Connect with us

Berita

Giat Jumat Curhat, Masyarakat Nelayan Pesisir Apresiasi Kinerja Polairud

Published

on

KENDARI – Jum’at Curhat bersama Kapolda Sultra, Irjen Pol Drs Teguh Pristiwanto dan Wakapolda Brigjen Pol Drs Waris Agono didampingi PJU Polda Sultra bersama audience yakni masyarakat sekitar pantai/pesisir dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko Barat, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Jumat (03/02/2023).

Dalam kesempatan kali ini, salah satu perwakilan masyarakat Bungkutoko bernama Anwar menyampaikan curhatannya mengenai perubahan cuaca dimana BMKG telah mengeluarkan prakiraan cuaca.

“Saya mau tanyakan ini pak Kapolda bagaimana tindakan kepolisian untuk mencegah nelayan agar tidak melaut yang dapat membahayakan nelayan itu sendiri,” tanya Anwar.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sultra menyampaikan saat ini pihak Polairud selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait perkiraan cuaca.

Lanjutnya, apabila dari pihak BMKG mengeluarkan perkiraan cuaca buruk maka pihak polairud dalam hal ini Binmas Polairud secara langsung melakukan sambang, membagikan selebaran yang berisi himbauan guna memberikan sosialisasi terkait tindak lanjut perkiraan cuaca buruk tersebut yakni larangan untuk melaut, tetapi terkadang segelintir nelayan memaksakan untuk melaut walaupun sudah di himbau.

“Apabila Patroli rutin polairud menemukan nelayan yang memaksakan diri tersebut, maka nelayan tersebut di himbau dan di haruskan untuk kembali, guna mencegah terjadi nya hal hal yang tidak di inginkan,” ungkap Kapolda Sultra.   

Masyarakat lainnya yakni Ambo Sakka Rahim mewakili nelayan Bungkutoko mengapresiasi pihak kepolisian dalam hal ini polairud Polda Sultra yang senantiasa menjaga Wilayah perairan, Ia menanyakan bagaimana upaya atau tindakan pihak kepolisian untuk mencegah penangkapan ikan dengan pukat harimau dan Bom ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

“Kita selalu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat nelayan terkait larangan penggunaan pukat harimau, Bom Ikan dan alat alat lainnya yang dapat merusak ekosistem laut, selain diimbau, Polairud juga intens melakukan patroli di laut, apabila ditemukan maka langsung diamankan untuk ditindak lanjuti,” tegas Kapolda.

Selain hal tersebut, Irjen Pol Drs Teguh Pristiwanto juga menambahkan bahwa polairud Polda Sultra telah banyak mengungkap tindak pidana Destructive Fishing dengan barang bukti berupa Bahan Peledak yang dirakit dalam bentuk Botolan dalam berbagai bentuk, serta dalam kemasan Jerigen ukuran 5 Liter.

“Hal ini merupakan pencegahan yang telah kami lakukan, kedepan nya masyarakat nelayan jangan resah, kami secara terus menerus melakukan tindakan tindakan pencegahan,” pungkas Jenderal bintang dua asal Jawa Tengah tersebut.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending