Connect with us

Berita

Emak-Emak di Konawe Selatan Hadang Alat Berat Perusahaan Tambang

Published

on

KENDARI – Video yang mempertontokan aksi emak-emak mengamuk dan menghadang sejumlah alat berat eksavator di lokasi pertambangan viral di media soal (medsos), Rabu 28 September 2023 kemarin.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, video itu terjadi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Terlihat, puluhan emak-emak mendatangi lokasi tersebut, karena menolak adanya aktivitas penambangan PT WIN yang dekat dengan pemukiman mereka.

Tampak dalam video juga terlihat sebuah tower atau pemancar jaringan seluler. Masyarakat beranggapan bahwa PT WIN memaksakan diri melakukan aktivitas, tanpa ada sosialisasi atau kesepakatan dari masyarakat sekitar area penambangan.

“Coba kita liat pemerintah setempat, sampai ibu-ibu turun lapangan mencegah, masalahnya belum ada sosialisasi, belum selesai  disuruh menunggu menahan diri malah mereka (perusahaan) paksakan diri. Tidak ada lagi penghargaan dari masyarakat setempat,” ujar perekam video yang tidak diketahui identitasnya.

Selain ketakutan dampak lingkungan yang nantinya ditimbulkan akibat penambangan dikawasan pemukiman warga, mereka juga takutkan sewaktu-waktu tower yang berada disekitar pemukiman warga bisa roboh, dan itu dapat berakibat pada keselamatan warga setempat.

“Kalau jatuh itu tower bagaimana? Sudah dibilang tahan diri, tapi tetap paksakan kerja,” teriak salah satu emak-emak yang ikut menghadang alat berat.

Kepala Desa Torobulu, Nilham, mengatakan untuk aktivitas PT WIL sendiri sudah lama berlangsung di Desa Torobulu. Tetapi yang diprotes masyarakat, itu di lokasi penambangan baru, yang dekat dengan pemukiman warga.

“Kalau yang lalu-lalu itu kan jauh dari pemukiman, nah ini yang diprotes masyarakat karena ditengah kampung sebelumnya sudah dipertemukan antara perusahaan dan masyarakat, tapi belum ada titik temu,” katanya, Kamis (28/9/2023).

Kata dia, berdasarkan aturan penambangan apalagi berada di kawasan pemukiman itu sudah diatur jaraknya. Pasalnya, ini berhubungan dengan dampak lingkungan semisal debu, ini kemudian ditakutkan masyarakat.

“Kalau legalitas kita belum diberitahu, tapi kalau secara umum kita sudah tahu kalau terlalu dekat jaraknya dampak debu apa semua itu yang ditakutkan masyarakat. IUP ini harusnya diatur juga jaraknya dengan pemukiman, tapi IUP ini biar dalam pemukiman masuk juga,” katanya.

Menurutnya, perusahaan sudah meyakinkan masyarakat saat sosialisasi awal, bahwa mereka akan mengatur jarak penambangan dengan pemukiman warga, dan perusahaan juga tidak akan merusak pembatas alam, seperti pohon-pohon dan sebagainya serta ada kompensasi yang diberikan ke masyarakat.

Masyarakat tetap turun melakukan penolakan, entah alasannya belum ada kesepakatan atau seperti apa. Namun yang jelas, sebagai pemerintah pihaknya berdiri menengahi persoalan ini supaya tidak terjadi konflik panjang.

Dia juga menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah Kecamatan Laeya sudah meminta kepada pihak perusahaan agar menahan diri dan menghentikan aktivitasnya, sembari menunggu dan mencari jalan keluarnya.

Biarbagaimanapun, Nilham bilang, banyak warganya yang bekerja di perusahaan PT WIN tersebut. Olehnya itu, pihaknya akan meminta DPRD Konsel untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyoal masalah penambangan di area pemukiman warga.

“Nanti kita minta DPRD menggelar RDP tentang bagaimana kebijakan dan yang punya wewenang untuk memutuskan bisa lanjut atau tidak, begitu,” ucapnya.

Sementara, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT WIN, Iman enggan memberikan tanggapannya terkait penambangan di area pemukiman warga.

“Jangan saya, karena saya ndak dilokasi kejadian,” singkatnya.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending