Connect with us

Berita

Direktur Ampuh Dukung Langkah Tegas Pj Gubernur Sultra Lakukan “Bersih-Bersih Birokrasi”

Penulis: Renaldy

Published

on

KENDARI – Kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

Seperti yang disampaikan oleh direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo. Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra Tahun 2016 – 2018 kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk.

Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan oleh Pj Gubernur Sultra.

“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Senin ( 25/9/23).

Hendro membeberkan, bahwa ada beberapa pejabat yang dilantik jelang berakhirnya masa jabatan Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra.

Pelantikan beberapa pejabat itu diduga tidak melalui proses assessment, sehingga besar kemungkinan terjadi kecurangan atau praktik korupsi dan nepotisme.

“Semoga pak Pj Gubernur bisa mendeteksi dan segera mencopot semua pejabat yang dilantik di akhir masa jabatan Ali Mazi , karena ini penting dalam mewujudkan good dan clean governance di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra,” jelasnya.

“Ini rancu menurut kami, bagaimana ada pelantikan pejabat dilakukan di tengah malam. Terlebih menjelang berakhirnya masa jabatannya (Ali Mazi) sebagai Gubernur. Ini kan kacau namanya,” sambung mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu.

Hendro menjelaskan, good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment ini, beliau (Pj Gubernur) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini,” terangnya.

Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.

“Menurut kami dimasa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik Korupsi dan Nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran,” pungkas Hendro.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending