Connect with us

HUKRIM

Bareskrim Temukan Tumpukan Ore Nikel Ilegal di Lokasi CV Malibu dan PT Nabusa di Konawe Utara

Penulis: Dede
Editor: Ahmad

Published

on

KendariMerdeka.comKabupaten Konawe Utara sudah memiliki Polres sendiri untuk penegakan hukum. Namun, masih ada sejumlah perusahaan yang kedapatan melakukan operasi diduga ilegal di wilayah itu.

Beberapa waktu lalu, Bareskrim Polri menyita ore nikel ilegal tak bertuan di wilayah pertambangan CV Malibu dan PT Nabusa di Konut pekan lalu. Belum ada keterangan soal asal perusahaan pemilik ore.

Rilis yang dikeluarkan Bareskrim, polisi menyita 1 tumpukan ore nikel di lokasi Jetty PT Nabusa dan 25 tumpukan ore nikel di lokasi pertambangan CV Malibu. Bareskrim memulai penyelidikan pada April lalu.

Kedatangan personil Tipidter, dipimpin langsung Kombes Pol Pipit Rismanto. Dia menyatakan, saksi-saksi sudah diperiksa dalam kasus ini termasuk ESDM, kontraktor mining dan pimpinan PT Bososi Pratama.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Hasil Pemeriksaan Diketahui Dari Hasil Penambangan di Kawasan Hutan

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri sudah menetapkan tiga direktur perusahan tambang menjadi tersangka. Yakni Direktur PT NPM, PT RMI, PT PNN.

“Ada tiga orang kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” kata Kombes Pol Pipit, seperti dikutip dari kendaripos.co.id.

Penyelidikan kasus tambang kata dia, berawal dari bencana alam yang terjadi di Konut tahun 2018 lalu.

Atas dasar itu, polisi melakukan investigasi. Ada dugaan bahwa pemicunya aktivitas pertambangan ilegal yang kerap menerobos kawasan hutan lindung. Akibatnya, tempat menyerapnya air sudah tidak dan terjadilah banjir besar.

“Awal penyelidikan ini, kebetulan waktu itu tim investigasi pemicu banjir di Konut saya tergabung. Dalam kasus ini, pihaknya telah melimpahkan sebagian berkas ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tahapan penuntutan” papar Kombes Pol Pipit.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Jurnalis media ini melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Konut, Iptu Rahmat Zam Zam terkait pelanggaran PT Nabusa dan CV Malibu melalui pesan Whatsappnya. Namun pesan hanya dibaca dan belum mendapatkan jawaban.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending