Connect with us

Berita

FGH-PGRI Konawe Minta Dewan Pertahankan Insentif Guru

Penulis : Raimudin

Published

on

KendariMerdeka.com, Konawe – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FGH Kab. Konawe) menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Selasa (29/12/2020). Mereka mempertanyakan perihal pengurangan insentif guru tahun anggaran 2021.
 
Guru merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam mendukung program pemerintah dalam rangka membangun sumber daya manusia demi mewujudkan nilai-nilai keluhuran dan cita-cita bangsa sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun bentuk kepedulian Hak Asasi Manusia maka perlu adanya kesetaraan dan kepedulian terhadap hak-hak profesi guru Honorer yang selama ini masih dianggap pelengkap dalam dunia pendidikan, khususnya di kabupaten Konawe.
 
Pada pernyataan sikapnya, Ketua  Forum Guru Honorer Kab. Konawe Haspian, S.Pd menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyepakati untuk menganggarkan insentif guru honorer senilai Rp2,4 M. Insentif itu bakal direalisasikan pada tahun 2021 mendatang.
 
“Kenyataanya pada rapat pembahasan dan penetapan anggaran di DPRD Konawe pada tanggal 22 Desember lalu, dana Insentif Guru Honorer yang telah disepakati senilai 2,4 M tidak semua terealisasi, dana yang terealisasi hanya 1,9 M yang dimana dana sebesar 622,500.000 untuk insentif guru honorer dengan jumlah penerima sebanyak 200 orang dan 1,349.770.587 M diperuntukan untuk Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/Kesetaraan. Hal ini membuat kami sangat kecewa,” bebernya.
 
Ketua Forum Guru Honorer Kab. Konawe, Haspian, S.Pd dan Koordinator Lapangan, Syah Mujur Bachri, S.Pd, meminta pihak terkait untuk meninjau ulang hasil keputusan pembahasan anggaran pada tanggal 22 Desember 2020, dengan melihat jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Konawe.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Konawe, Suriyadi yang juga berada di lokasi aksi menanggapi bahwa demonstrasi tersebut adalah hal yang sah sah saja.
 
“Guru honorer sangat membantu dalam mengisi kekosongan baik sekolah negeri maupun swasta di kabupaten Konawe, serta tugas dan tanggungjawab guru honorer tidak bisa disepelekan hampir dua kali lipat dari guru ASN, dan itu fakta,” jelas pria yang baru saja terpilih memimpin PGRI Konawe untuk kedua kalinya”.
 
Terkait langkah konkrit di pekan kedua Januari 2021. Akan ada pertemuan antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta perwakilan guru honorer kabupaten Konawe.
 
“Hasil dari pertemuan nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Konawe,” terangnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

DPP POSPERA Minta Mendikbud Eksekusi Dugaan Plagiat Rektor UHO

Penulis : Kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Setelah Ombudsman RI yang mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeksekusi kasus dugaan Plagiat Rektor UHO, Muhamad Zamrun Firihu, kini DPP Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) ikut angkat bicara dalam urusan tersebut. DPP POSPERA meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk menindaklanjuti hasil Rekomendasi Ombudsman.

Ketua DPP POSPERA, Muhamad As’ad Salihi menuturkan, bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra mesti menjadi pertimbangan paling utama. Kasus ini sudah lama bergulir namun tak ada hasilnya. Tindakan plagiat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang mencoreng nama akademisi. Pria yang kerap disapa Jojo ini meminta Menteri Mendikbud, Nadiem Makarim untuk segera memproses kasus ini. Jangan sampai, persoalan ini akan berlarut-larut yang tak kunjung selesai.

“Yang dikhawatirkan Rektor UHO ini akan kembali calon menjadi Rektor. Mendikbud harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Karena dalam laporan tersebut terdapat sejumlah saksi-saksi dan keterangan ahli yang menyebut Karya Ilmiah Profesor pak Muhamad Zamrun Firihu adalah diduga Plagiat,” tutur Jojo dalam keterangan persnya di Jakarta Timur, malam ini (26/1/2021).

Jojo menuturkan, dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

“Saya pikir, ini persoalan yang sangat jelas. Seharusnya Mendikbud segera mengambil langkah. Kita tidak mau, nilai akademisi tercoreng namanya,”desak Jojo

Satu hal yang paling Jojo Peringatkan, yakni potensi Rektor tersebut bakal mencalonkan kembali. Dia mengajak semua akademisi, baik itu pengamat dan juga dari kalangan Mahasiswa untuk menyikapi hal ini. Jika UHO dipimpin oleh seorang yang memiliki catatan jelek dalam jurnal ilmiah, maka otomatis pendidikan akan berpotensi menjadi buruk.

“Kita inginkan Mendikbud memutuskan dan mengeksekusi hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Ini bukan main-main, saya pikir Menteri kita lebih Profesional dalam menyikapi persoalan,” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ombudsman Minta Menteri Nadiem Eksekusi Plagiat Rektor UHO

Penulis : kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Nampaknya kasus dugaan Plagiat karya ilmiah yang menyeret nama Rektor Universitas Haluoleo, Prof. Muhamad Zamrun Firihu belum usai. Ombudsman Sultra yang telah menyerahkan hasil laporan pemeriksaanya ke Kementerian Riset dan Teknologi RI, belum juga mengeksekusi hal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berdasar sebuah laporan, dinyatakan kemiripan karya ilmiah Rektor Universitas Haluoleo tak bisa ditawar lagi. Mulai dari kata pengantar, abstrak dan penutupnya sama. Bahkan, seorang anak TK pun tau, jika karya tersebut adalah karya yang diciplak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida.

“Saya sudah tidak perlu bicara soal ini. Karena ini sudah menjadi prodak Ombudsman. Kalau mau lihat hasil pemeriksaan kami, silahkan cek di Perwakilan. Ini jelas, Plagiat. Dan kami sudah menyerahkan ini ke Kemenristek Dikti,”tutur La Ode Ida

La Ode sebetulnya kecewa dengan hal tersebut. Karena perbuatan plagiat adalah hal yang mencoreng nama baik akademisi. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Kemenristekdikti saat ini berbeda dengan Menteri sebelumnya. Pak Nadiem Makarim kata La Ode lebih profesional dalam urusan pelanggaran. Dia beraharap mengeksekusi hasil dari rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan Plagiat dari Rektor UHO.

“Kalau Pak Mendikbud saat ini lebih profesional. Dibanding dulu pak Nasir yang menduduki jabatan Menristekdikti,”tutur La Ode.

Untuk diketahui, Dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
Smiley face

2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.

3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

Untuk diketahui sebelumnya, langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su’ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Ristek Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

Ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Formasi Desak Kapolda Sultra Hentikan Aktivitas PT WIN di Konawe Selatan

Penulis : Hamid

Published

on

By

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Melakukan Sidak di Lokasi PT WIN Yang Menambang di Sekitar SD Torobulu Desember 2019

KendariMerdeka.com – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Selatan masih saja disoal. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel ini diduga melanggar aturan diantaranya terkait dengan studi kelayakannya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Forum Pemerhati Investasi (FORMASI) Sultra, La Ode Ngkolilino. Dia mengatakan Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan.

PT. WIN Menambang di Sekitar SD Torobulu

Kata dia termaksud analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 “Dengan Indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan Terbuka Batubara , Mengatur jarak minimal tepi lubang galian dengan pemukiman warga adalah 500 m.

“Untuk itu kami meminta kepada Kapolda Sultra untuk segere memriksa pihak-pihak PT WIN, dan menghentikan aktivitas PT WIN sementara waktu,” tuturnya.

La Ode mengaku bakal melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika Kapolda dan Ditreskrimsus Polda Sultra tetap membiarkan PT WIN menambang. Apalagi, perusahaan ini di duga melakukan penambangan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi UU Minerba No.3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 16 .

“Intinya kami duga penambangan PT WIN bermasalah,”tegas dia.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make