Connect with us

Berita

Foperta Sultra Sebut PT Toshida Garap Hutan Lindung Tanpa IPPKH

penulis : Rinaldy

Published

on

KendariMerdeka.com, Kendari – Salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan operasi produksi di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi tenggara (Sultra) diduga menambang secara Ilegal. Pasalnya, belum mengantongi IPPKH dan tidak memiliki terminal khusus (Tersus) dalam menggarap Ore Nikel maupun melakukan operasi penggapalan.

PT.Toshida Indonesia di duga melakukan aktivitas kegiatan pertambangan di dalam wilayah kawasan hutan lindung tanpa mengantongi IPPKH serta tidak memiliki terminal khusus sehingga ini telah melanggar ketentuan dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap orang di larang melakukan kegiatan penyelidikan umum ekplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan.

Dalam pasal 78 ayat 6 UU Kehutanan yang menerangkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar.

Ketua umum forum pemerhati tambang Sulawesi tenggara, Naga mengatakan, dari hasil investigasi lapangan mengungkapkan bahwa dugaan Ilegal Mining yang di lakukan oleh Daniel selaku pengawas dan Sudirman mantan Humas PD aneka Kolaka diduga melakukan kegiatan operasi produksi biji nikel di dalam kawasan hutan lindung serta tidak memiliki Terminal Khusus (tersus) di Kabupaten Kolaka dengan koordinat tempat melakukan Ilegal Mining adalah: 4 19’23.8″S 121 42’37.4″E.

Diketahui IPPKH PT.Toshida Indonesia telah di cabut oleh Mentri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kepala BKPM dengan nomor SK pencabutan SK.432/1/KLHK 2020 tertanggal pada 30 November 2021.

“Namun hingga sampai hari ini PT Tosida Indonesia masih aktif melakukan penambangan pengerukan ore nikel di dalam kawasan hutan lindung,” ungkap Ketua Umum Forpeta Sultra.

Forpeta mendesak KLHK Sultra dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menghentikan aktivitas PT Toshida Indonesia.

“Jika aparat penegak hukum tidak mampu mengambil sikap tegas maka kami akan menggelar aksi besar-besaran di Polda Sultra dan Dinas kehutanan provinsi Sulawesi tenggara,” terangnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ratusan Sopir Kontainer Protes Jalan Rusak di Pelabuhan New Port Kendari

Published

on

KENDARI – Ratusan sopir truk kontainer kompak menggelar aksi mogok kerja di pelabuhan bongkar muat peti kemas (New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari Senin (10/06/2024) pagi.

Mereka menuntut agar pihak pelabuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membenahi akses jalan menuju terminal bongkar muat KMP PT Pelindo Persero Kendari yang rusak parah.

Salah seorang driver bernama Alisman mengatakan, akses keluar masuk kendaraan ke PT Pelindo tersebut dianggap dapat membahayakan sopir saat aktivitas bongkar muat logistik.

“Semakin hari jalannya itu semakin parah dan bahkan sudah membahayakan jiwa kami sopir. Karena muatan kita itu berat, kalau mobil sampai terbalik bagaimana nyawa sopirnya di dalam. Jadi hari ini tidak ada aktivitas,” katanya.

Sementara itu General Manager (GM) PT Pelindo Regional Cabang 4 Kendari, Capt. Suparman menyampaikan, mereka sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemkot dan juga instansi terkait lainnya.

Menurutnya perbaikan akses keluar masuk truk sepanjang kurang lebih 2 KM tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi, KSOP dan PT Pelindo sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah saat ini Pemkot sudah mulai jalan tapi walau pun masih dalam pergerakan tentu harapan kita semua, harapan teman-teman sopir dan kami sebagai pengelola terminal peti kemas ini berharap jalan ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memperlancar distribusi barang di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Ratusan sopir kontainer mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja atau aktivitas bongkar muat jika tuntutan mereka tidak mendapat respon pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Akibat aksi mogok sopir tersebut, aktivitas di pelabuhan New Port Pelindo di Bungkutoko Kota Kendari lumpuh selama 4 jam. 

