Connect with us

Berita

Dugaan Pungli Oknum UPP Molawe, Ketua GPMI Minta Kepala Kantor Dicopot

Published

on

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen mahasiswa.

Dalam RDP tersebut, membahas terkait persoalan dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe. Pada kesempatan itu dihadiri Komisi III DPRD Sultra, KUPP Kelas I Molawe, Kejati Sultra serta perwakilan mahasiswa pada Rabu (4/9/2023).

Ketua Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI) Sultra, Alfin, mengatakan bahwa dugaan pungli itu dilakukan oknum KUPP Kelas I Molawe, Budi Laksono (BL).

Kata Alfin, modus yang diduga dilakukan Budi Laksono yaitu, mematok sejumlah uang kepada agen kapal tongkang yang akan memuat ore nikel pada setiap penertiban Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Jadi modus transaksinya tunai, makanya tadi ada Kejati Sultra dan kami harapkan pihak APH melakukan OTT”, ujar Alfin.

Atas dugaan pungli tersebut, Alfin meminta kepada Kepala KUPP Kelas I Molawe mundur dari jabatannya karena diduga tidak becus dalam mengemban tugas sebagai seorang pimpinan di UPP Molawe.

Ditempat yang sama, Kepala KUPP Kelas I Molawe Capt. Kristina Anthon bakal menindaklanjuti oknum tersebut. Kata dia, dirinya sebagai pimpinan segera menelusuri informasi dari teman-teman mahasiswa.

Terkait dugaan pungli, Capt. Kristina Anthon mengaku belum menerima laporan resmi, namun pihaknya akan tetap menindaklanjuti informasi tersebut.

“Kita akan memperbaiki yang rusak, dan jika terbukti, kita akan perbaiki dan lakukan pembinaan,” jelasnya.

Wakil ketua Komisi III DPRD Sultra, Frebi Rifai meminta KUPP Molawe untuk bersedia membuka semua hal yang diketahui.

“Kalau bisa, di pertemuan berikutnya, semua datanya sudah lengkap”, terangnya

Sementara, Oknum KUPP Kelas I Molawe, Budi Laksono saat dikonfirmasi via WhatsApp, SMS dan Panggilan Telepon, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kuasa Hukum Ruksamin Bantah Tuding Gubernur DPW LIRA Sultra

Published

on

Dedi Ferianto.

KENDARI – Kuasa Hukum Ruksamin, Dedi Ferianto merespon tudingan yang dilakukan Gubernur DPW LIRA Sulawesi Tenggara (Sultra) soal pembangian bantuan beras untuk Kabupaten Muna berasal dari Konawe Utara (Konut).

Dedi Ferianto menerangkan, tudingan penggunaan dan memanfaatkan bantuan dana bantuan banjir untuk kepentingan sosialiasi calon Gubernur Sultra adalah pernyataan fitnah tanpa didasari data dan fakta yang sebenarnya.

Ia menegaskan, bantuan beras yang dibagikan tersebut adalah program SELARAS (Organisasi Relawan Ruksamin) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah berjalan dan mulai disalurkan sejak April lalu sebelum bencana banjir di Konut terjadi.

“Program ini bertujuan dibagikan kepada konstituen PBB sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena telah memilih PBB pada Pemilihan Legislatif sehingga PBB dapat memperoleh suara signifikan di DPRD Provinsi Sultra,” beber Dedi Ferianto, Minggu (26/5/2024).

Olehnya itu, untuk membuktikan pernyataan Gubernur DPW LIRA Sultra tersebut, Dedi Ferianto mengajak untuk bersama-sama melakukan pengecekan di Konawe Utara, soal kebenaran adanya beras yang dikeluarkan dari Pemda Konawe Utara, juga melakukan pengecekan lansung ke distributor beras UD 579 di Konawe Selatan untuk memastikan kebenaran atas pembelian beras dimaksud.

Kata Dedi, jika tudingan tersebut tidak benar maka Gubernur DPW LIRA Sultra wajib meminta maaf pada Ruksamin, baik secara lansung maupun melalui media.

“Apabila saudara tidak melakukan permintaan maaf, maka secara tegas kami akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Continue Reading

Berita

PT Indonusa Diduga Aktor Keluarnya Ore Nikel Ilegal di Pit 90 Marombo

Published

on

KONAWE UTARA – Seolah tak ada habisnya, aktivitas pertambangan PT Indonusa Arta Mulya (IAM) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus menuai sorotan.

