Connect with us

HUKRIM

Diduga Serobot Hutan Lindung, PT Trisula Disegel Polda Sultra

Penulis : Kym

Published

pada

KendariMerdeka,Kendari – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan penyegelan terhadap aktivitas ilegal PT Trisula Bumi Anoa di Konawe Utara, Selasa (22/12/2020). Pasalnya, PT Trisula diduga telah menggarap hutan lindung untuk menghasilkan nikel di bumi oheo tersebut.

Dirreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Heri Tri Maryadi SH MH mengatakan, pihaknya telah memeriksa beberapa operator karyawan PT Trisula saat beraktivitas di wilayah Marombo tersebut.

“Kami baru saja memeriksa operator di lapangan untuk menentukan tersangka,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 28 Desember kemarin.

Heri membeberkan, ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihaknya. Pekan depan kata Heri, Penyidik akan menentukan siapa tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga:  Demonstrasi Berujung Ricuh di PT VDNI, 1 Orang Alami Cedera

“Kami berhasil amankan barang bukti berupa 9 alat berat, 7 dump truck, dan 23 tumpukan ore nikel,” bebernya.

“Setelah kami memeriksa semua saksi dan direksi PT Trisula. Kami akan menentukan siapa tersangka,” jelasnya.

Data yang dihimpun media ini, perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Morombo tersebut diketahui pernah melakukan operasi produksi dengan dasar IUP tahun 2014 kemudian dibekukan oleh Kementerian ESDM. Tetapi secara diam-diam PT Trisula kembali melakukan aktivitas dengan luas lahan 156 hektar.

Diketahui, lokasi IUP PT Trisula tersebut tumpang tindih dengan wilayah PT Antam dan didominasi oleh hutan lindung. (Kym)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Pemda Konkep dan PT GKP Teken MoU, Hipmawani Sebut Penghianatan Rakyat

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM,KENDARI – Sejumlah mahasiswa yang mengatas namakan diri Himpunan Mahasiswa Wawoni (Hipmawani) Menggugat, melakukan unjuk rasa di Kota Kendari, Senin(4/10/2021).

Dalam tuntutannya, Hipmawani mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan dan membatalkan persutujuan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).

“Kami menilai dengan adanya MoU antara Pemkab Konawe Kepulauan dan pihak PT GKP, maka kami menganggap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengkhianati rakyat,” ungkap Husain dalam orasinya.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWPPK), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang perencanaan PWPPK tidak mengatur tentang pengaturan wilayah pesisir kearah darat mengikuti RTRW.

Baca Juga:  Pengumuman Calon Tenaga Kerja Lokal Tahap 16 PT VDNI

Bukan hanya itu, Husain juga menilai tidak adanya penentuan pola ruang di Pulau Wawonii yang diperoritaskan untuk pertambangan. Namun Pemda Konkep justru memasukkan peraturan tentang pemanfaatan pulau kecil dalam RTRW, yang salah satu poinnya adalah tentang peruntukan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii.

“Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diperioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan penilitian, pengembangan pertanian dan budidaya laut pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negara,” terangnya.

Lanjut, Husain selaku Kordinator Lapangan mengatakan, dengan ditekennya MoU antara Pemda Konkep dan perusahaan tambang dan menjadikan Pulau Wawonii sebagai daerah pertambangan, Pemda Konkep telah melanggar amanat UU Nomor 1 Tahun 2014.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

“Yang seharusnya dalam RTRW Konkep menjadi instrument untuk meyelamatkan pesisir dan pulau-pulau kecil, malah berbalik merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemda Konkep dan PT. GKP melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di salah satu hotel di Kendari, Kamis (30/9). MoU terkait peningkatan kerja sama antara Pemda dan perusahaan tambang tersebut merupakan tindak lanjut RTRW Konkep tahun 2021-2040. Aturan ini, tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 dan menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

MoU dilakukan oleh beberapa pihak terkait, yakni Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara pihak PT GKP diwakili oleh Komisaris Utama Hendra Surya dan Direktur Utama Meris Wiryadi.

Baca Juga:  Nikmati Sunset di Pantai Cemara Pulau Wangi-wangi

Padahal selama ini Husain membeberkan Bupati Konkep H.Amrullah beberapa kali dalam kampanye politiknya mengatakan bahwa haram hukumnya pertambangan untuk masuk di pulau wawoni

“Tapi nyatanya hari ini adalah MoU telah terjadi, makanya kami dari Hipmawani Menggugat menilai bahwa salah satu puncak kegagalan dari kepemimpinan H.Amrullah tertanda tangannya MoU antara pemda konkep dan PT GKP,” cetusnya.

Sehingga gerakan yang tergabung dalam Hipmawani menggungat mendesak Pemerintah Kabupaten Konkep H.Amrullah untuk turun dari jabatannya karena diduga telah berhianat.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kuasa Hukum: Kasus PT TMS Ajukan Tingkat Kasasi

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Kuasa Hukum Ali Said dan Muhamad Lutfi mengajukan kasasi pascaputusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

“Hari ini kami menyatakan kasasi dan segera mengajukan memori kasasi melalui PN Kendari,” kata kuasa hukum pengugat, Sahlan Adi Putera dalam keterangan tertulis di Kendari, Jumat.

Sahlan menjelaskan putusan PT Sultra itu merupakan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO), belum masuk ke pokok perkara. Kata Sahlan dalam putusan itu, majelis hakim PT tidak memeriksa pokok perkara.

Sementara PN Kendari kata Sahlan, telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan para tergugat (Amran Yunus cs, red) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan kata dia, Amran telah divonis penjara karena memalsukan tanda tangan Lutfi dan Said, saat ini Amran cs sedang menjalani hukuman,

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

“Kami mengajukan kasasi, agar majelis hakim agung dapat memeriksa kembali pendapat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” harap Sahlan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pengugat Ali Said dan Muhamad Lutfi, atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera, melalui putusan nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi.

Merasa tidak puas, kuasa hukum tergugat mengajukan banding ke PT Kendari. Majelis Banding kemudian membatalkan putusan Nomor 76/PDT/2021/PT KDI.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

PT UBP Diduga Garap Hutan Lindung di Luar IUP, Aktivis Lingkungan Geruduk Polda Sultra

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat aktivis lingkungan geram. Pasalnya, PT UBP dengan bebas melakukan kejahatan lingkungan tanpa ada tindakan hukum.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, aktivitas ilegal PT UBP tidak terpantau oleh Polda Sultra. Padahal, PT UBP sudah beberapa kali melakukan pengapalan ore nikel hasil pertambangan di luar IUP dalam kawasan hutan lindung.

“Berdasarkan temuan di lapangan PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung,” jelasnya saat ditemui di Polda Sultra, Jumat (27/8/2021) siang tadi.

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Vania Nathania Eliza Juarai Ajang Pesona Batik Nusantara Internasional

“Kami baru saja bertemu dengan pihak Krimsus atas nama Pak Karim. Katanya akan menindak lanjuti aksi laporan kami soal PT UBP hari ini,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya demonstrasi dari aktivis lingkungan soal ilegal mining PT UBP.

“Iya tadi ada demonstrasi. Sudah ditemui oleh pihak krimsus,” singkatnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan masih belum dapat dikonfirmasi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending