KENDARI – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

FKTP Polri merupakan garda terdepan dalam upaya kesehatan dasar, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelayanan kesehatan, FKTP Polri wajib menjaga mutu dan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien.

Terkait hal tersebut, akreditasi FKTP menjadi penting untuk memastikan bahwa FKTP klinik pratama polda sultra dapat selalu mengupayakan standarisasi dan perbaikan mutu keselamatan pasien yang berkesinambungan.

“Kita targetkan di tahun 2023 ini bid dokkes polda sultra menargetkan  10 FKTP di Polda Sultra dan jajaran dapat terakreditasi,” ungkap Kabid Dokkes Polda Sultra AKBP drg. Ignatius Hendra Arifianto dalam sambungan zoom meeting bersama jajaran tim akreditasi, Senin (05/06/2023).

Kabid Dokkes menambahkan, dengan adanya akreditasi dapat menunjukkan  komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada masyarakat.

Standar yang terpenuhi dalam akreditasi FKTP ini mencakup aspek keselamatan pasien, pelayanan yang tepat, manajemen yang efektif, serta kesinambungan kualitas pelayanan.

Kabid Dokkes mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel klinik pratama polda sultra dan pihak yang terkait yang telah bekerja keras untuk mencapai akreditasi ini.

“Dedikasi dan kerja keras rekan-rekan merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai standar tinggi dalam pelayanan kesehatan. Namun akreditasi bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat sarpras dan kompetensi tenaga medis,” pungkas Kabid Dokkes.

KENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat bersama secara zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan jajaran Tim Ketahanan Pangan Nasional di aula merah putih, Rujab Gubernur Sultra, Jumat 26 Mei 2023.

Rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi Sultra, Forkompinda, Bulog dan sejumlah lembaga di Sultra membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan melalui bahwa inflasi yang terjadi sampai saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022.

Lanjutnya, dampak dari Covid-19 ini luar biasa seluruh aktifitas terganggu dan sebagian berhenti hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi baik ditingkat petani, nelayan, pedagang sampai pada industri dan pabrik.

“Olehnya itu kami meminta kepada seluruh jajaran yang terkait di daerah untuk fokus mengendalikan inflasi. Dalam kondisi seperti ini ditambah lagi dengan adanya suhu ekstrim yang mengancam beberapa negara termasuk indonesia yakni Elnino dan Lanina. Elnino yakni adanya musim kering dan lanina adalah musim penghujan,” kata Tito Karnavian.

Tito melanjutkan inflasi setiap daerah berbeda-beda, namun secara umum hampir terjadi inflasi semua khususnya bahan pokok beras, telur, bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni perbaikan infrastruktur pertanian juga infrastruktur jalan baik jalan propinsi, kabupaten kota maupun akses jalan ke lokasi sentra-sentra produksi dan pemasaran.

“Olehnya itu Bapak Presiden Joko Widodo selalu turun ke daerah-daerah untuk memastikan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi masyarakat berfungsi dengan baik dan setiap kunjungan beliau ke daerah beliau pasti masuk pasar untuk memastikan secara langsung harga-harga kebutuhan berada dalam keadaan normal,” terangnya.

Merespon hal tersebut, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan mengenai inflasi di Sultra saat ini sekitar 5,30 persen disebabkan beberapa faktor yakni transportasi, makanan dan minuman.

Menurutnya, inflasi pada dasarnya disebabkan tingginya permintaan dan stok terbatas pada sisi konsumen inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli tapi pada sisi produsen inflasi merupakan berkah karena mereka mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.

“Tapi inflasi bukan sesuatu yang harus dihilangkan tetapi harus dikendalikan upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup serta memastikan distribusi barang yang lebih lancar,” ujarnya pengusaha yang akrab disapa AT ini

Ketua IMI Sultra ini menambahkan, bahwa guna menekan inflasi dengan mengupayakan atau menyegerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan agar lebih produktif, melakukan kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah produsen untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.

“Selain itu melakukan operasi pasar atau sidak untuk memastikan tidak terjadi upaya menahan barang oleh pedagang besar atau distributor dan terakhir melaksanakan pasar murah tujuannya disamping membantu masyarakat yang kurang mampu juga sebagai acuan agar pedagang tidak menaikkan harga tanpa aturan,” tutupnya.

KENDARI – Sama seperti biasanya kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh Polda Sultra bertujuan untuk mendengarkan keluhan, saran serta kritik dari masyarakat, untuk membangun kinerja Polri yang lebih baik.

Kegiatan Jumat Curhat kali ini dilaksanakan di salah satu cafe di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang di pimpin langsung oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto didampingi Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Dwi Irianto, serta Pejabat utama Polda Sultra.

Turut hadir dalam jumat curhat tersebut Kapolsek Baruga AKP Umar, Lurah Baruga Burhanuddin Daming dan perangkat lingkup pemerintah dan tokoh masyarakat Kelurahan Baruga.

“Program jumat curhat merupakan program Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan mendengarkan secara langsung keluhan yang dirasakan masyarakat” Ucap Kapolda.

Beberapa hal yang dibicarakan di kegiatan ini diantaranya masyarakat baruga meminta agar setiap masjid di Kelurahan mereka diusahakan dipasangi CCTV, mengingat bahwa kejadian pencurian kotak amal di masjid masih sering terjadi.  

Selain itu, keluhan masyarakat terkait tentang masih kurangnya personel bhabinkamtibmas di wilayah mereka, bahkan tidak jarang satu orang bhabinkamtibmas juga harus bertugas ke kelurahan lain yang masih dalam satu wilayah tugasnya.

Selain mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dengan pendekatan humanis, Jumat Curhat ini dilaksanakan juga dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Baruga Kota Kendari agar tetap tercipta Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang pesta demokrasi Tahun 2024 mendatang.

“Silaturahmi dengan masyarakat ini juga dalam rangka menciptakan dan menjaga kondusifitas wilayah hukum Kota Kendari umumnya dengan mendengarkan keluh-kesah dari masyarakat sekaligus untuk Menerima Kritik Masukan, Aduan Publik demi Terwujudnya Suatu Komunikasi yang baik antara Masyarakat dan Polri sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Polri,” terang Kapolda.