Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain zox-news dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/kendari2/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Direktur Aman Center Duga Kadis Perhubungan Sultra Terima Aliran Dana PT Trias - Kendari Merdeka
Connect with us

HUKRIM

Direktur Aman Center Duga Kadis Perhubungan Sultra Terima Aliran Dana PT Trias

Penulis: Redaksi

Published

on

Direktur AMAN CENTER, La Ode Rahmat Apiti

KendariMerdeka.com – Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara diduga menerima aliran dana dari PT Trias Jaya Agung. Pasalnya, meski dalam tahap verifikasi,Jetty milik PT Trias Jaya Agung terus beroperasi.

Direktur Aman Center, La Ode Rahmat Apiti mengatakan, patut diduga Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Kelautan menerima aliran dana dari PT Trias Jaya Agung. Karena, Gubernur Sultra Ali Mazi sudah memerintahkan kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti kejahatan terstruktur PT Trias.

Rahmat memaparkan, sejak tahun 2010, Jetty milik PT Trias sudah melakukan operasi dan aktivitas pengangkutan. Ia mendungga, Jetty milik PT Trias ini juga di komersilkan untuk pengangkutan ore nikel perusahaan yang berada di pulau Kabaena Sulawesi Tenggara.

“Jika Kadis Perhubungan Sultra dan Kabid Kelautan dalam waktu 3 kali 24 jam tidak nonaktivkan Jetty milik PT Trias, kami menduga kuat ada aliran dana besar yang masuk dari PT Trias ke Kadis dan Kabid di Dinas Perhubungan Sultra,” ungkapnya saat ditemui kendarimerdeka.com, Kamis 12 Maret 2020.

“Tidak ada alasan Dinas Perhubungan tidak nonaktifkan jetty PT Trias. Karena ini perintah Gubernur Ali Mazi,” ujarnya.

Ada Oknum Pejabat Polda Yang Membackup Aktivitas Ilegal PT Trias Jaya Agung

Mantan Direktur Humas PT International Mining Jaya (IMJ) menambahkan, kawasan hutan lindung yang diserobot oleh PT Trias masuk dalam wilayah IUP PT IMJ yang saat ini berganti nama menjadi PT ALMHARIG. Masalah ini telah dikoordinasikan dengan pihak Polda Sultra sejak tahun 2011. Namun sayangnya, meski terang terangan melanggar hukum. PT Trias tidak pernah di proses hukum oleh Polda Sultra.

“Direktur PT Trias itu selalu bicara bahwa dia (Direktur PT Trias) di backup oleh oknum pejabat Polda Sultra. Oknum pejabat Polda ini kami sudah tau siapa, nanti saya beberkan siapa oknumnya yang membackup,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Polda sultra tahun 2011 dan tidak ada tindak lanjut, pihaknya kembali mengadu ke Mabes Polri dan sudah dilakukan penyegelan terhadap aktivitas ilegal PT Trias.

“Pernah saya laporkan di Polda Sultra tahun 2011 secara informal. Tapi belum ada tindakan, mungkin karena bukan dalam bentuk laporan. Tapi harusnya setelah ada koordinasi polda sudah ada tindak lanjut,” ujar pria di sapah Odet ini.

“Sewaktu saya berkoordinasi dengan Polda di saksikan oleh dua pejabat. Satu dari Kepolisian dan pebat satunya lagi dari TNI, jangan saya sebutkan namanya,” tutupnya.

Dari penelusuran media ini, PT Trias Jaya Agung telah melakukan penyerobotan ata pengrusakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan membangun jalan (houling) menuju jetty yang terletak di pesisir Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dari data Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana, PT Trias telah melakukan pengrusakan kawasan mangrove dengan luas satu hektare saat membangun jalan sepanjang 358 meter.

Berita

Tak Beri Nafkah Istri Sah, Oknum ASN Pemprov Sultra Digerebek Sedang Bersama Wanita Simpanan

Published

on

 

KENDARI – Seorang pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara digerebek istri sah bersama wanita simpanan pada Jumat, (9/5/2024). Penggerebekan itu berlangsung di Kediaman pelaku yang terletak di Jalan Manunggal Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia.

Pejabat tersebut berinisial, AHZ yang kini menjabat Kasubag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyidik Polsek Poasia, Samidin saat dikonfirmasi, membenarkan penggerebekan tersebut, ” Benar, setelah laporannya masuk malamnya langsung digerebek, ” Ujarnya

Samidin bilang, selanjutnya pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan kepada istri sah AHS, meski begitu dirinya tak menyinggung terkait pemanggilan terlapor yakni suami korban

” Rencana besok kita jadwalkan pertemuan sama istri sah, kalau untuk tetlapor kita liat besok, ” Jelasnya, Senin (12/5).

Kuasa hukum istri sah pelaku, LKS Laode Sardin mengatakan, sebelum penggerebekan tersebut, dia dan kliennya telah melaporkan AHZ terkait tindakan penelantaran di Polda Sultra.

” Puncaknya pada 9 mei 2025 kami melaporkan AHZ ke Polsek Poasia tetkait perselingkuhan, malamnya kepolisian lakukan penggerebekan,” Bebernya

Sementara itu, LKS istri sah AHZ menceritakan, berjalan sembilan bulan masa pernikahan, ia dan suaminya mengalami konflik pada September 2022 yang berujung pengusiran dirinya dari rumah, hingga pada tanggal 23 maret 2023 lalu ia mengaku mendapat kabar jika suaminya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan wanita lain.

Tak tinggal diam LKS lalu melaporkan suaminya ke Polda Sultra pada 2024 lalu terkait penelantaran dirinya yang saat itu tengah berstatus istri sah

“Sejak saya keluar dari rumah dia tidak menafkahi saya seper pun, padahal saya sampai saat ini masih berstatus istri sah, ” Bebernya

LKS mengatakan, dalam penggerebekannya bersama pihak kepolisian 9 mei 2025 kemarin, belakangan diketahui suami sahnya telah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan sirinya tersebut.

“Saat digerebek AHS mengakui sudah menika siri dan sudah punya bayi, ” Pungkasnya

 

 

 

 

 

Continue Reading

HUKRIM

Polemik Tambang Batu Ilegal di Bombana, FMPB Menduga Ada Peran Oknum Pejabat Pemda Hingga Polisi

Published

on

KENDARI – Penanganan kasus dugaan penambangan batu ilegal di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi sorotan. Pasalnya, hingga saat ini polemik pengrebekan tambang batu tersebut masih menimbang pernyataan bagaimana tindak lanjut Kepolisian Resor (Polres) Bombana.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB), Haslin Hatta Yahya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Polres Bombana harus segera memberi kepastian seperti apa tindak lanjut pengerebekan tambang batu yang disebut-sebut ilegal tersebut.

“Polemik pengrebekan tambang batu di Kecamatan Poleang Timur yang dilakukan oleh Polres Bombana kita belum tau bagaimna perkembangannya, ini harus segera  dituntaskan agar tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Haslin, Senin (13/01/2025).

Untuk itu Haslin meminta Polres Bombana segera mengumumkan siapa saja orang yang telah dipanggil, termasuk memeriksa sejumlah orang yang disebut-sebut diduga terlibat.

“Kami meminta Polres Bombana segera mungkin mengumumkan siapa-siapa yang telah diperiksa, termasuk harus memanggil sejumlah orang yang disebut-sebut diduga terlibat,” pintanya.

Menurut Haslin, ada beberapa yang disebut-sebut sebagai penanggung jawab dalam aktivitas tambang batu ilegal tersebut, salah satunya pejabat dilingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bombana hingga mencuatnya dugaan bekingan dari oknum anggota polisi.

“Informasi yang terakhir kami dapat, ada salah satu pejabat di Dinas PT PTSP, yakni Sekdis dan juga oknum anggota polisi yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang itu. Jadi menurut saya mereka harus dipangil supaya ada kepastian kebenaran informasinya, seperti apa keterlibatan mereka,” ungkapnya.

Secara kelembagaan Haslin mendukung penuh langkah Polres dalam mengusut tuntas polemik pertambangan secara ilegal di wilayah Bombana.

“Tidak ada alasan untuk tidak tuntaskan, apa lagi ada yang disebut-sebut keterlibatan pejabat didalamnya yang diduga terlibat. Makanya kita mendukung dan mendesak Polres Bombana memeriksa dan memanggil semua yang diduga terlibat tampa pandang bulu,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Reskrim Polres Bombana bersama jajaran Polsek Poleang melakukan penggerebekan tambang batu Ilegal di Desa Mambo pada 25 November 2024.

Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko bersama Kapolsek Poleang Timur, IPDA Muh. Fajar Aswan memimpin langsung pengecekan di lokasi tersebut sekitar pukul 18.50 Wita. Di lokasi, tim menemukan 1 unit alat berat excavator merek Santui yang tidak dioperasikan.

Kapolres Bombana yang saat itu masih dijabat oleh AKBP Roni Syahendra mengungkapkan, sebagai rencana tindak lanjut, SatReskrim Polres Bombana akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemilik dan pengelola tambang.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara akan dilakukan untuk menindaklanjuti kasus ini,” ungkap AKBP Roni.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Namun, hingga kini Polres Bombana belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

“Untuk perkara dugaan tambang batu ilegal masih tahap pemeriksaan saksi. Nanti kalau sudah selesai kami berikan keterangan lebih lanjut,” ucap IPTU Yudha Febry Widanarko, Selasa (7/1/2025) lalu.

Continue Reading

Berita

Polisi Ungkap Identitas Jasad Pria Dalam Kamar Hotel Kendari

Published

on

Proses evakuasi jasad korban (AKB) olehTim Inafis Bhayangkara Kendari untuk menjalani pemeriksaan forensik

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Sesosok jasad Pria dengan sejumlah luka tusuk ditemukan dalam sebuah kamar Hotel di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (10/1/2025) sore.

Hasil identifikasi awal, Kepolisian menyebut, diduga kuat jasad tersebut merupakan korban pembunuhan sebab ditemukan beberapa luka pada tubuh, serta bercak darah disekitar mayat

“Diduga kuat, korban pembunuhan, ” Ujar Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Nirwan Fakaubun

Sementara, Resepsionis Hotel bernama Putri (nama samaran) mengatakan, penemuan mayat bermula, saat dirinya hendak mengingatkan waktu sewa kamar yang telah habis dan mendatangi kamar korban. Melihat tidak ada respon dari korban, pihak Hotel lalu membuka kamar dengan kunci cadangan dan menemukan korban dalam posisi terlentang dengan selimut menutupi separuh tubuh.

“Kami kira orang mabuk. Tapi saat di cek kembali, kami cium bau busuk. sudah meninggal orangnya,” bebernya

AKP Nirwan Fakaubun, menjelaskan, Hasil pendalaman mengungkap, korban bernama Abdul Kadir Bahar (AKB) warga kelahiran Muna sulawesi tenggara, yang juga salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kabuupaten Muna.

“Korban ditemukan berlumur darah dengan luka akibat tusukan benda tajam diarea dagu, lengan dan leher. sebuah sarung sajam juga ditemukan dekat mayat, ” Ungkapnya

Selanjutnya kata dia, Korban lalu dibawa tim Inafish menuju RS Bhayangkara Kota kendari untuk melakukan pemeriksaan awal. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman serta berkordinasi dengan pihak keluarga korban.

“Kami juga sudah mengamankan satu buah mini sedan milik korban yang terparkir di area Hotel, ” tutupnya

 

 

Continue Reading

Trending