Connect with us

Berita

Empat IUP di Konut Mendadak Muncul di MODI dan MOMI, Ampuh Sultra: Seperti Siluman

Penulis: Aldi

Published

on

KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat di wilayah Kecamatan Asera dan Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Pasalnya, keempat perusahaan tersebut dinilai sangat janggal. Karena tiba-tiba muncul di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyebut bahwa padahal keempat IUP yang dimaksud sebelumnya tidak pernah terlihat di dalam Peta Minerba atau MOMI maupun di dalam database Dirjen Minerba atau MODI.

“Ini IUP seperti siluman, tiba-tiba muncul sudah ada di MODI dan MOMI Minerba. Jelas menurut kami ini sangat janggal,” kata Hendro saat ditemui disalah satu hotel di Kendari, Senin (27/11/23).

Pria yang kerap disapa Egis itu mengungkapkan, keempat perusahaan yang dimaksud yakni PT Gemilang Multi Mineral (PT GMM), PT Karya Energi Makmur (PT KEM), PT Modern Energi Mineral (PT MEM) dan PT Energi Prima Sentosa (PT EPM).

“Keempat IUP ini tiba-tiba saja sudah terdaftar di MODI. Sementara, dari dulu tidak pernah ada. Bagaimana bisa langsung muncul dan terdaftar di MODI?,” tanya Hendro.

Sehingga ia menilai, penerbitan keempat IUP tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Atau bahkan ada indikasi maladministrasi dalam proses penerbitan keempet IUP yang dimaksud.

“Setau kami untuk wilayah Konut itu sudah tidak bisa diterbitkan IUP dengan komoditas nikel. Sehingga kami menduga ada kongkalikong pada proses penerbitan hingga pendaftaran IUP tersebut di BKPM maupun Kementerian ESDM,” ucapnya.

Mahasiswa Ilmu Hukum UJ Jakarta itu membeberkan, bahwa dari empat IUP yang disoroti oleh lembaganya, tiga IUP diantaranya diduga dimonopoli oleh satu pihak.

“Ada tiga IUP baru yang pemiliknya satu orang yang sama yaitu, PT KEM, PT MEM dan PT EPS. Kalau dilihat dalam database ketiga IUP tersebut milik satu orang yang sama dan lokasinya berdampingan semua,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hendro menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi di Kementerian Investasi (BKPM) dan Kementerian ESDM RI guna mempertanyakan mekanisme penerbitan IUP dan pendaftaran di MODI oleh keempet perusahaan yang dimaksud.

“Ini akan jadi tugas utama kami di Jakarta, kami akan mencari tau asal usul penerbitan empat IUP yang kami maksud. Apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada atau mungkin ada kongkalikong antara pemilik IUP dan oknum pejabat di BKPM dan ESDM RI,” pungkas Hendro.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending