Connect with us

Berita

Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

Penulis : Redaksi

Dipublikasikan

-

KendariMerdeka.com – Detasemen Khusus 88 atau (Densus 88) Mabes Polri berhasil mengamankan empat orang terduga teroris di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/4/2020). Keempat orang ini diduga berafiliasi dengan jaringan teror kelompok Jamaah Ansharut Daulat (JAD).

Dari informasi yang dihimpun media ini, empat terduga teroris ini berinisial AHS (34), LMS (30), MF (43) dan APM (34). Keempat terduga teroris berhasil diamankan di tiga tempat berbeda. Yakni di Jalan Banteng, Kota Raha, Hutan Kontu, dan juga Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Setelah diamankan, keempatnya digiring menuju Mako Polres Muna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Sultra, Ld Proyek membenarkan hal tersebut. Namun sayang, mantan Wadirbinmas Polda Sultra ini tidak menjelaskan secara rinci.

Baca Juga:  Diduga Terpapar Terorisme, 4 Warga Kabupaten Muna Diringkus Densus 88

“Memang ada kegiatan Tim Densus 88, namun soal informasi lebih jelas, itu mesti Mabes Polri yang jelaskan. Kami di Polda hanya membenarkan ada 4 orang yang diamankan pada pukul 07.40 Wita tadi pagi di wilayah Polres Muna,”kata AKBP La Ode Proyek melalui sambungan teleponnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Klik untuk Komen

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kepala Imigrasi: 156 TKA Gelombang Pertama Gunakan Visa Kerja

Penulis: Hamid

Dipublikasikan

-

Oleh

KENDARIMERDEKA – Setelah melewati masa karantina mandiri selama empat belas hari, 156 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China mulai diperiksa dokumen keimigrasiannya.

Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dokumen visa 156 TKA China yang tiba pada gelombang pertama yang saat ini berada di pabrik PT OSS di Morosi, Kabupaten Konawe.

Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Hajar Aswad mengatakan, pemeriksaan dokumen 156 TKA China gelombang pertama baru bisa dilakukan hari ini sesuai dengan aturan protokol kesehatan Covid-19 dimana 156 TKA ini terlebih dahulu menjalani karantina mandiri guna memastikan kondisi kesehatan mereka.

“Dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan Kantor Imigrasi Kendari, pada hari ini Rabu, 8 Juli 2020, 156 TKA yang tiba pada gelombang pertama menggunakan visa 312 atau visa bekerja yang masa berlakunya selama 6 bulan kedepan. Sementara paspor berlaku hingga 3 maret 2021 mendatang,” kata Hajar Aswad.

Baca Juga:  Diduga Terpapar Terorisme, 4 Warga Kabupaten Muna Diringkus Densus 88

Sementara itu, untuk pemeriksaan dokumen 105 orang TKA yang tiba pada gelombang kedua, Kantor Imigrasi akan kembali turun ke pabrik PT OSS setelah masa karantina mandiri berakhir 14 hari kedepan.

Di lain pihak, External Afairs Manager PT VDNI dan OSS Indrayanto mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak Kantor Imigrasi Kendari yang telah melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 156 TKA gelombang pertama.

“Setidaknya ini bisa menjawab kecemasan publik yang selama ini mempertanyakan legalitas dokumen para TKA yang telah masuk,” ungkap Indra.
Indra juga menambahkan, untuk dokumen TKA gelombang kedua nantinya juga akan diperiksa setelah masa karantina mandiri berakhir.

“Saya berharap masyarakat dan publik semua bisa bersabar dan menahan diri. Sebab pemeriksaan dokumen mengikuti setandar protokol kesehatan , nanti setelah masa karantina berakhir baru bisa dilakukan setelah memastikan kondisi kesehatan TKA ini dalam keadaan baik dan bebas dari Covid-19,”pungkasnya.

Baca Juga:  Lima Surga Tersembunyi di Pulau Muna yang Jarang Diketahui

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Lanjutkan membaca

Berita

Mengangkat Hakim Aktif Sebagai Komisaris, Kementrian BUMN Melanggar UU 46 Tahun 2009

Penulis: Jojo

Dipublikasikan

-

Oleh

Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform INStitute (ILRINS), Jeppri F Silalahi

KendariMerdeka.com, Jakarta – Publik kembali dicengangkan oleh ulah Kementerian Badan Usaha Milik Negara setelah sebelumnya mengangkat perwira aktif dari unsur TNI/Polri sebagai komisaris di BUMN dan merekrut Warga Negara Asing menjadi direksi BUMN, kini Kementerian BUMN mengangkat seorang hakim ad hoc tipikor bernama Anwar yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Komisaris di Patra Niaga (anak usaha Pertamina).

Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform INStitute (ILRINS), Jeppri F Silalahi mengatakan, dari catatan rekam jejak bahwa Anwar sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pernah menangani sejumlah kasus-kasus besar. Diantaranya, kasus traveller cheque, penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), e-KTP, dan juga menangani perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan uang negara 17 Triliun. Dan perlu diketahui bahwa Anwar pernah membuat kontroversi dengan mengajukan putusan berbeda (dissenting opinion) atas terdakwa Karen Agustiawan mantan Dirut Pertamina dalam kasus korupsi yang merugikan Negara sebesar 568 Miliar. Ia juga menjadi hakim dalam kasus suap PLTU Riau yang memvonis bebas mantan dirut PLN Sofyan Basir.

Baca Juga:  Tangkal Virus Corona, Adian Napitupulu: Mudahkan Impor Alkes Atau Siapkan Ekskavator

“Saudara Anwar ini juga pernah pernah menghebohkan dunia peradilan karena ulahnya bersama hakim lainnya berpose foto dua jari yang menjadi viral karena di lakukan saat tahapan Pilpres, dimana pose dua jari tersebut identik dengan dukungan terhadap salah satu Capres, dan akibat pose tersebut para Hakim ini diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung,” bebernya.

Kendati menurut keterangan humas PN jakarta Pusat mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan sudah mundur sebagai Hakim sejak RUPS di Patra Niaga yang telah mengangkatnya sebagai Komisaris tanggal 12 Juni 2020, maka sejak tanggal 12 Juni itu juga dirinya telah mengajukan pengunduran diri sebagai hakim ad hoc Tipikor melalui Ketua Pengadilan Negeri.

“Berdasarkan pernyataan klarifikasi diatas, maka saya dapat mengatakan dalam hal ini Kementerian BUMN dan saudara Anwar ini patut di duga secara bersama-sama melanggar peraturan perundang undangan dan mencoreng wajah profesi mulia hakim, karena bisa dipastikan saat ditetapkan sebagai Komisaris dalam RUPS Patra Niaga saudara Anwar masih berstatus sebagai Hakim ad hoc. Seharusnya Kementerian BUMN meminta dan memeriksa terlebih dahulu surat resmi keputusan pemberhentian saudara Anwar sebagai hakim baru lah bisa menetapkan Anwar sebagai Komisaris di Patra Niaga,” paparnya.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

Karena sah nya pengunduran diri hakim Ad Hoc itu juga ada aturan dan mekanisme formil yang wajib di penuhi yakni pemberhentian seorang Hakim harus lah dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasal 10 ayat 4.

“Jadi disini dapat disimpulkan, Pertama saudara Anwar sebagai Hakim Ad Hoc telah melakukan “rangkap jabatan” dan itu melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam UU Pengadilan Tipikor pasal 15 dan Kode Etik serta Pedoman Prilaku Hakim, maka sudah semestinya sesuai sanksi yang diatur Mahkamah Agung/Komisi Yudisial segera memberhentikan dengan tidak hormat yang bersangkutan sebagai Hakim karena melakukan tindakan rangkap jabatan,” harapnya.

Baca Juga:  Klarifikasi Suri Syahriah Soal Berita Satu Nama Calon Wakil Walikota Kendari, Istri Napi Korupsi

Kedua, Kementerian BUMN yang di pimpin oleh Erick Thohir harus membatalkan Keputusan RUPS Patra Niaga yang mengangkat Anwar sebagai Komisaris karena melanggar ketentuan Peraturan Menteri BUMN 03/MBU/2012, tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris anak perusahaan BUMN yang mensyaratkan calon komisaris tidak sedang menduduki jabatan yang secara peraturan perundang undangan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan dewan komisaris.

“Keberanian membatalkan pengangkatan Hakim Anwar sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga merupakan kepatuhan terhadap UU dan membukti kan bahwa pengangkatan itu tidak terkait dengan aroma “imbal jasa” atas kasus-kasus korupsi para dirut BUMN yang dahulu pernah ditangani nya di pengadilan tipikor,” singgung Jeppri.

Jeppri kembali mengingatkan kepada Menteri BUMN untuk tidak ugal-ugalan dalam mengambil suatu keputusan, sebab segala seusuatu tindakan keputusan Pejabat Negara ada aturan main, jika tidak paham sebaiknya belajar dan bertanya dulu sebelum membuat keputusan.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Lanjutkan membaca

Berita

Polres Bombana Diduga Tutup Mata Dengan Aktivitas Ilegal PT PLM

Penulis : Redaksi

Dipublikasikan

-

Oleh

Ketgam: Aktivitas PT PLM di Kabupaten Bombana

KendariMerdeka.com, Bombana – Kepolisian Resor Bombana diduga tutup mata dengan Aktivitas ilegal PT Panca Logam Makmur (PLM) di Desa Wabubangka, Kecamatan Rariwatu, Kabupaten Bombana. Pasalnya, PT PLM belum mengantongi izin namun bebas mengeruk kekayaan alam di Kabuaten Bombana secara ilegal.

Ketua Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB), Jamal Basri saat dikonfirmasi mengatakan, PT Panca Logam Makmur (PLM) diduga melakukan pencurian sumber daya alam (SDA) yang ada di Bombana. Kata Jamal, aktivitas PLM tidak mengantongi izin.

Aktifitas Penambangan Emas PT Panca Logam di Bombana

Bahkan, aktifitas ilegal itu seakan dibiarkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah setempat. Dirinya meyangkan kekayaan alam Bombana dikelola secara illegal serta merusak lingkungan sekitar.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

“Aktifitas mereka (PT PLM red) masih berlansung sampai sekarang dan belum mengantongi izin sama sekali, ” katanya, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (29/6/2020).

Ia menambahkan, meski sama sekali diketahui tidak memiliki izin dan telah merusak lingkungan, aparat penegak hukum terkesan diam. Pasalnya, kata dia, sejak 2019 lalu hingga kini PT PLM masih beroperasi mencuri kekayaan alam yang ada di Bombana.

“Aparat hukum tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, masa jelas-jelas ada aktifitas yang melawan hukum dibiarkan begitu saja. Atau mungkin aparat hukum di Bombana menganggap itu bukan sebuah pelanggaran jadi dibiarkan begitu saja tindakan melawan hukum didepan mata,” tegasnya.

Baca Juga:  Vania Nathania Eliza Juarai Ajang Pesona Batik Nusantara Internasional

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Amiadin menyayangkan perbuatan ilegal yang dilakukan PT PLM. Dirinya juga mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang terkesan membiarkan aktifitas PT PLM tanpa mengantongi izin.

“Pemprov Sultra harus menindak tegas, kalau tidak ada izin kenapa bisa beroprasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Jangan sampai masyarakat souzon, karena sampai sekarang perusahaan itu beroprasi tanpa izin,” ucapnya.

Sementara itu, Humas PT Panca Logam, Aswandi saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya sama sekali tidak memberikan tanggapan atau tidak menjawab konfirmasi tentang aktifitas PT PLM yang diduga tidak memiliki izin.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Lanjutkan membaca
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make