Pekan lalu, perusahaan tersebut dikritik terkait dugaan mulusnya perizinan lintas koridor di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung di wilayah IUP PT Antam Blok Morombo.

Kali ini, PT Indonusa Arta Mulya disoroti atas dugaan adanya pengeluaran ore nikel ilegal di eks Pit 90 Blok Morombo, Konut dengan disinyalir adanya izin lintas koridor.

Dugaan ilegal mining itu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konut, Jefri. Ia menyebut jika perusahaan tersebut diduga mengumpulkan pemilik ore nikel hasil penambangan ilegal di eks Pit 90 lalu dibeli untuk dikapalkan menggunakan kuota RKAB miliknya melalui jetty PT Bososi.

“Yah, kami mendapatkan informasi setiap perusahaan atau perseorangan yang mempunyai ore nikel di Pit 90 dan memenuhi spesifikasi akan di beli oleh PT Indonusa untuk dijual menggunakan dokumen mereka,” katanya melalui reles yang diterima media ini, Sabtu (25/5/2024).

Bagi Jefri, jika dugaan tersebut terjadi bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, dengan dasar izin lintas koridor dalam eks Pit 90 atau IUP PT Antam, PT Indonusa leluasa melakukan hauling.

“Kami menduga mulusnya perizinan diduga ada back up keras dari grup yang katanya para trader besar di Sultra, salah satunya pemilik Toko ANJ dan pemilik perusahan PT CM* dan PT HA* inisial HKG,” ujarnya.

Untuk itu, dengan beberapa izin dan dugaan pelanggaran, tambah Jefri, pihaknya akan terus mempresure dan melaporkan dugaan kejanggalan perizinan izin lintas koridor yang terbit sebelum terbitnya izin kerjasama terminal umum dengan PT Bososi.

“Kita akan aksi dulu dan lakukan rapat dengar pendapat agar semua terbuka ke publik jika terdapat pelanggaran pasti kami laporkan secara resmi sampai ke pusat,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih terus berupaya mengkonfirmasi perwakilan PT Indonusa Arta Mulia terkait persoalan tersebut.

Continue Reading

Berita

Ketua Selaras Sultra Bantah Beras Bantuan di Muna Berasal dari Konut

Published

on

Ketua Tim Selaras Sultra, Abdul Halik.

KENDARI – Ketua Tim Selaras Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Halik membantah keras, terkait isu bantuan beras yang disalurkan di Kabupaten Muna berasal dari Konawe Utara (Konut).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra itu mengatakan, informasi yang berhembus tersebut adalah tuduhan tidak berdasar. Pasalnya, beras yang didistribusi di Kabupaten Muna berasal dari Konawe Selatan bukan Konawe Utara.

“Beras itu kami beli di UD 257 Putri yang terletak di Desa Waru Melewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Silahkan dicek langsung,”kata Abdul Halik, Sabtu (25/5/2024).

Bantuan beras tersebut, kata dia, ditujukan kepada simpatisan PBB di Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024. Bukan saja di Muna, namun di seluruh 17 Kabupaten dan Kota se Sultra.

“Bantuan ini murni pribadi bukan menggunakan anggaran pemerintah. Dan juga murni untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya pada aspek pangan di tengah situasi daya beli rakyat yang berada dalam ketidakstabilan,” ujar Abdul Halik.

Abdul Halik menyoroti media kendari yang membuat opini tak berdasar. Mestinya, sebagai media, wajib berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dengan mengedepankan fakta dan konfirmasi dari berbagai pihak.

“Di dalam narasinya tidak ada narasumber ataupun fakta atau data untuk mendukung isu yang dibangun. Jadi, sangat kental dibuat atas dasar kebencian sehingga menuduh secara serampangan. Sangat kelihatan kedangkalan berpikirnya,” ujar Abdul Halik.

Terpisah, Owner UD 257 Putri, Indriani mengatakan, bahwa Tim Selaras Sultra melakukan pembelian beras miliknya.

“Iya benar, Tim Selaras Sultra memesan atau membeli beras di gudang kami beberapa bulan lalu. Dan distribusinya masih berlangsung hingga saat ini,”kata Indriani, Sabtu (25/5/2024).

Indriani mengaku perusahannya berlokasi di Desa Waru Melewe Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Continue Reading

Trending