Connect with us

Berita

Belum Diuji, Oknum Ketua PTUN Kendari Tolak Sepihak Register Permohonan Perkara Pengacara Tanpa Alasan

Redaksi

Published

pada

KendariMerdeka.com, KENDARI– Oknum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, R Basuki Santoso SH, MH membuat sejumlah pengacara yang memohon perkara di Pengadilan pada 17 Desember hingga hari ini, geram. Pria ini dianggap mengambil kebijakan yang tidak benar, lantaran menolak perkara permohonan fiktif positif tanpa alasan yang jelas.

Kebijakan ketua PTUN Kendari ini dianggap sama saja tak melayani masyarakat. Sebab dia, tak berhak menilai perkara yang belum diuji pokoknya. R Basuki Santoso yang coba ditemui, justru tak mau bertemu wartawan. Dia menolak permohonan sejumlah pengacara, dan berdiam diri dalam ruangannya sendiri.

Pengacara permohonan Fiktif Positif, Dasman SH menduga ada kepentingan dalam penolakan tersebut. Dia heran, permohonannya tak diterima dengan menggunakan dalil yang tak jelas. Menurut Dasman SH, oknum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ini, bersikap dengan semaunya sendiri tanpa memperhatikan azas hukum yang berlaku. Sebab, semua pihak menilai permohonan tersebut masuk dalam permohonan fiktif positif.

“Cuma dia ini Oknum Ketua PTUN Kendari yang menolak. Ini kan aneh, dasarnya katanya masuk dalam gugatan biasa. Padahal jelas ini tidak punya objek,”tegas Dasman SH.

Dia akan mengambil langkah tegas atas sikap semau-maunya Ketua PTUN Kendari ini. Dia akan melaporkan sikap Ketua PTUN Kendari ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena ini sudah melanggar ketentuan. Ketua Pengadilan tidak bisa menolak permohonan, sebelum diuji. Apalagi ini tak masuk dalam pokok Dissmisal.

“Semua orang di Kantornya heran. Cuma dia yang tolak. Ada apa dengan ketua PTUN ini. Kami cuma mencari keadilan. Saya peringatkan, jika ini tetap ditolak maka saya akan laporkan dia (Ketua PTUN Kendari),”ujarnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Rachmadi SH yang dikonfirmasi mengaku bahwa permohonan memang sempat diajukan. Namun, tertolak lantaran sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 8 Tahun 2017. Bahwa surat tersebut pada 17 Desember tak dapat diterima untuk diregister, dengan ketentuan pasal 3 angka 2 huruf d bahwa terkecuali diajukan dengan gugatan biasa.

“Kami sesuai dengan ketentuan saja,”singkatnya.

Adapun Ketua PTUN Kendari tak mau berbicara mengenai hal ini. Dia mengunci pintunya dan tak mau bertemu wartawan. Untuk diketahui permohonan fiktif positif yang diajukan tim Pengacara Fatahilah yakni mengenai kebijakan Pemerintah Sultra yang tak mau memberikan jawaban mengenai pengajuan permohonan status clean and clear IUP PT Dwi Alfa Sejaterah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kuasa Hukum: Kasus PT TMS Ajukan Tingkat Kasasi

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Kuasa Hukum Ali Said dan Muhamad Lutfi mengajukan kasasi pascaputusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

“Hari ini kami menyatakan kasasi dan segera mengajukan memori kasasi melalui PN Kendari,” kata kuasa hukum pengugat, Sahlan Adi Putera dalam keterangan tertulis di Kendari, Jumat.

Sahlan menjelaskan putusan PT Sultra itu merupakan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO), belum masuk ke pokok perkara. Kata Sahlan dalam putusan itu, majelis hakim PT tidak memeriksa pokok perkara.

Sementara PN Kendari kata Sahlan, telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan para tergugat (Amran Yunus cs, red) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan kata dia, Amran telah divonis penjara karena memalsukan tanda tangan Lutfi dan Said, saat ini Amran cs sedang menjalani hukuman,

“Kami mengajukan kasasi, agar majelis hakim agung dapat memeriksa kembali pendapat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” harap Sahlan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pengugat Ali Said dan Muhamad Lutfi, atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera, melalui putusan nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi.

Merasa tidak puas, kuasa hukum tergugat mengajukan banding ke PT Kendari. Majelis Banding kemudian membatalkan putusan Nomor 76/PDT/2021/PT KDI.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ali Mazi Resmi Jadi Ketua DPW Partai Nasdem Sultra Periode 2021-2026

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Ahmad Ali resmi melantik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang baru saja terpilih, Selasa (28/9/2021).

Bertempat disalah satu hotel di Kota Kendari, pelantikan sekaligus dirangkaikan dengan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) NasDem Sultra.

Dalam sambutannya, Ahmad Ali mengatakan pelantikan tersebut merupakan rangka penguatan struktur partai setelah kepemimpinan Toni Herbiansyah pada periode sebelumnya berakhir.

“Pergantian kepengurusan di DPW Nasdem sesuatu hal yang biasa saja dalam organisasi. Tentunya keinginan untuk melakukan penyegaran kembali kepada pengurus,” ujar Ahmad Ali dalam konferensi perssnya, Selasa (28/9/2021).

Lanjut, Ahmad Ali mengharapkan ketua yang baru dilantik mampu menghimpun seluruh kekuatan kader, sehingga kedepan Partai NasDem mampu mencapai target.

Selain itu, Ali Mazi harus mampu menata kepengurusan organisasi yang adaptif untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi.

“Kita herharap dibawah kepemimpinan Ali Mazi bisa mengharmonisasi keseluruhan potensi kader yang ada di Sultra. Saya percaya betul bahwa Ali Mazi mampu mengorkestra potensi yang ada di partai ini untuk bekerja bersama sama memenangkan partai ini di 2024,” tuturnya.

Sementara itu Ali Mazi mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh karena mempercayakan dirinya untuk memimpin NasDem di Sultra.

“Saya ingin Partai NasDem ini lebih baik. Saya juga ingin melakukan silaturahmi yang baik dwngan seluruh kader Partai NasDem,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader NasDem agar tetap solid menjalankan arahan DPP, utamanya membawa perubahan.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda dan Forkopimda Deklarasi Damai di Wilayah Sulawesi Tenggara

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar kegiatan Sarasehan, Diskusi dan Deklarasi damai dengan tajuk “Merawat harmoni, merajut kebhinekaan dalam perbedaan guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif”, Senin(20/9/2021).

Bertempat di Aula Dachara Polda Sultra Diskusi dan Deklarasi damai tersebut dihadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta 18 perwakilan Organisasi Kerukunan Etnis di Sulawesi tenggara.

Hal ini merupakan cara persuasif dan edukatif dilakukan Pemerintah dan Kepolisian Sulawesi tenggara dalam menyikapi kondisi keamanan dan ketertiban di kota Kendari.

Berangkat dari persoalan-persoalan di Kota Kendari yang beberapa waktu lalu masyarakat digegerkan dengan perseteruan dua kelompok massa, yang masing-masing membawa senjata tajam (Sajam) serta tindakan anarkisme. Tak ayal, peristiwa kedua masa yang bertikai itupun memicu beragam respon negatif serta keresahan dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam sambutannya Kapolda, Irjen Pol Drs. Yan Sultra Indraya mengatakan bahwa, semua pihak bertanggung jawab dalam menciptakan situasi Kamtibmas di Sulawesi tenggara.

“Globalisasi memunculkan kejahatan dimensi baru hoax banyak beredar mengganggu kerukunan dan kehidupan berbangsa,” kata Kapolda, Senin(20/9/2021).

Lanjut Yan Sultra juga berharap agar semua pihak harus merasa bertanggung jawab untuk menjaga keberagaman apalagi dimasa sekarang ini dizaman globalisasi semua informasi menghasut sering beredar tanpa jelas kebenarannya.

“memudarnya nilai luhur kebangsaan, paham Terorisme, anarkisme, separatisme, serta intoleransi terus meronrong rasa persaudaraan kita, dari dialog yang digelar seperti ini dapat menumbuhkan persaudaraan, menjaga keragaman, merajut persatuan serta menghilangkan benih-benih pertikaian,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengharpkan hal yang sama bahwa, Sulawesi Tenggara adalah daerah multikulturalisme yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, dan budaya.

Sehingga, kata Ali Mazi menghadirkan dua kemungkinan antara peluang dan tantangan ditambah lagi dengan perkembangan sarana informasi yang berimbas pada ujaran kebencian, dan berita palsu kian merebak.

“Multikulturalisme membawa dampak positif maupun negatif dampak positifnya dapat memperkokoh persatuan. sementara, dampak negatifnya dapat menimbulkan perpecahan,” urai Ali Mazi.

Untuk itu, kata Ali Mazi lagi, dibutuhkan dialog berkala antara semua tokoh, diantaranya tokoh masyarakat, agama, adat, paguyuban, serta ormas lainnya.

“sarasehan seperti ini sangat penting. bagaimana kita bersilahturahmi untuk saling memahami, bagaimana kita menjalin kedekatan batin kita, karena nda ada gunannya kita bertikai,” tukasnya.

Lebih jauh, Ali Mazi juga bilang, pemberdayaan ekonomi kepada semua masyarakat harus dilakukan tanpa melihat latar belakang suku, agama, budaya, maupun gender.

“Ini yang kita tekankan, pemberdayaan demi terwujudnya keadilan. Sementara itu, media harus pro aktif berperan menghadirkan berita yang mencerahkan guna menangkal berita yang menyesatkan,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending