Connect with us

HUKRIM

Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Penulis : Redaksi

Published

pada

Jetty PT Malibu Di Police Line Bareskrim Polri

KendariMerdeka.com – keberadaan tambang ilegal, sudah ditangani beberapa waktu lalu reskrim Polri di wilayah Konawe Utara. Kali ini, Bareskrim Polri kembali menyegel aktivitas perusahaan tambang diduga ilegal di Konawe Utara.

Perusahaan yang dimaksud, PT Malibu yang menambang di luar IUP dan menyerobot hutan lindung.
Diketahui, PT Malibu menerobos hutan lindung untuk membuka jalan baru, untuk mengeruk nikel yang bukan dalam wilayah IUPnya. Perusahaan tersebut ketahuan setelah Bareskrim Polri melakukan sidak dan didapati sedang beraktivitas di Desa Marombo, Kecamatan Langkikima, Konut.

PT Malibu juga sudah membuat jalan dari Jetty yang berada di pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT Malibu menerobos hutan lindung.

Baca Juga:  Menambang Ilegal , Direktur PT Naga Bara Persada Ditangkap Polres Konut

Kasat Reskrim Polres Konut, AKP Rachmat Zam Zam saat dikonfirmasi media ini melaui pesan Whatsappnya tidak merespon pesan yang telah ia baca.

Jurnalis media ini juga kembali melakukan konfirmasi kepada Kapolres Konut, AKBP Achmad Fathul Ulum namun tidak mendapatkan jawaban.

Dalam proses peliputan selama kurang lebih 1 minggu sampai berita diterbitkan, banyak informasi berseliweran.

Informasi-informasi itu menyebut jika PT Malibu punya polisi bernisial ES, namun setelah didalami informasinya bias dan belum mendasar. Selain itu ada informasi jika PT Malibu adalah perusahaan afiliasi dari Nabusa, namun data kemenkumham tidak menyebutkan itu.

“ES menambang di malibu ji,” ujar narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Baca Juga:  Dirlantas Polda Ajak IMI Sultra Bangun Sirkuit Balap

Selain itu, saat saat proses peliputan ada orang-orang yang diutus mengklarifikasi soal Malibu. Namun para pihak ini tidak memiliki legalitas atau pemangku kepentingan di perusahaan.

ES juga sudah diminta klarifikasi, namun menolak dan itu sah karena data juga tidak menunjukan soal keterlibatannya. Sekalipun ES memang dikenal sebagai pengusaha alat berat dan mining.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Tumpahan Ore Cemari Pantai Batu Gong, Direktur IMES Minta Kementrian LHK Mengambil Langkah Tegas

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Hampir sepekan kapal tongkang yang bermuatan ribuan ton nikel dalam kondisi nyaris terbalik dilaporkan masih berada di bibir Pantai Batu Gong, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapal tongkang yang karam mulai mencemari pantai Batu Gong itu diakibatkan tali kapal tongkang putus saat dihantam ombak besar disertai angin kencang tidak jauh dari pabrik pemurnian (smelter) nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sementara pemilik kapal tongkang yang mengakibatkan pencemaran di wilayah tersebut belum diketahui identitasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, menanggapi persoalan ini. Pihaknya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan jajaran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sultra segera mengambil langkah-langkah stretegis, cepat, dan terukur untuk menggelar investigasi dan mencegah terjadinya pencemaran terhadap biota laut dan ekosistem di sekitar lokasi peristiwa.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“Langkah ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik dan penanggung jawab kapal tongkang itu,” cetusnya, Sabtu(17/7/2021).

“Bila ditemukan unsur kelalaian dalam investigasi itu, maka kementerian LHK dapat mengambil langkah penegakan hukum dengan membawanya ke pengadilan. Agar korporasinya dimintai pertanggungjawaban hukum pidana bagi penanggung jawabnya, dan ganti rugi untuk pemulihan ekologi dan lingkungan hidup terdampak,” sambung Erwin.

Foto: Jojon/Antara Foto

Selain itu, Erwin mengharapkan korporasi pelaku usaha pertambangan agar sejak awal untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dini dalam berusaha (precautionary principle), sebagaimana roh dan amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) No. 32 Tahun 2009.

“Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup,” imbuhnya

Baca Juga:  Dirlantas Polda Ajak IMI Sultra Bangun Sirkuit Balap

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies ini setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Saksi Ahli Sidang Praperadilan, YSM Tak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Tim kuasa hukum YSM, mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus izin pertambangan PT Toshida Indonesia, Jumat (16/7/2021).

Dua saksi ahli tersebut yaitu Prof. Dr. Abrar Saleh, SH, MH, Ahli Hukum Pertambangan dan Prof. Dr. Said Karim, SH. MH, MSi, Ahli Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Keduanya merupakan guru besar di Universitas Hasanuddin.

Pada sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kendari Jumat (16/7) sore, Prof. Dr. Said Karim, SH. MH, MSi yang hadir sebagai Ahli Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Tindak Pidana Korupsi pertambangan secara tersirat menerangkan bahwa Kejati Sultra tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan kasus di bidang pertambangan.

Baca Juga:  Diduga Serobot Hutan Lindung, PT Trisula Disegel Polda Sultra

Prof. Said Karim, menganalogikan dengan kasus hukum di bidang perpajakan, dimana yang berwenang melakukan penyidikan merupakan Aparatur Sipil Negara dari Dirjen Pajak. Menurut Prof. Said Karim jika penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang, maka penetapan status tersangka yang disandangkan adalah tidak sah atau cacat yuridis dan batal demi hukum.

“Namun kewenangan putusan tersebut merupakan hak dari yang mulia pimpinan sidang,” tambahnya.

Kemudian terkait perhitungan kerugian negara, Prof. Said Karim menjelaskan bahwa jika merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), mengisyaratkan secara tegas bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Tapi jika anda bertanya apakah ada kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, maka dalam prakteknya, ada juga kerugian negara yang dihitung oleh BPKP,” Jelas Prof. Said Karim saat menanggapi pertanyaan pengacara termohon (Kejati Sultra).

Baca Juga:  Polda Sultra Kejar Penganiaya Mahasiswa

“Tetapi yang tidak diperkenankan itu adalah penyidik melakukan perhitungan sendiri mengenai kerugian negara,” tambahnya lagi.

Sedangkan saksi ahli yang juga merupakan ahli hukum pertambangan, Prof. Abrar Saleh menjelaskan bahwa penertiban hukum dalam sektor kehutanan pada perkara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kata Prof. Abrar Saleh, dinas ESDM hanya memiliki tupoksi pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pengawasan dan pengusahaan pertambangan.

Kemudian terkait Rencana Kerja dan Anggara Belanja (RKAB) perusahaan tambang, menurut Prof. Abrar Saleh, RKAB tidak berkaitan langsung dengan IPPKH.

“Namun untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terutama di dalam kawasan hutan terlebih dahulu ada yang namanya  IPPKH. IPPKH inilah yang kemudian melahirkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor kehutanan,” terangnya.

Baca Juga:  Dirlantas Polda Ajak IMI Sultra Bangun Sirkuit Balap

Sehingga menurut Prof. Abrar Saleh, eks Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra YSM, tidak melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena menandatangani RKAB perusahaan yang memiliki tunggakan PNBP.

“Karena tunggakannya itu di sektor kehutanan dan bukan menjadi tupoksi Kabid Minerba, YSM” jelasnya.

Sehingga menurut Prof. Abrar Saleh, disetujui ataupun tidak disetujuinya RKAB tahunan oleh YSM tidak akan mengurangi atau menghilangkan tunggakan PNBP PT Toshida.

Prof. Abrar juga meyakini bahwa di sektor kehutanan juga ada penegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak PNBP tersebut.

Di akhir penjelasannya Prof. Abrar Saleh berpesan dengan menyinggung adagium hukum yang sangat dikenal kalangan hukum yakni lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Masyarakat Minta Kejagung dan KPK Periksa Kajati Sultra

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), dipenuhi masa aksi guna menyoroti dugaan pungutan liar dana pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang di Sultra, Rabu(30/6/2021).

Dalam tuntutannya, Nukman selaku kordinator lapangan menyebutkan dana PPM yang dititipkan di Kejati Sultra mencapai miliaran rupiah yang bersumber dari dua perusahaan yakni PT Akar Mas Indonesia (PT AMI) senilai Rp1,7 miliar dan PT Putra Mekongga Sejahtera (PT PMS) Rl1,55 milliar. Totalnya senilai Rp3,255 milliar.

“Kami menduga telah terjadi pungli yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra dengan modus menyerap dana PPM atau CSR dan penyalahgunaan wewenang senilai Rp 3,255 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Menurut Nukman, penitipan dana PPM dan badan usaha pertambangan di Kejati Sultra menyalahi aturan. Pasalnya, dana murni dari perusahaan tambang yang bersifat korporasi, bukan dana dari khas negara, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kata Nukman, adalah penyalahgunaan wewenang karena dana PPM bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan negara.

“Dana PPM tidak masuk dalam kategori kewenangan Kejati, melainkan hak perusahaan untuk membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelolah langsung perusahaan atau pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk pemerintah,” tandas Jems sapaan akrabnya.

“Kami minta Kejaksaan Agung, KPK RI untuk memeriksa dan memecat Kepala Kejati Sultra atas dugaan pungli dana PPM perusahaan tambang yang mencapai Rp 3,255 miliar,” pungkasnya, Rabu(30/6/2021).

Baca Juga:  Bareskrim Temukan Tumpukan Ore Nikel Ilegal di Lokasi CV Malibu dan PT Nabusa di Konawe Utara

Namun hingga masa aksi membubarkan diri, pihak Kejati Sultra tidak seorangpun untuk menemui para demonstran.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending