Connect with us

Berita

BNNP Sultra dan Lapas Kendari Sinergi Berantas Narkoba

Penulis: Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali berhasil menangkap Pengedar Narkoba jenis Shabu yang dikendalikan oleh tahanan Lapas Kelas II A Kendari.

Menurut Kepala BNNP Sultra, Brigjend Pol Sabaruddin Ginting, S.Ik pengungkapan jaringan pengedar Narkotika jenis Shabu tersebut berawal dari aduan masyarakat pada hari Senin (38/06) yang lalu.

“Dari hasil penyelidikan pada hari Senin tersebut berhasil menangkap satu orang pengedar serta mengungkap Napi lapas yang mengendalikannya.serta BB Shabu seberat 1.513 Gram,” urai Ginting kepada wartawan, pada hari Kamis (01/07/21).

Adapun, tersangkanya kata Ginting yakni AY (25) serta seorang lagi yang mengendalikan berinisial JY (45) dan sedang berada dalam Lapas kelas II A Kendari.

“Modus yang digunakan oleh jaringan ini adalah system Tempel yang dikerjakan oleh AY sesuai dengan perintah dari pengendali Lapas berinisial JY,” ujarnya.

“TKP pertama penangkapan AY adalah di Hotel Angser kamar 4 jalan yang berada jln. Laremba, Kec. Kadia, Kota Kendari sedangkan tersangka kedua diamankan Lapas Kelas II.A Kendari Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Bruga Kec. Baruga Kota Kendari,” sambung Ginting.

Ginting melanjutkan, dari penangkapan tersebut 9 (Sembilan) Bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto 1.513 Gram serta 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru yang digunakan JY untuk mengarahkan AY.

Keberhasilan operasi ini juga tutur Ginting karena tidak lepas dari bagusnya kordinasi antara BNNP, Kanwil KemenkumHAM, serta seluruh jajarannya sehingga akses untuk mengungkap lebih mudah menyelidiki warga binaan.

“Kami sudah meneken kerja sama dalam bentuk MoU dan membuahkan hasil untuk menangkap Pengedar Shabu serta mengungkap seluruh jaringannya tak terkecuali yang berada didalam Lapas,” kata Ginting.

Kini para tersangka dijerat dengan Pasal 132 Ayat (1) Junto Pasal 114 Ayat(2) Subs Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dengan ancaman hukuman Pidana Mati , Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun dan pidana penjara paling singkat 6 (Enam) Tahun.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending