Connect with us

HUKRIM

Direktur Aman Center Duga Kadis Perhubungan Sultra Terima Aliran Dana PT Trias

Penulis: Redaksi

Published

on

Direktur AMAN CENTER, La Ode Rahmat Apiti

KendariMerdeka.com – Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara diduga menerima aliran dana dari PT Trias Jaya Agung. Pasalnya, meski dalam tahap verifikasi,Jetty milik PT Trias Jaya Agung terus beroperasi.

Direktur Aman Center, La Ode Rahmat Apiti mengatakan, patut diduga Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Kelautan menerima aliran dana dari PT Trias Jaya Agung. Karena, Gubernur Sultra Ali Mazi sudah memerintahkan kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti kejahatan terstruktur PT Trias.

Rahmat memaparkan, sejak tahun 2010, Jetty milik PT Trias sudah melakukan operasi dan aktivitas pengangkutan. Ia mendungga, Jetty milik PT Trias ini juga di komersilkan untuk pengangkutan ore nikel perusahaan yang berada di pulau Kabaena Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

“Jika Kadis Perhubungan Sultra dan Kabid Kelautan dalam waktu 3 kali 24 jam tidak nonaktivkan Jetty milik PT Trias, kami menduga kuat ada aliran dana besar yang masuk dari PT Trias ke Kadis dan Kabid di Dinas Perhubungan Sultra,” ungkapnya saat ditemui kendarimerdeka.com, Kamis 12 Maret 2020.

“Tidak ada alasan Dinas Perhubungan tidak nonaktifkan jetty PT Trias. Karena ini perintah Gubernur Ali Mazi,” ujarnya.

Ada Oknum Pejabat Polda Yang Membackup Aktivitas Ilegal PT Trias Jaya Agung

Mantan Direktur Humas PT International Mining Jaya (IMJ) menambahkan, kawasan hutan lindung yang diserobot oleh PT Trias masuk dalam wilayah IUP PT IMJ yang saat ini berganti nama menjadi PT ALMHARIG. Masalah ini telah dikoordinasikan dengan pihak Polda Sultra sejak tahun 2011. Namun sayangnya, meski terang terangan melanggar hukum. PT Trias tidak pernah di proses hukum oleh Polda Sultra.

Baca Juga:  Direktur Aman Center: Aktor Intelektual Pembakar Replika Pocong Ali Mazi Dua Orang

“Direktur PT Trias itu selalu bicara bahwa dia (Direktur PT Trias) di backup oleh oknum pejabat Polda Sultra. Oknum pejabat Polda ini kami sudah tau siapa, nanti saya beberkan siapa oknumnya yang membackup,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polda sultra tahun 2011 dan tidak ada tindak lanjut, pihaknya kembali mengadu ke Mabes Polri dan sudah dilakukan penyegelan terhadap aktivitas ilegal PT Trias.

“Pernah saya laporkan di Polda Sultra tahun 2011 secara informal. Tapi belum ada tindakan, mungkin karena bukan dalam bentuk laporan. Tapi harusnya setelah ada koordinasi polda sudah ada tindak lanjut,” ujar pria di sapah Odet ini.

Baca Juga:  Aman Center Sebut Kinerja Penyidik Kasus Replika Pocong Gubernur Lamban

“Sewaktu saya berkoordinasi dengan Polda di saksikan oleh dua pejabat. Satu dari Kepolisian dan pebat satunya lagi dari TNI, jangan saya sebutkan namanya,” tutupnya.

Dari penelusuran media ini, PT Trias Jaya Agung telah melakukan penyerobotan ata pengrusakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan membangun jalan (houling) menuju jetty yang terletak di pesisir Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana, PT Trias telah melakukan pengrusakan kawasan mangrove dengan luas satu hektare saat membangun jalan sepanjang 358 meter.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Aman Center Sebut Kinerja Penyidik Kasus Replika Pocong Gubernur Lamban

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Aman Center Sebut Kinerja Penyidik Kasus Replika Pocong Gubernur Lamban

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Direktur Aman Center: Aktor Intelektual Pembakar Replika Pocong Ali Mazi Dua Orang

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Direktur Aman Center: Aktor Intelektual Pembakar Replika Pocong Ali Mazi Dua Orang

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending