Connect with us

HUKRIM

BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

Penulis: Kur

Published

on

Ketua Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat, Awal Rafiul.

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan dugaan korupsi pada paket proyek peningkatan jalan By Pass di Kabupaten Muna yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak 056/160/KTRK/KPA-BM/DAK/VI/2017 tanggal 22 juni 2017 dengan anggaran 11 miliar. Dalam proyek tersebut terdapat temuan pemahalan harga satuan bahan yang tertuang dalam temuan BPKP yakni 2 miliar.

Atas temuan tersebut, Ketua Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat, Awal Rafiul angkat bicara, pihaknya akan membawa temuan BPKP tersebut di Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam temuan ini kami yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat akan membawa kasus ini ke Polda Sultra. Nanti pihak yang berwajib yang menindak lajuti sudah sejauh mana penindakannya. Karena dalam peningkatan jalan Kantor Daerah – By Pass melanggar Perda Kabupaten Muna No 5 Tahun 2017,” tegasnya, Sabtu 5 September 2020.

Baca Juga:  Hasil Audit Tower Bank Sultra oleh BPKP, Serius ?

Awal menambahkan, infrastruktur adalah bagian terpenting dalam menunjang perkembangan Daerah. Salah satu hal terpenting adalah persoalan jalan. Kabupaten muna merupakan salah satu Daerah tertua di Sultra. Namun dalam segi infrastruktur sangat tidak menunjang.

“Yang mengerjakan paket proyek tersebut adalah PT. MPS yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak 056/160/KTRK/KPA-BM/DAK/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan nilai kontrak yang tidak sedikit. Yaitu puluhan miliar dengan jangka waktu selama 170 hari dengan kalender terhitung 22 Juni 2017 sampai dengan 9 Desember 2017,” bebernya.

“Kami sudah mengantongi bukti bukti yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Bukti ini akan kami berikan saat melaporkan temuan BPKP ini selasa depan,” tutupnya.

Baca Juga:  Surat Edaran Dianggap "Ngawur", Dirut BPD Diminta Mundur

Data yang dihimpun media ini, berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen kontrak serta standar biaya peraturan Bupati Muna No 5 Tahun 2017, diketahui harga bahan pada masing masing item pekerjaan yaitu timbunan pilihan, agregat kelas A, agregat kelas B, lasbutang, pasangan bagu dan pasangan batu kosong setelah CCO melebihi standar biaya Kabupaten sehingga terdapat pemahalan harga 2 miliar.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Mantan Kasek SMP 5 Raha dipolisikan Bupati Muna Atas Tuduhan pencemaran nama Baik

Penulis: Pong

Published

on

By

Ketgam: Bupati Muna, LM. Rusman Emba

KendariMerdeka.com, Muna – Dituduh telah menipu mantan gurunya, Bupati Muna, LM Rusman Emba tidak terima, sehingga melalui kuasa hukumnya akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Orang nomor satu di bumi sowite itu, merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMP 5 Raha, La Morisuno dengan tuduhan tidak melunasi utang, sebagaimana yang telah diberitakan di salah satu media online.

Rusman mengaku sama sekali tidak pernah menerima uang dari mantan gurunya itu. Kalau memang ditransfer, sama siapa karena disini harus ada bukti yang dipertanggunjawabkan.

“Tidak benar itu, saya sudah memberi kuasa kepada pengacara untuk segera melapor ke pihak berwajib. Silahkan perlihatkan buktinya nanti saat di pihak berwajib. Jangan hanya menebar fitnah,” kata pria yang akrab disapa bang Uman itu.

Baca Juga:  Hasil Audit Tower Bank Sultra oleh BPKP, Serius ?

Ketua Bapilu PDIP Sultra itu menerangkan, La Morisuno yang kala itu menjadi kasek di daerah terpencil, lalu dipindahkan sebagai kasek SMP 5 di pusat kota. Itu dilakukan untuk membalas budi dan jasa pada La Morisuno yang tidak lain sebagai gurunya di SMP 2 Raha kala itu. Selama menjadi kasek, Rusman memberikan kewenangan pada La Morisuno mengelola DAK untuk rehabilitasi gedung sekolahnya.

“Kalau memang ada utang itu, kenapa selama tiga tahun menjadi kasek, dia tidak pernah menagih. Kalau benar ada, Saya pasti lunasi,” ungkapnya.

Ia menganggap, La Morisuno sengaja menudingnya telah melakukan penipuan untuk menjatuhkanya. Tuduhan itu juga dinilai terlalu di politisir. Ia hanya kasihan pada La Morisuno yang seharusnya diusia tua harus banyak beribadah, justru sebaliknya terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, ia tetap pada posisi akan melakukan upaya hukum. 

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Bunga Deposito, Polda Sultra Diminta Periksa Kepala BPKAD

“Tetap kita laporkan di polisi. Semoga dia bisa pertanggungjawabkan tuduhanya itu,” tegasnya.

Mantan ketua DPRD Sultra itu memang  mengenal La Morisuno. Kala itu Morisuno juga memintanya agar istrinya dijadikan sebagai penggantinya di SMP 5 karena saat itu dia telah memasuki usia pensiun. Namun, ia menganggap itu tidak etis.

“Saya anggap tidak mungkin mengangkat istrinya sebagai kepsek untuk menggantikan dia, apalagi istrinya belum memenuhi ,” tandasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

HUKRIM

Polda Tangkap Sopir Kayu Ilegal, Pemiliknya Tak Ditangkap

Penulis: Kur

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Polda Sultra belum tuntas melakukan pengusutan kasus dugaan kayu Ilegal yang ditangkap di Jalan Poros Nambo pada 18 Agustus lalu. Penyidik Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra masih mengejar satu orang yang diduga punya peran dalam kepemilikan Kayu ilegal tersebut.

Dia bernama Muslan. Nama pria ini disebut sebagai orang yang memiliki kayu tersebut dan juga Kepala Desa Amolengo.

Saat ini Polda Sultra telah menahan dua orang yakni orang yang menguasai kontainer dan juga sopir mobil yang memuat kayu-kayu Ilegall tersebut. Keduanya bernama Hasrudin dan juga Mursalim. Sebelumnya kayu jenis rimba campuran ditangkap di jalan Poros Nambo. Sebuah mobil kontainer memuat kayu sebanyak 300 batang lebih .

Baca Juga:  Surat Edaran Dianggap "Ngawur", Dirut BPD Diminta Mundur

Direktur Ditreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Heri Tri Maryadi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya kasus tersebut yang sedang ditangani . Barang bukti yang disita berupa kayu sebanyak Saat ini barang bukti dititip di rumah penyimpanan barang sitaan Negara (Rupbasan) Kendari.

“Iya benar . Kita amankan dua orang, sopir dan yang menguasai Kontaitner,”tuturnya dalam pesan watshapnya

Ditanyakan terkait keterlibatan satu orang yang menjadi Buronan bernama Muslan, dia mengatakan masih dalam pengembangan. Mengenai Kepala Desa Amolengo yang diduga ikut terlibat, Kombes Pol Heri mengaku tidak tau menahu. Katanya tak ada Kepala Desa yang ditahan dalam kasus ini.

“Iya, memang ada satu bernama Mus sedang dicari,”ujarnya. (Bar)

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Bunga Deposito, Polda Sultra Diminta Periksa Kepala BPKAD

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

HUKRIM

Ditemukan Kerugian Negara, Kejaksaan Diminta Selidiki Proyek Pembangunan Jalan Rp 4 M di Muna

Penulis: Gibran

Published

on

By

Ilustrasi.(INT)

KendariMerdeka.com, Muna – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara menemukan kerugian negara pada paket pekerjaan peningkatan jalan Walambenowite – Wasolangka dengan nomor kontrak 056/0081/KTRK/PUPR/-BM/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.033.195.000,00 jangka waktu pekerjaan 180 hari tahun anggaran 2019, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna.

Berdasarkan data yang diperoleh Kendari Merdeka, temuan kerugian negara itu didasarkan atas hasil pemeriksaan fisik BPK bersama PPK, PPTK Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas pada tanggal 19 November 2019 menunjukan bahwa kekurangan volume para pekerjaan perkerasan aspal AC-BC sebesar 98,23 ton (1.525,80 ton – 1.427,57 ton) dengan nilai Rp196.082.284,04 dan kekurangan volume timbunan pilihan untuk bahu jalan sebesar 104,87 (631,80 m3-526,93 m3) dengan nilai Rp.12.728.622,47.

Baca Juga:  Surat Edaran Dianggap "Ngawur", Dirut BPD Diminta Mundur

Dengan demikian, total kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara AC-BC dan timbunan pilihan bahu jalan adalah sebesar Rp208.810.906,51 (Rp196.082.284,04 + Rp12.728.622,47).

Adanya temuan kerugian negara oleh BPK sebesar itu mendapat tangapan dari Ketua Pospera Muna, Muhamad Tauhid. Menurutnya, setiap temuan BPK atas hasil pemeriksaan dilapangan harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Kepala Dinas PU Kabupaten Muna atas temuan BPK tersebut,” tegasnya, Jumat (28/8/2020).

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make