Connect with us

Berita

Ditpolairud Polda Sultra Temui Keluarga Nelayan dan Serahkan Santunan

Penulis: Aldi

Published

on

KENDARI – Ditpolairud Polda Sultra terus berkomitmen mengedepankan sisi kemanusiaan dalam penanganan insiden penembakan empat nelayan disekitar perairan Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan pada Jum’at 24 November 2023.

Pasca insiden tersebut, Ditpolairud Polda Sultra dipimpin langsung oleh Dir Polairud, Kombes Pol Faisal F Napitupulu langsung melihat korban, dan mengawal semua proses penanganan terhadap keempat nelayan tersebut.

Kombes Pol Faisal beserta jajarannya mengawal proses tersebut mulai dari proses perawatan terhadap kedua nelayan, otopsi hingga penguburan terhadap kedua nelayan.

Dihadapan keluarga korban, Ditpolairud Polda Sultra juga memberikan bantuan sembako dan akan memberikan santunan terhadap keluarga nelayan.

Pihaknya juga kembali menuturkan  turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan turut menyayangkan terjadinya insiden yang menyebabkan meninggalnya dua warga Desa Cempedak.

“Dan pasca kejadian saya sudah berkoordinasi dengan Karumkit Bhayangkara utk memberikan pelayanan terbaik kepada korban termasuk dokter-dokter terbaik untuk menangani korban,” tuturnya.

Saat pertemuan Istri Almarhum Maco meminta untuk dikembalikan perahunya, menanggapi hal tersebut Kombes Pol Faisal untuk saat ini akan membuat surat pinjam pakai.

“Untuk saat ini kita buatkan pinjam pakai, lalu diserahkan ke keluarga nelayan, tadi juga kita berikan bantuan sembako kepada keluarga dan masyarakat nelayan di Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan,” jelasnya, Kamis 30 November 2023

Ia juga mengungkapkan bahwa esok, Jum’at 1 Desember 2023, pihaknya akan memberikan santunan bertepatan dengan peringatan HUT POLAIRUD yang ke 73.

“Besok kita akan berikan santunan ke keluarga nelayan, bersamaan dengan peringatan HUT POLAIRUD yang ke 73,” ungkapnya.

Pihaknya juga berkomitmen akan menuntaskan insiden tersebut.

“Semua masih berproses, tidak ada yang mau insiden ini terjadi,” tuturnya.

Selain itu pihaknya telah melakukan langkah-langkah persuasif dalam mencegah kegaitan pencarian ikan dengan menggunakan handak salah satunya dengan melaksanakan giat sambang nusa di Pulau Saponda dimana pada giat tersebut telah diberikan bantuan rompong kepada masyarakat Desa Saponda Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

“Kedepannya juga kita akan memberikan bantuan rompong terhadap warga desa Pulau Cempedak dan kedepannya kita akan menjadi warga pulau ini sebagai warga binaan,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Sapirudin mengatakan menyambut niat baik Dirpolairud Polda Sultra untuk melaksanakan bansos di Desa-Desa Pulau Cempedak.

“Tadi juga sekaligus jajaran Ditpolairud Polda Sultra kembali bersilaturahmi dengan keluarga korban,” tuturnya.

Ditempat yang sama mewakili keluarga korban, Sarwan mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Polda Sultra.

“Kami minta agar kasus ini dikawal sampai selesai agar keluarga juga merasa puas, karena tidak ada yang menginginkan kasus ini terjadi,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar Ucok dan Ilham diberikan perlindungan  sehingga tidak ada intervensi dari anggota atau oknum-oknum sehingga tidak mengganggu psikologis kedua korban.

“Kami juga minta dibukakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Desa Cempedak, Jika nanti diberikan bantuan karamba kepada kami, agar dipikirkan kembali Rute kapal cepat karena ombak dari kapal tersebut sangat mengganggu,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya insiden tersebut berawal dari informasi yang diterima Ditpolairud Marnit Konawe Selatan adanya laporan Nelayan yang membawa bahan peledak saat mencari ikan.

Menyikapi hal tersebut 2 (Dua) personel Marnit Konawe Selatan menindaklanjuti informasi tersebut, Namun saat bertemu dengan keempat terduga pelaku melakukan perlawanan sehingga terjadi insiden penembakan.

Akibat insiden tersebut menyebabkan dua nelayan meninggal dunia Maco dan Putra, dan duanya sempat dirawat dan kini sudah pulih Ilham dan ucok.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending