KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu dikantor BNNP, Senin (22/2/2021).

Dalam pemusnahan ini kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Sabaruddin Ginting S.Ik menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kejahatan jaringan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah sulawesi tenggara.

“Pemusnahan ini adalah
Pemusnahan yang pertama kali di Tahun 2021. Barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 713,12 gram dan yang akan dimusnakan oleh BNNP sultra yakni 678,12 dan sisanya 35 gram untuk kebutuhan Laboratorium dan persidangan untuk tersangka atas nama Lds alias F(31),” ujarnya.

Dia menjelaskan pemusnahan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan. Diamana, barang bukti yang sudah mendapat ketetapan status tetap dari Kejaksaan Negeri wajib segera dimusnahkan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat utamanya generasi muda. Untuk itu semua pihak diharapkan bahu membahu dan bersinergi dalam memberantas narkoba di daerah kita,” tutupnya.

KendariMerdeka.com, Kendari – Masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) cabang kendari, menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin(22/2/2021).

Dalam aksinya mereka menyoroti persoalan anggaran pembebasan lahan mega proyek pembangunan ruas jalan Kendari-Toronipa yang mencapai Rp150 miliar, yang akan diajukan ke Pemprov Sultra pada proses pembahasan RAPBD tahun 2021 bersama DPRD provinsi Sultra.

“Selain itu, kami juga mempertanyakan terkait dana pinjaman yang diajukan ke pihak SMI, yang dialokasikan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan mega proyek jalan Kendari-Toronipa, hanya dengan volume 14,4 kilometer. Kami sangat menyayangkan kepada Pemprov Sultra yang terfokuskan dengan mega proyek tersebut, disisi Lain masih ada jalan provinsi yang jalannya rusak parah tersebar di beberapa kabupaten di Sultra,” beber Sulkarnain dalam orasinya.

Tidak hanya itu, mereka juga mempertanyakan mengenai anggaran Corona Virus Desease(Covid-19), diketahui bahwa Sultra adalah salah satu wilayah terbesar yang terjangkit Covid-19. Pada pertengahan April 2020 lalu, pemerintah Sulawesi tenggara melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan dan dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga instansi terkait dan berbagai stakeholder dilingkup Sultra.

“Kami menduga anggaran dana covid-19 telah digelontorkan oleh Pemprov Sultra cukup fantastis itu tidak dipergunakan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

KendariMerdeka.com, Kendari – Organisasi Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia melaporkan dugaan korupsi mega proyek pembangunan gedung RS Jantung dan pembangunan perpustakaan modern di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jumat (19/2/2021). Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan.

Budi Handranata mengatakan, ada dua dugaan korupsi yang pihaknya laporkan. Pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern diduga merugikan Negara sebesar Rp128.195.128,00. Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern ini dilaksanakan oleh PT BPS berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp28.208.278.000,00 selama 150 hari kalender mulai 18 Juli sampai dengan 14 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 207/BAST/CK.BK&TR/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui SP2D.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa di duga terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan, sebesar Rp128.195.128,00,” jelas Budi dalam rilis persnya.

Kemudian pembangunan Rumah Sakit Jantung di duga merugikan Negara sebasar Rp82.281.040,00. Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT ADMP berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui SP2D.

“Hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Jantung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan, sebesar Rp82.281.040,00,” kata Budi.

Untuk diketahui, kedua mega proyek ini berada di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak kejaksaan Tinggi belum dapat dikonfirmasi.