Connect with us

Berita

Digelar Daring, Konvensi ALB Kadin Tetapkan 30 Delegasi ke Munas VIII

Penulis: Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar secara daring, Jumat (25/6), menetapkan 30 delegasi yang akan hadir dalam Musyawah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni 2021 mendatang.

Difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, konvensi dibagi dalam 12 kelompok berdasarkan klaster asosiasi yang bernaung di dalam Kadin.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat telah menyampaikan hasil rapat konvensi anggota ALB Kadin tersebut kepada Ketua Umum Kadin, Ketua Panitia Penyelenggara Munas VIII, Ketua Panitia Pengarah Munas VIII serta Ketua Panitia Pelaksana Munas VIII Kadin.

“Dari hasil rapat kelompok-kelompok konvensi, telah disepakati dan diputuskan terdapat 30 orang sebagai peserta penuh Munas VIII Kadin,” kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, dalam konvensi, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia membagi 122 asosiasi nasional ke dalam 12 kelompok berdasarkan klaster usaha.

Pada Kelompok I adalah Asosiasi-asosiasi Industri Pertanian dan Kehutanan (diwakili satu delegasi dalam Munas VIII), kelompok II dari Asosiasi-asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan (diwakili dua delegasi), kelompok III dari Asosiasi-asosiasi Pertambangan dan Energi (diwakili dua delegasi), kelompok IV dari Asosiasi-asosiasi Industri Pengolahan Kimia (diwakili dua delegasi).

Kemudian kelompok V dari Asosiasi-asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin (diwakili dua delegasi), kelompok VI dari Asosiasi-asosiasi Industri Pengolahan Lain-lainnya (diwakili dua delegasi), serta kelompok VII dari Asosiasi-asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Impor (diwakili dua delegasi).

Adapun kelompok VIII dari Asosiasi-asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti (diwakili empat delegasi), kelompok IX dari Asosiasi-asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi (diwakili dua delegasi), kelompok X dari Asosiasi-asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi (diwakili lima delegasi), kelompok XI dari Asosiasi-asosiasi Penyedia Jasa Lainnya (diwakili tiga delegasi) serta kelompok XII dari Himpunan dan Dewan Bisnis (diwakili tiga delegasi).

Menurut Firlie Ganinduto dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), konvensi ALB yang digelar secara daring oleh Dewan Pertimbangan Kadin, berjalan lancar dan demokratis.

“Digelar secara daring, konvensi berjalan lancar dan digelar secara demokratis. Kami,” kata Firlie yang mengikuti konvensi di kelompok IX.

Terpilih mewakili klaster Asosiasi Keuangan dan Jasa Profesi, Firlie berharap Munas VIII Kadin mampu menghasilkan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi. “Sektor keuangan, asuransi, fintech dan lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi di masa pandemi terdapat berbagai industri yang turut membantu inklusi keuangan digital, ikut terkena dampaknya,” lanjut Firlie.

Ia juga berharap para peserta Munas VIII Kadin akan memilih Ketua Umum Kadin Indonesia yang inklusif dan kolaboratif serta bisa merangkul seluruh pelaku dunia usaha dan industri. “Juga yang terpenting bisa berkolaborasi secara kuat dengan pemerintah,” ujar Firlie.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kuasa Hukum Ruksamin Bantah Tuding Gubernur DPW LIRA Sultra

Published

on

Dedi Ferianto.

KENDARI – Kuasa Hukum Ruksamin, Dedi Ferianto merespon tudingan yang dilakukan Gubernur DPW LIRA Sulawesi Tenggara (Sultra) soal pembangian bantuan beras untuk Kabupaten Muna berasal dari Konawe Utara (Konut).

Dedi Ferianto menerangkan, tudingan penggunaan dan memanfaatkan bantuan dana bantuan banjir untuk kepentingan sosialiasi calon Gubernur Sultra adalah pernyataan fitnah tanpa didasari data dan fakta yang sebenarnya.

Ia menegaskan, bantuan beras yang dibagikan tersebut adalah program SELARAS (Organisasi Relawan Ruksamin) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah berjalan dan mulai disalurkan sejak April lalu sebelum bencana banjir di Konut terjadi.

“Program ini bertujuan dibagikan kepada konstituen PBB sebagai bentuk ucapan terima kasih, karena telah memilih PBB pada Pemilihan Legislatif sehingga PBB dapat memperoleh suara signifikan di DPRD Provinsi Sultra,” beber Dedi Ferianto, Minggu (26/5/2024).

Olehnya itu, untuk membuktikan pernyataan Gubernur DPW LIRA Sultra tersebut, Dedi Ferianto mengajak untuk bersama-sama melakukan pengecekan di Konawe Utara, soal kebenaran adanya beras yang dikeluarkan dari Pemda Konawe Utara, juga melakukan pengecekan lansung ke distributor beras UD 579 di Konawe Selatan untuk memastikan kebenaran atas pembelian beras dimaksud.

Kata Dedi, jika tudingan tersebut tidak benar maka Gubernur DPW LIRA Sultra wajib meminta maaf pada Ruksamin, baik secara lansung maupun melalui media.

“Apabila saudara tidak melakukan permintaan maaf, maka secara tegas kami akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Continue Reading

Berita

PT Indonusa Diduga Aktor Keluarnya Ore Nikel Ilegal di Pit 90 Marombo

Published

on

KONAWE UTARA – Seolah tak ada habisnya, aktivitas pertambangan PT Indonusa Arta Mulya (IAM) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus menuai sorotan.

Pekan lalu, perusahaan tersebut dikritik terkait dugaan mulusnya perizinan lintas koridor di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung di wilayah IUP PT Antam Blok Morombo.

Kali ini, PT Indonusa Arta Mulya disoroti atas dugaan adanya pengeluaran ore nikel ilegal di eks Pit 90 Blok Morombo, Konut dengan disinyalir adanya izin lintas koridor.

Dugaan ilegal mining itu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konut, Jefri. Ia menyebut jika perusahaan tersebut diduga mengumpulkan pemilik ore nikel hasil penambangan ilegal di eks Pit 90 lalu dibeli untuk dikapalkan menggunakan kuota RKAB miliknya melalui jetty PT Bososi.

“Yah, kami mendapatkan informasi setiap perusahaan atau perseorangan yang mempunyai ore nikel di Pit 90 dan memenuhi spesifikasi akan di beli oleh PT Indonusa untuk dijual menggunakan dokumen mereka,” katanya melalui reles yang diterima media ini, Sabtu (25/5/2024).

Bagi Jefri, jika dugaan tersebut terjadi bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, dengan dasar izin lintas koridor dalam eks Pit 90 atau IUP PT Antam, PT Indonusa leluasa melakukan hauling.

“Kami menduga mulusnya perizinan diduga ada back up keras dari grup yang katanya para trader besar di Sultra, salah satunya pemilik Toko ANJ dan pemilik perusahan PT CM* dan PT HA* inisial HKG,” ujarnya.

Untuk itu, dengan beberapa izin dan dugaan pelanggaran, tambah Jefri, pihaknya akan terus mempresure dan melaporkan dugaan kejanggalan perizinan izin lintas koridor yang terbit sebelum terbitnya izin kerjasama terminal umum dengan PT Bososi.

“Kita akan aksi dulu dan lakukan rapat dengar pendapat agar semua terbuka ke publik jika terdapat pelanggaran pasti kami laporkan secara resmi sampai ke pusat,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih terus berupaya mengkonfirmasi perwakilan PT Indonusa Arta Mulia terkait persoalan tersebut.

Continue Reading

Berita

Ketua Selaras Sultra Bantah Beras Bantuan di Muna Berasal dari Konut

Published

on

Ketua Tim Selaras Sultra, Abdul Halik.

KENDARI – Ketua Tim Selaras Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Halik membantah keras, terkait isu bantuan beras yang disalurkan di Kabupaten Muna berasal dari Konawe Utara (Konut).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra itu mengatakan, informasi yang berhembus tersebut adalah tuduhan tidak berdasar. Pasalnya, beras yang didistribusi di Kabupaten Muna berasal dari Konawe Selatan bukan Konawe Utara.

“Beras itu kami beli di UD 257 Putri yang terletak di Desa Waru Melewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Silahkan dicek langsung,”kata Abdul Halik, Sabtu (25/5/2024).

Bantuan beras tersebut, kata dia, ditujukan kepada simpatisan PBB di Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024. Bukan saja di Muna, namun di seluruh 17 Kabupaten dan Kota se Sultra.

“Bantuan ini murni pribadi bukan menggunakan anggaran pemerintah. Dan juga murni untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya pada aspek pangan di tengah situasi daya beli rakyat yang berada dalam ketidakstabilan,” ujar Abdul Halik.

Abdul Halik menyoroti media kendari yang membuat opini tak berdasar. Mestinya, sebagai media, wajib berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dengan mengedepankan fakta dan konfirmasi dari berbagai pihak.

“Di dalam narasinya tidak ada narasumber ataupun fakta atau data untuk mendukung isu yang dibangun. Jadi, sangat kental dibuat atas dasar kebencian sehingga menuduh secara serampangan. Sangat kelihatan kedangkalan berpikirnya,” ujar Abdul Halik.

Terpisah, Owner UD 257 Putri, Indriani mengatakan, bahwa Tim Selaras Sultra melakukan pembelian beras miliknya.

“Iya benar, Tim Selaras Sultra memesan atau membeli beras di gudang kami beberapa bulan lalu. Dan distribusinya masih berlangsung hingga saat ini,”kata Indriani, Sabtu (25/5/2024).

Indriani mengaku perusahannya berlokasi di Desa Waru Melewe Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Continue Reading

Trending