Continue Reading

Berita

Tongkang Muat Ore Nikel Terbalik di Perairan Wisata Labengki

Published

on

KENDARI – Kapal tongkang bermuatan ore nikel karam disekitar perairan Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin 10 Juli 2024.

Dalam video berdurasi 0,36 detik terlihat tongkang tersebut sudah dalam posisi miring dan muatan ore nikelnya tumpah ke laut hingga menyebabkan perairan sekitar berubah warna merah kecoklatan.

“Tarik tali,” ujar pria dalam video.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini bahwa kapal tersebut milik PT Marindo Jaya Sejahtera (MJS), Tb. ITS Ruby, Bg. Marine Power 3009 berangkat dari Jetty PT GMS, Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan tujuan Kolonodale, Morowali.

Sementara terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi,

Kepala Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko, Lanto saat dikonfirmasi belum mengetahui peristiwa tersebut.

“Masih cari info pastinya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, Kompol Gede Pranata Wiguna, juga belum mengetahui perihal peristiwa tersebut.

“Saya cari info dulu,” katanya.

Sementara, Humas PT GMS, Sakir saat menampik, ia bilang bahwa kapal tersebut bukan dari Jetty PT GMS.

“GMS cuma di Laonti, tongkang GMS tidak ada menuju Kolonodale,” singkat Sakir.

Media ini juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak PT MJS dan mengupdate informasi terbaru terkait peristiwa tersebut.

Continue Reading

Berita

Pertahankan Tanahnya, 7 Warga di Konsel Ajukan PK di PTUN

Published

on

KONAWE SELATAN – Tujuh warga Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka yang memiliki luasan 11 Hektar.

Mereka ialah Ismail, Ambo Sakka, Muhammad Hasan, Ashar Saleh, Agung Sunusi, Ahmad Sarifudin, dan Tamrin Nasir. Perjuangan ke tujuh warga tersebut didampingi kuasa hukum, Sabri Guntur. Kini telah mengajukan Penunjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada wartawan media ini, Sabri Guntur menjelaskan ke tujuh kliennya memiliki tanah tersebut dengan beralaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landipo kala itu.

“Mereka (7 warga) memiliki alas hak SKT yang dikeluarkan kepala desa Landipo tahun 2016,” Ujar Sabri Guntur, Minggu, 9 Juni 2024 di kantornya.

Namun, kata Sabri Guntur, tujuh masyarakat merasa terusik karena Kepala Desa Landipo membaralkan SKT kliennya di tahhn 2022.

“Untuk itu kami Ajukan PK di PTUN karena putusan sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Sabri Guntur, kliennya juga merasa terusik dengan adanya Sertifikat di tahun 2018 yang mengklaim berdiri diatas tanah ke tujuh kliennya.

“Ada sertifikat tahun 2018, yang tidak jelas dimana posisi tanahnya namun diklaim berdiri diatas tanah ke 7 warga, ” Katanya.

Sabri menjelaskan bahwa ke tujuh kliennya tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah mereka, sehingga mereka merasa heran tiba – tiba terbit sertifikat tahun 2018.

“Ini kan aneh, klien saya tidak pernah menjual tanah mereka, dan juga kenapa di tahun 2022 lalu  Kepala Desa Landipo membatalkan SKT klien saya, ini kan menjadi pertanyaan, SKT 2016, lalu muncul sertifikat 2018, kemudian pembatalan SKT tahun 2022,” Ungkap Sabri.

Terkait Sertifikat tahun 2018, Sabri menambahkan didalam sertifikat tersebut tidak disebutkan alamat yang jelas, hanya menjelaskan posisi tanah berada di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo.

“Di Sertifikat yang disebutkan tanah berada di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, sementara tanah klien saya berada di Desa Landipo, ini jelas dua objek yang berbeda, ” Tambahnya.

Untuk itu, Sabri mengaskan upaya hukum tidak akan berhenti sampai di PTUN. Sebab karena adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas atas tanah milik klien kami.

“Kami akan mengajukan pula upaya hukum sengketa hak pada pengadilan negeri, “  Tegasnya.

Continue Reading

Trending