Connect with us

Opini

Benarkah Langkah Gubernur SULTRA ? 500 TKA dalam Perspektif Hukum, SDM, Ekonomi dan Covid19

(Bagian 1 dari 3 tulisan)

Published

on

M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

KendariMerdeka.com – Beberapa minggu terakhir, wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) disuguhkan polemik. Diizinkannya 500 TKA masuk Bumi Anoa. Adanya pertemuan Gubernur, Forkopimda, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Munculnya ancaman demo besar dan kerusuhan bahkan ancaman boikot bandara Halu Oleo oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai dengan suguhan pukulan meja dan tetesan air mata,  ketua DPRD Provinsi. Semua itu tersaji dengan tema besar “GUBERNUR SULTRA SALAH BESAR MENGIJINKAN 500 TKA”. Benarkan demikian? Atau aksi beberapa oknom masyarakat yang missdata dan informasi saja? Atau bisa jadi, adakah kepentingan penyusup yang bertujuan membuat SULTRA tidak aman?

Baik, berikut saya akan paparkan data valid. Tujuannya semata untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait polemik kedatangan 500 TKA.

1. TKA dalam Perspektif Hukum

Morosi awalnya hanya kampung ditengah hamparan hutan dan persawahan. Masyarakatnya didominasi oleh suku asli, Tolaki. Di tahun 2013, Morosi dikuasai oleh PT. Konawe Putra Propertindo (KPP). Kemudian, oleh pemerintah dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun selang setahun PT. KPP menyerahkan Kawasan tersebut kepada PT. VDNI (kendati sampai sekarang masih terjadi sengketa internal). Di tangan PT. VDNI inilah kemudian Morosi dijadikan Proyek Strategis Nasional yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Gubernur SULTRA pada tahun 2019. Sebagai Kawasan Mega Industri, PT. VDNI menginvestasikan dananya sebesar 14 triliun rupiah untuk membangun pabrik terbesar di Indonesia.

Namun belakangan ini PT. VDNI diterpa isu tak sedap. Mulai dari jumlah TKA yang besar dan tidak profesional, tidak memiliki Amdal dan pembuangan limbah, sertifikat tanah dan kurangnya penggunaan tenaga kerja lokal karena diisi oleh TKA tidak ahli.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

PT. VDNI sejak tahun 2015 telah mendapatkan izin AMDAL karena salah satu dari 13 persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Produksi / IUP (silakan chek di DLH Provinsi) bahkan AMDAL dermaga Jeti pun sejak 2015 telah terbit. Izinnya sudah ada sejak pemerintahan Gubenur H. Nur Alam, SE. M.Si. Jadi tidaklah benar jika menuding Gubernur saat ini (Ali Mazi), telah menutup mata dan membiarkan PT. VDNI beroperasi tanpa izin. Inilah yang saya sebut tuduhan tanpa data.

Bagaimana dengan sengketa lahan?. Persoalan sengketa itu bukanlah kepada masyarakat. Tetapi secara internal antara PT. KPP. Jadi tidak benar jika sertifikat masyarakat diambil secara sepihak oleh PT. VDNI. Dari sini  jelas, mengapa mesti diributkan jika itu masalah internal kedua perusahaan?. Jika salah satu pihak dirugikan, maka langkah hukum dapat diambil. Misalnya melalui somasi menggunakan jasa advokat.  Bukan dengan jalan demonstrasi ataupun pemboikotan.

Ada pula isu pembuangan limbah tanpa izin. Perlu diketahui bahwa UU 32 / 2009, bagian tiga (Pasal 9 – 11) telah diatur Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Begitu juga paragraph 3 dan 4 telah dijelaskan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH). Selanjutnya diatur pada pasal 58 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Pengelolaan B3) dan pasal 59 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta pasal 60 tentang penggunaan Dumping yakni pembuangan limbah B3 ke media lingkungan. Keseluruhan pasal ini sangat jelas diatur, sehingga masyarakat harus paham bahwa jika terdapat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan maka perlu ditelaah regulasinya. Apakah telah mendapat izin Menteri / Gubernur / Bupati/ Walikota. Jika belum, maka masyarakat wajib mengadukan ke Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penegakan Hukum agar dilakukan investigasi.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Ada juga yang mempertanyakan  kualitas dan kuantitas TKA. Heboh ketika mendengar TKA tidak memiliki kualifikasi keahlian dan jumlahnya sampai dengan 500 orang. Apakah kita telah memiliki data tentang itu? Jika ya, munculkan data tersebut. Sehingga masyarakat tercerahkan, memiliki data yang kuat dalam menganalisa.

UU nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur ketenagakerjaan dan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang dimaksudkan adalah setiap tenaga kerja yang memiliki kompetensi harus dibuktikan dangan sertifikat kompetensi. Begitu juga TKA yang dikatakan ahli maka mereka minimal memiliki kompetensi minimal 5 tahun yang dibuktikan oleh sertifikat. Selanjutnya untuk menjabarkan secara detail maka diturunkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi (Permenkertrans) nomor 12 tahun 2013 bahwa perusahaan dalam menggunakan TKA harus berdasarkan UU 13/2003, yakni memiliki kompetensi yang dibuktikan oleh seritifikat. Oleh sebab itu, masyarakat yang menuding bahwa mereka tidak kompeten harusnya membuktikan dengan data. Sekali lagi dengan data, bukan teriak demo dan mengancam boikot atau rusuh.

Selanjutnya untuk menguatkan aturan TKA maka dalam dalam Perpres nomor 20/2018 dan Permennaker nomor 10 / 2018 diatur  7 syarat menggunakan TKA dan salah satunya adalah point ketiga, yakni perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Dari ulasan diatas, apa yang salah ketika Gubernur menyetujui kedatangan TKA? Karena jumlahnya besar? Tenaga kerja lokal sedikit ? TKA sebagai kuli atau tenaga kerja bukan ahli ?

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

PT. VDNI telah memproyeksikan jika ke-15 tungku telah selesai dibangun maka perusahaan tersebut membutuhkan 18.200 tenaga kerja lokal. Dan tahun ini telah memperkerjakan 6000 tenaga kerja lokal. Jika dibandingkan TKA yang ada sekarang 398 orang maka hanya 6.3% saja dan dari 2.398.000 jiwa (2019) masyarakat Sultra hanya 0.02 % saja. Bayangkan dengan Malaysia yang mencapai 3.2 juta (10.04%), Singapura 1.13 juta (19.36%) atau UEA 8.4 juta (87%) (Katadata, 2019). Lalu masih pantaskah kita menuding tambahan 500 TKA itu sebagai pengambilan hak-hak atas pekerjaan pribumi. Selain itu, pernahkah kita membayangkan jika beberapa tahun terakhir ini PT. VDNI telah mengirim 80 tenaga kerja lokal ke perguruan tinggi di China untuk belajar selama setahun.

Program Pendidikan dilakukan pada 46 tenaga lokal pada bidang peleburan logam di Universitas Yunnam Kunming Metallurgical; 34 orang pada bidang Pembangkit listrik di Yancheng Institute of Technology. Pemberangkatan pertama pada 20 Mei 2018 dan kedua pada September 2018. Selanjutnya program berikutnya, PT. VDNI akan membuat perguruan tinggi pertambangan di SULTRA.

Berdasarkan ulasan di atas, masihkah kita mengatakan bahwa pertambangan di SULTRA (Morosi) tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ?.
Mari kita sudahi polemik yang tidak elok ini. Beri asupan edukasi untuk masyarakat  dengan memberikan  informasi positif dan sehat. (Bersambung)

Penulis : (Kandidat Doktor) M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Sulawesi Tenggara

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Opini

Tidak Ada Korupsi yang Dilakukan, Yusmin Dikriminalisasi Atas Kasus Administrasi RKAB

“Kalau Kejati Sultra Akan Lanjutkan Kasus Ini, Kami akan Pra Peradilan Lagi Karena Kasus Ini di paksakan”

Published

on

By

Hidayatullah SH

Penulis: Hidayatullah, SH, Anggota tim kuasa hukum Yusmin

Bertitik tolak dari disparitas putusan Hakim Pra Peradilan Yusmin dan LSO tetap menjadi bagian yang Integral untuk penghentian penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan penggunaaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia oleh Kejati Sultra.

Dari hasil monitor sidang putusan Pra Peradilan Yusmin dan LSO, dimana Yusmin ditolak permohonannya tetapi LSO diterima dengan beberapa pertimbangan Putusan Hakim Tunggal PN Kendari (Klik Trimargo) Terhadap Permohonan Pra Peradilan No. Reg. Pidana : 6/Pid.PRA/2021/PN.Kdi Mengabulkan Permohonan LSO (Direktur PT Toshida Indonesia), pada sidang putusan, Selasa 27 Juli 2021, antara lain;

1. Termohon Kejati Sultra untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus yang menimpa Pemohon LSO karena tidak prosedural dan melanggar KUHAP.
2. Penetapan status DPO, Penetapan Pencekalan, dan Penetapan Tersangka tidak sesuai prosedural dalam KUHAP

Disparitas putusan diatas dengan penerapan putusan yang tidak sama walau oleh hakim yang berbeda tetapi terhadap penerapan hukum acara yang tindak pidananya sama (same offence), subyek hukum sama, delict inti sama pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU Tipikor di juncto kan dengan turut serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP. Disparitas putusan ini menjadikan dasar pertimbangan hakim terhadap Pra Peradilan Yusmin menjadi tidak jelas, tetapi disisi lain menjadi jelas posisi semua tersangka ketika putusan Pra Peradilan LSO yang diterima oleh Hakim adlaah bagian mutatis mutandis berpengaruh terhadap penyidikan dan penetapan 4 (empat) tersangka karena proses penyidikan dan Sprindiknya adalah satu.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Pertimbangan dua hakim tunggal yang berbeda tersebut benar-benar membuka cakrawala dan wawasan hukum kita semua bahwa begitu sangat dipaksakan dam adanya kriminalisasi kasus tersebut. Sementara Pra Peradilan LSO (Direktur PT Toshida Indoensia) yang dianggap Jaksa merugikan keuangan negara tetapi terima Permohonanya oleh hakim karena tidak adanya kerugian negara yang nyata dan pasti (actual loss) melalui audit BPK. Tidak boleh potensial loss. Tetapi hakim tunggal Pra Peradilan Yusmin pertimbangannya bahwa audit kerugian negara adalah materi pokok perkara.

Karena LSO diterima Permohonan Pra Peradilannyanya dalam perkara pidana yang sama, delik yang sama dengan keputusan penetapan hakim untuk Termohon Jaksa dihentikan penyidikan. Berarti otomatis penyidikan kasus ini ditutup atau dihentikan dan kembali seperti semula tanpa ada pelabelan saksi maupun tersangka secara keseluruhan karena penyidikan dan penetapan 4 (empat) Tersangka dalam 1 (satu) Sprindik menjadi cacat yuridis atau batal demi hukum.

Disparitas putusan hakim dalam kasus pidana yang sama karena dianggap turut serta dalam juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP ini menjadi gugur. Dan potensi kerugian negara sudah tidak ada karena pelaku utama yg ditetapkan sebagai tersangka LSO dengan beban pidana yang dianggap memperkaya diri dan diperkaya oleh Kabid ESDM YSM dan Kadis ESDM BHR merugikan negara sudah tidak ada juga. Sekarang batal Demi hukum penyidikan Kejati Sultra maka mutatis mutandis Sprindik kasus tersebut juga batal demi hukum karena penetapan tersangka cacat yuridis atau batal demi hukum. Maka penetapan 4 tersangka juga batal demi hukum karena cacat prosedural. Karena sejatinya hukum formil (KUHAP) merupakan instrumen untuk menegakkan hukum materil (KUHP) atau materiil dalam lingkup UU Pidana Tipikor. Lalu kalau hukum formilnya sudah cacat maka tidak dapat lagi dilanjutkan pokok perkara.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Selaku kuasa hukum Yusmin kami akan melakukan langkah-langkah kongkrit hukum sebagai berikut ;

1). Sudah dipastikan pihak Kejati Sultra akan menghentikan penyidikan kasus a quo serta membatalkan penetapan tersangka LSO yang mutatis mutandis Sprindik juga menjadi batal demi hukum berdasarkan putusan Pra Peradilan LSO yang diterima Permohonannya. Atas hal ini maka kasus ditutup atau dihentikan dengan istilah SP3, maka semua tersangka juga dibebaskan demi hukum.

2). Apabila dikemudian hari ternyata Jaksa akan mencabut kembali SP3 dan memulai penyidikan baru dan menerbitkan Sprindik lagi untuk menetapkan 4 (empat) Tersangka lagi maka pihak kami Yusmin dan saya kira juga pihak LSO juga akan kembali melakukan Pra Peradilan.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

3). Sebaiknya pihak Kejati Sultra agar tidak kehilangan kredibilitas dimata publik dan tidak sewenang-wenang membuat hak kebebasan dan kemerdekaan terhadap klien kami yang terlabeli terus sebagai tersangka, maka Kejati Sultra segera melimpahkan pokok perkara ke PN Kendari untuk disidangkan. Pun demikian ada proses pengembangan kasus soal gratifikasi maka Jaksa segera lakukan pembuktian jangan terus menggulirkan opini menjadi liar yang menurunkan wibawa penegakkan hukum.

4). Sebaiknya jaksa penyidik pada jajaran Kejati Sultra agar tidak beropini tentang suatu kasus apabila belum memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, apalagi tindak pidana korupsi belum ada audit BPK tentang kerugian negara yang Nyata dan Pasti (actual loss) bukan potensial loss.

Jangan menghukum orang dengan opini dan analisa. Hukumlah orang dengan bukti karena penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) adalah tangan -tangan keadilan bukan tangan para penjagal”.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Fajar Hasan : Kadin Akan Dorong Investasi Yang Memihak Daerah

Penulis : Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Jakarta – Tongkat kepemimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak lama lagi akan berganti. Berbagai tokoh pengusaha mulai bermunculan, untuk menjadi calon Ketua Kadin Sultra. Mereka maju dengan berbagai visi dan misi yang berusaha memajukan daerah, negara dan usaha-usaha masyarakat tentunya.

Salah satunya Muh. Fajar Hasan yang secara terbuka menyatakan diri untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Kadin Sultra, ia mengatakan, Kadin dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 1987, sejarah dan ikhtiar pembentukannya adalah untuk menjembatani kepentingan pengusaha Indonesia dan pengusaha asing dengan pemerintah Indonesia. Secara organisasi Kadin ini merupakan wadah pengusaha dan inkubator bisnis.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Di Sultra, Kadin harus menjadi pemain utama, menjadi jembatan antara pemerintah dengan pengusaha dan masyarakat lokal dengan investasi. Dekade ini arus modal ke Sultra baik PMA maupun PMN deras sekali. Menurut BKPM, Sultra menjadi salah satu daerah tujuan investasi prioritas di kawasan Timur Indonesia. Posisi Kadin harus memastikan investasi tersebut berwatak lokalisme atau memihaki kepentingan daerah.

Itu sebabnya, pengusaha kita tidak boleh menjaga jarak, harus aktif dan menjadi bagian atau inner circle investasi, tentu saja dengan kepentingan ideologis mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Pengusaha lokal kita, haruslah berdaya, tidak boleh tertatih. Strateginya, peran Kadin harus lebih maksimal lagi dalam menjembatani kepentingan pengusaha terhadap investasi, pemerintah dan perbankan. Saya amati, peran strategis ini belum maksimal diperankan oleh Kadin sebagai akselelator lintas sektor.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Oleh karenanya, menurut Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhalu ini, untuk merespons dinamika dunia usaha yang begitu cepat, maka Kadin Sultra harus lebih progresif lagi. Misalnya digitalisasi data pengusaha lokal, membangun mutual strategis antara pengusaha dan dunia perbankan, serta menempatkan sektor UMKM menjadi link sektor atau terkoneksi dengn investasi.

Lebih lanjut CEO beberapa IUP ini mengatakan, kedepannya secara reguler Kadin Sultra akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menjadikan Kadin Kab/Kota sebagai lumbung informasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah daerah. Kadin ini anak kandung pemerintah, tidak boleh menjaga jarak dengan kekuasaan. Misalnya pada tingkat tertentu, idealnya setiap kunjungan kepala daerah ke luar negeri, wajib mengikutsertakan perwakilan Kadin selaku organisasi penting dunia usaha, karena Kadin secara kelembagaan berjejaring dengan Kadin di seluruh dunia. Bersama-sama pemerintah daerah mempromosikan potensi investasi di daerah.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Misalnya Presiden Jokowi ketika menghadiri Forum Ekonomi Multilateral pasti menyertakan perwakilan Kadin Pusat.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Opini

BUMN Antara Relawan, Logika, Data dan Ambisi Pilpres 2024

Ditulis: Sekjen PENA 98, Adian Napitupulu

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Dalam satu minggu ini polemik relawan Jokowi di BUMN kembali mencuat di berbagai media massa. Aroma Penolakan terhadap masuknya relawan Jokowi di BUMN di sampaikan oleh Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu dan Jansen Sitindaon yang keempatnya kebetulan bukan pendukung Jokowi di Pilpres lalu. Saya tergelitik untuk ikutan urun pendapat, berbagi data dan menyumbang kritik dalam rangkaian polemik tersebut.

Bolehkah Pendukung Jokowi, apakah itu Partai ataupun Relawan meminta posisi di BUMN? Kalau yang tidak mendukung Jokowi saja boleh meminta posisi di BUMN, maka menurut saya, Pendukung Jokowi bukan hanya boleh tapi harus !! Kenapa demikian? Sederhana saja, dari Kabinet hingga BUMN memang harus di isi oleh mereka yang bersetuju pada Program dan Ide ide Presiden tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti profesionalitas. Lucu saja jika mereka yang tidak bersetuju pada program dan ide Presiden justru diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan asset ratusan milyar hingga bertrilyun Rupiah tapi yang mendukung justeru seolah olah tabu untuk masuk BUMN.

Apakah jika pendukung Jokowi mengisi berbagai posisi itu maka itu merupakan tindakan balas budi? Menurut saya itu bukan tindakan balas budi tetapi tindakan yang harus di lakukan untuk memastikan program, ide dan target Presiden terjaga dan berjalan baik sesuai dengan apa yang di harapkan. Ya kira kira “mirip mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya bahkan yang dulu bagian dari Tim Mawar untuk membantunya dalam kementrian Pertahanan.” Pelibatan pendukung Prabowo di kementrian itu tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri dapat berjalan dan tercapai.

Kalau Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan Relawan Jokowi di BUMN maka agar kritik itu objektif dan fair saya rasa perlu juga mereka mengkritik Prabowo yang juga membawa “gerbong” ke kementrian pertahanan. Tapi kalau mereka tidak berani mengkritik Prabowo ya baiknya tidak usah berisik juga terhadap keinginan relawan Jokowi untuk mengisi posisi di BUMN.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Apa dampaknya jika mereka yang tidak bersetuju dengan program dan ide Presiden di tempatkan mengelola BUMN? Dampaknya ya jelas bahwa BUMN itu cenderung tidak akan produktif maksimal sesuai keinginan Presiden karena sudah terjadi pertentangan bahkan penolakan terhadap program, ide dan target Jokowi.

Mungkinkah mereka yang tidak mendukung Jokowi di tempatkan untuk mengelola BUMN? Mungkin saja dengan catatan mereka harus bersetuju terhadap program, ide dan target Presiden. Untuk sampai tahap penempatan itu maka ia harus di uji lewat proses karena sikap dan pilihan politik pendukung, biasanya tidak cepat berubah kecuali mungkin ia masuk kategori bunglon profesional.

Untuk membahas lebih jauh mari kita lihat berapa kira kira posisi di BUMN yang bisa di isi berdasarkan kewenangan Eksekutif. Kalau ada 1.200 perusahaan BUMN (Induk, Anak dan Cucu) dan masing masing memiliki 3 Direksi dan 3 Komisaris maka paling tidak ada 7.200 posisi untuk mengisi Direksi dan Komisaris BUMN. Jika tiap perusahaan itu bisa mengangkat 5 orang staff khusus Direksi maka total staff khusus bisa mencapai 6.000 orang. Selain Direksi, komisaris dan staff khusus ada juga Advisor di tiap BUMN sekitar 6 orang atau total sekitar 7.200 orang. Jadi total posisi di BUMN yang bisa di tentukan oleh Eksekutif adalah 20.400 orang.

Apa yang bisa dilakukan dengan 20.400 orang di BUMN? Jika 20.400 orang itu loyal pada Presiden maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besarnya yang harusnya mampu untuk merealisasikan ide ide besar Presiden. Namun yang terjadi bisa buruk bagi BUMN jika jumlah itu di isi oleh mereka yang menolak program, ide dan target Jokowi. Di sisi lain jumlah sebesar itu juga bisa saja “dimanfaatkan” untuk menjadi “tim sukses” yang di biayai negara jika menteri BUMN nya terobsesi dan berambisi Capres di 2024 tapi tidak punya partai Politik yang bisa menjadi mesin politiknya.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Data pemilih Jokowi di tiap level di BUMN pada pilpres 2019 lalu ternyata hanya di kisaran 22% saja sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi. Jadi jika ada 7.200 Direksi dan Komisaris di BUMN maka dari jumlah itu kira kira 1.500 orang yang memilih Jokowi dan sisanya sekitar 5.700 orang tidak mendukung Jokowi atau tidak memilih Jokowi atau tidak bersetuju terhadap program dan ide Jokowi. Jika persentase ini masih sama dan berlaku sama maka jangan jangan ada 5.700 orang saat ini di posisi Direksi dan Komisaris BUMN yang menjabat dan di bayar negara tapi tidak mendukung program kepala negara.

Peran atau Kontribusi BUMN dalam ekonomi di sektor usaha Indonesia sekitar 30%. Harapan saya berangkat dari logika sederhana, jika yang mengelola BUMN itu adalah mereka yang mendukung Jokowi maka seharusnya peran dan kontribusi BUMN akan semakin besar namun jika yang mengelola itu adalah mereka yang tidak bersetuju dengan Program dan Ide Jokowi maka boleh jadi peran dan kontribusi itu akan semakin rendah di kemudian hari.

Baca Juga:  “Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Saat ini berapa banyak pendukung Jokowi yang berada di Direksi dan Komisaris BUMN ? Kalau dari relawan terorganisir tapi bukan partai, dalam catatan saya, dari 7.200 posisi hanya ada sekitar 35 orang relawan, itupun sebagian besar melanjutkan dari periode sebelumnya sementara yang benar benar baru tidak lebih dari belasan orang. Selain pendukung Jokowi dari relawan yang diangkat, diperkirakan ada sekitar 50 an orang relawan Jokowi yang sudah di berhentikan Erick Thohir dan beberapa diganti dengan mantan caleg dari partai yang tidak mendukung Jokowi seperti di PTPN 14 ada relawan pendukung Jokowi yang di ganti oleh Mantan Caleg Propinsi dari Partai yang hingga hari ini tidak bergabung dalam koalisi Partai Pendukung Jokowi. Di sisi lain rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan azas pemerintahan yang baik justru bertambah dari 221 orang menjadi hampir 600 orang.

Siapa yang berhak untuk memutuskan posisi Direksi dan Komisaris? Kalau menurut Perpres 177 tahun 2014 yang berwenang adalah Tim Penilai Akhir (TPA) diantaranya Presiden dan Mensesneg. Posisi Menteri BUMN dalam TPA hanya sebagai anggota tidak tetap yang mengusulkan nama nama bukan yang menentukan keputusan. Lucunya ada informasi kalau konon ada sekitar 100 nama relawan yang sudah melewati proses TPA melalui Presiden dan Mensesneg namun sudah berbulan bulan tidak di tindak lanjuti oleh Kementrian BUMN. Ada banyak kemungkinan kenapa kementrian BUMN tidak menindaklanjuti nama nama tersebut, salah satunya bisa jadi mungkin nama nama tersebut di anggap lebih setia pada Presiden dibandingkan setia pada imajinasi dari ambisi Menteri nya untuk 2024.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending