumit, yang kemudian dipadukan dengan keterampilan manajemen keuangan yang baik sebagai kunci kesuksesan merupakan pengalaman berharga baginya untuk dijadikan bekal dalam mengelola pemerintahan nantinya.

“Seperti dalam membuat keputusan, menghadapi masalah yang kompleks, mengelola keuangan daerah dengan baik, menerapkan transparansi dalam anggaran belanja, dan memastikan penggunaan sumber daya lokal yang efisien. Nah dari pengalaman itu kami meyakini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dengan mengutamakan pembedayaan sumber daya lokal,” ujar Gomberto.

“Selain itu, jika menilik perjuangan luar biasa yang berangkat dari tukang bangunan hingga mencapai kesuksesan sebagai pengusaha adalah cerminan nyata bahwa saya memiliki visi yang jelas untuk membangun masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” tambahnya

“Saya ingin kembali membuktikan kesuksesan menjadi seorang pemimpin tidak mengenal dari latar belakang. Olehnya saya bertekad wujudkan perubahan berarti bagi daerah,” tutupnya.

 

Continue Reading

Berita

Yudhianto Mahardika Gelar Sosialisasi Reaktualisasi Ideologi Pancasila

Published

on

Kendari –Anggota komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Yudhianto Mahardika menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. di Kelurahan Watulando, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Senin (12/6/2023).

Yudhianto menyebut, tujuan sosialisasi tersebut guna merektualisasi pemahaman bahwa Pancasila sebagai landasan dan fondasi negara kepada masyarakat

Sebagai wakil rakyat, ia sadar bahwa apa yang menjadi dasar Negara harus terus dipertahankan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Agar Pancasila ini juga tidak hilang dalam benak masyarakat, makanya perlu kita ingatkan kembali, ” ujarnya.

Lurah Watulando, Muhammad Rusdi Rudi begitu terkesan dengan adanya kegiatan tersebut karena menurutnya penting untuk mengingatkan serta menyampaikan kepada masyarakat bagi yang belum mengetahui tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

“Tentu secara moral kegiatan ini sangat bermanfaat, dan yang namanya wawasan itukan butuh pengutan-pengutan dari orang yang lebih paham,”ungkapnya.

Rusdi mewakili masyarakatnya menyampaikan keluhan terkait jalan rusak yang ada di kelurahannya. Tentu saja dengan harapan agar diberikan sentuhan untuk diperbaiki.

“Itu timbunan saya minta secara langsung untuk memperbaiki jalan, karena jalan sudah menjadi prioritas masyarakat disini, terus terang sepanjang kurang lebih 500 meter itu kalau hujan langsung banjir, tepatnya di Jalan Banda RT 03/RW 01,” tuturnya.

Yudhi pun memberikan respon kembali atas apa yang disampaikan Rusdi. Ia berjanji akan meninjau secara langsung jalan rusak yang dimaksud oleh Lurah Watulando.

“Saya selalu mendengarkan dan menampung keluhan-keluhan masyarakat karena itu sudah tugas kami sebagai anggota DPR, “tuturnya.

“Saya akan tindak lanjuti terlebih dahulu jangan sampai jalan tersebut asset dari Kota, seandainya asset provinsi maka kami secara langsung akan melakukan penindakan,” tegasnya

Continue Reading

Trending