Connect with us

Berita

DPP POSPERA Minta Mendikbud Eksekusi Dugaan Plagiat Rektor UHO

Penulis : Kym

Published

pada

KendariMerdeka.com – Setelah Ombudsman RI yang mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeksekusi kasus dugaan Plagiat Rektor UHO, Muhamad Zamrun Firihu, kini DPP Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) ikut angkat bicara dalam urusan tersebut. DPP POSPERA meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk menindaklanjuti hasil Rekomendasi Ombudsman.

Ketua DPP POSPERA, Muhamad As’ad Salihi menuturkan, bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra mesti menjadi pertimbangan paling utama. Kasus ini sudah lama bergulir namun tak ada hasilnya. Tindakan plagiat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang mencoreng nama akademisi. Pria yang kerap disapa Jojo ini meminta Menteri Mendikbud, Nadiem Makarim untuk segera memproses kasus ini. Jangan sampai, persoalan ini akan berlarut-larut yang tak kunjung selesai.

“Yang dikhawatirkan Rektor UHO ini akan kembali calon menjadi Rektor. Mendikbud harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Karena dalam laporan tersebut terdapat sejumlah saksi-saksi dan keterangan ahli yang menyebut Karya Ilmiah Profesor pak Muhamad Zamrun Firihu adalah diduga Plagiat,” tutur Jojo dalam keterangan persnya di Jakarta Timur, malam ini (26/1/2021).

Jojo menuturkan, dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

“Saya pikir, ini persoalan yang sangat jelas. Seharusnya Mendikbud segera mengambil langkah. Kita tidak mau, nilai akademisi tercoreng namanya,”desak Jojo

Satu hal yang paling Jojo Peringatkan, yakni potensi Rektor tersebut bakal mencalonkan kembali. Dia mengajak semua akademisi, baik itu pengamat dan juga dari kalangan Mahasiswa untuk menyikapi hal ini. Jika UHO dipimpin oleh seorang yang memiliki catatan jelek dalam jurnal ilmiah, maka otomatis pendidikan akan berpotensi menjadi buruk.

“Kita inginkan Mendikbud memutuskan dan mengeksekusi hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Ini bukan main-main, saya pikir Menteri kita lebih Profesional dalam menyikapi persoalan,” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

BNNP Sultra Musnahkan Sabu Sebanyak 678,12 Gram

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu dikantor BNNP, Senin (22/2/2021).

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu dikantor BNNP, Senin (22/2/2021).

Dalam pemusnahan ini kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Sabaruddin Ginting S.Ik menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kejahatan jaringan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah sulawesi tenggara.

“Pemusnahan ini adalah
Pemusnahan yang pertama kali di Tahun 2021. Barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 713,12 gram dan yang akan dimusnakan oleh BNNP sultra yakni 678,12 dan sisanya 35 gram untuk kebutuhan Laboratorium dan persidangan untuk tersangka atas nama Lds alias F(31),” ujarnya.

Dia menjelaskan pemusnahan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan. Diamana, barang bukti yang sudah mendapat ketetapan status tetap dari Kejaksaan Negeri wajib segera dimusnahkan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat utamanya generasi muda. Untuk itu semua pihak diharapkan bahu membahu dan bersinergi dalam memberantas narkoba di daerah kita,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

HMI Kendari Soroti Anggaran Pembebasan Lahan Mega Proyek Jalan Kendari-Toronipa yang Capai Ratusan Miliar

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) cabang kendari, menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin(22/2/2021).

Dalam aksinya mereka menyoroti persoalan anggaran pembebasan lahan mega proyek pembangunan ruas jalan Kendari-Toronipa yang mencapai Rp150 miliar, yang akan diajukan ke Pemprov Sultra pada proses pembahasan RAPBD tahun 2021 bersama DPRD provinsi Sultra.

“Selain itu, kami juga mempertanyakan terkait dana pinjaman yang diajukan ke pihak SMI, yang dialokasikan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan mega proyek jalan Kendari-Toronipa, hanya dengan volume 14,4 kilometer. Kami sangat menyayangkan kepada Pemprov Sultra yang terfokuskan dengan mega proyek tersebut, disisi Lain masih ada jalan provinsi yang jalannya rusak parah tersebar di beberapa kabupaten di Sultra,” beber Sulkarnain dalam orasinya.

Tidak hanya itu, mereka juga mempertanyakan mengenai anggaran Corona Virus Desease(Covid-19), diketahui bahwa Sultra adalah salah satu wilayah terbesar yang terjangkit Covid-19. Pada pertengahan April 2020 lalu, pemerintah Sulawesi tenggara melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan dan dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga instansi terkait dan berbagai stakeholder dilingkup Sultra.

“Kami menduga anggaran dana covid-19 telah digelontorkan oleh Pemprov Sultra cukup fantastis itu tidak dipergunakan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Dugaan Korupsi Pembangunan RS Jantung dan Perpustakaan Modern Dilaporkan di Kejati Sultra

penulis : Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Organisasi Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia melaporkan dugaan korupsi mega proyek pembangunan gedung RS Jantung dan pembangunan perpustakaan modern di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jumat (19/2/2021). Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan.

Budi Handranata mengatakan, ada dua dugaan korupsi yang pihaknya laporkan. Pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern diduga merugikan Negara sebesar Rp128.195.128,00. Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern ini dilaksanakan oleh PT BPS berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp28.208.278.000,00 selama 150 hari kalender mulai 18 Juli sampai dengan 14 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 207/BAST/CK.BK&TR/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui SP2D.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa di duga terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan, sebesar Rp128.195.128,00,” jelas Budi dalam rilis persnya.

Kemudian pembangunan Rumah Sakit Jantung di duga merugikan Negara sebasar Rp82.281.040,00. Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT ADMP berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui SP2D.

“Hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Jantung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan, sebesar Rp82.281.040,00,” kata Budi.

Untuk diketahui, kedua mega proyek ini berada di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak kejaksaan Tinggi belum dapat dikonfirmasi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending