Connect with us

Berita

Anton Timbang: SC Harus Tegas, Gugurkan La Mandi sebagai Caketum Kadin Sultra

Penulis : Hamid

Published

on

KendariMerdeka.com,Kendari – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2021-2026 dinilai amburadul. Masalahnya dimulai dari penetapan calon hingga tak adanya kepastian jumlah pemilik hak suara Musprov.

Calon Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menyeroti syarat biaya administrasi Rp500 juta yang tidak diserahkan La Mandi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

“Kalau menurut saya, SC (steering committee) harus bertindak tegas untuk menggugurkan (La Mandi) sebagai calon karena sudah tidak memenuhi syarat. Karena biaya administrasi ini jadi syarat mutlat yang harus dipenuhi,” kata Anton Timbang melalui sambungan telepon.

Selain itu, sambung dia, mengenai penentuan pemilik hak suara Musprov. Harusnya sudah final 64 suara, terdiri dari 11 kabupten definitif, enam karteker, dan tiga anggota luar biasa.

“Namun kenyataannya setelah kami tahu, ternyata ada tiga kabupaten yang belum definitif dan belum melaksanakan Muskab (musyawah kabupaten) sudah ditetapkan sebagai peserta penuh yaitu Muna Barat, Bombana, dan Kolaka Timur,” imbuhnya.

Anton Timbang mengaku, telah mendapat informasi bahwa ada enam kabupaten yang sudah dinyataan tapi dipaksakan untuk Muskab lagi. Ini jelas kesalahan fatal.

“Kami menyampaikan, mereka harus melakukan hal-hal sesuai dengan aturan, jangan melanggar. Harus terbuka,” tegas Anton.

Sementara itu, juru bicaranya Anton Timbang, Sapril Munandar menyebut steering committee (SC) berlaku diskriminasi dalam penetapan calon.

“Panitia ada diskriminasilah, harusnya sudah tinggal satu orang yang lolos karena hanya Anton Timbang yang memenuhi semua syarat. Harusnya La Mandi digugurkan karena tidak memenuhi syarat,” ujar Sapril melalui sambungan telepon, Rabu (6/1).

Sapril menjelaskan, berdasarkan AD/ART Kadin, seluruh berkas pendaftaran sudah harus masuk paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan Musprov.

Pelaksanaan Musprov dimulai 11 Januari 2021, sehingga 4 Januari 2021 seluruh berkas pendaftaran sudah harus ada di meja panitia.

Kejanggal dimulai ketika SC memberikan kelonggaran waktu kepada La Mandi yang tak lain petahana, untuk melengkapi salah satu syarat yakni biaya administrasi Rp500 juta hingga ke esokan harinya atau 5 Januari 2021.

Padahal, kata Sapril, seharusnya calon sudah menyerahkan semua syarat saat mendaftar. Di mana, ada 10 syarat yang telah ditetapkan panitia, termasuk biaya administrasi yang tertera dalam poin delapan.

“Harusnya menyerahkan semua syarat itu. Karena 10 syarat itu satu kesatuan yang utuh,” katanya.

Diungkapkan, Anton Timbang sudah bersedia menyetor biaya adminitrasi setengah miliar rupiah persis penyerahan berkas pendaftaran pada 4 Januari pukul 16.00 Wita. Namun, sambung Sapril, panitia menolak.

Dalam penjelasan ketua SC bahwa biaya administrasi diserahkan setelah setelah lolos verifikasi berkas yang akan diumumkan paling lama pukul 20.00 Wita.
Sebelum pukul 20.00 Wita, Anton Timbang menyerahkan biaya administrasi sesuai dengan arahan SC.

Menurut Sapril, saat ketua SC memberikan kelonggaran waktu sampai pukul 20.00 Wita, sebenarnya itu sudah melanggar. Tapi masih ditoleransi karena janjinya paling lama pukul 20.00 Wita, artinya belum melewati batas waktu tujuh hari sebelum Musprov.

“Saat pengumuman calon ternyata ada dua yang lolos. Kenapa sampai dua, sementara ada calon (La Mandi) yang belum memenuhi semua persyaratan. Loginya sederhana, berarti pada saaat dia (La Mandi) diumumkan pada konteks belum memenuhi semua persyaratan tapi kenapa diloloskan,” tandasnya.

Sapril mengaku tak mempermasalahkan ada toleransi waktu yang diberikan kepada La Mandi untuk menyerahkan biaya administrasi, tapi seharusnya tidak lewat dari pukul 24.00 Wita. Sehingga, terhitung masih tujuh hari sebelum Musprov.

Disebutkan, dinamika di Kadin Sultra bukan hanya penyerahan administrasi La Mandi yang terlambat. Tapi masih banyak lagi, di antaranya ketidakpastian jumlah peserta Musprov.

SC pernah mengumumkan peserta Musprov terdiri 11 kabupaten definif, enam karteker, dan tiga asosiasi. Total 64 pemilik hak suara.

“Kabupaten yang sudah ditetpkan 11 itu, ternyata beberapa pendukung kita, sudah dikarteker semua. Dari keputusan 64, sekarang berubah, kita sudah tidak mendapatkan informasi yang final. Ada pendukung kita, dikarteker. Kita sudah binung ini,” ketusnya.

Sapril mengaku, pihaknya telah bersurat ke SC untuk mempertanyakan kepastian jumlah pemilik suara dalam Musprov nanti.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

DPP POSPERA Minta Mendikbud Eksekusi Dugaan Plagiat Rektor UHO

Penulis : Kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Setelah Ombudsman RI yang mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeksekusi kasus dugaan Plagiat Rektor UHO, Muhamad Zamrun Firihu, kini DPP Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) ikut angkat bicara dalam urusan tersebut. DPP POSPERA meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk menindaklanjuti hasil Rekomendasi Ombudsman.

Ketua DPP POSPERA, Muhamad As’ad Salihi menuturkan, bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra mesti menjadi pertimbangan paling utama. Kasus ini sudah lama bergulir namun tak ada hasilnya. Tindakan plagiat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang mencoreng nama akademisi. Pria yang kerap disapa Jojo ini meminta Menteri Mendikbud, Nadiem Makarim untuk segera memproses kasus ini. Jangan sampai, persoalan ini akan berlarut-larut yang tak kunjung selesai.

“Yang dikhawatirkan Rektor UHO ini akan kembali calon menjadi Rektor. Mendikbud harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Karena dalam laporan tersebut terdapat sejumlah saksi-saksi dan keterangan ahli yang menyebut Karya Ilmiah Profesor pak Muhamad Zamrun Firihu adalah diduga Plagiat,” tutur Jojo dalam keterangan persnya di Jakarta Timur, malam ini (26/1/2021).

Jojo menuturkan, dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

“Saya pikir, ini persoalan yang sangat jelas. Seharusnya Mendikbud segera mengambil langkah. Kita tidak mau, nilai akademisi tercoreng namanya,”desak Jojo

Satu hal yang paling Jojo Peringatkan, yakni potensi Rektor tersebut bakal mencalonkan kembali. Dia mengajak semua akademisi, baik itu pengamat dan juga dari kalangan Mahasiswa untuk menyikapi hal ini. Jika UHO dipimpin oleh seorang yang memiliki catatan jelek dalam jurnal ilmiah, maka otomatis pendidikan akan berpotensi menjadi buruk.

“Kita inginkan Mendikbud memutuskan dan mengeksekusi hasil pemeriksaan Ombudsman Sultra. Ini bukan main-main, saya pikir Menteri kita lebih Profesional dalam menyikapi persoalan,” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ombudsman Minta Menteri Nadiem Eksekusi Plagiat Rektor UHO

Penulis : kym

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Nampaknya kasus dugaan Plagiat karya ilmiah yang menyeret nama Rektor Universitas Haluoleo, Prof. Muhamad Zamrun Firihu belum usai. Ombudsman Sultra yang telah menyerahkan hasil laporan pemeriksaanya ke Kementerian Riset dan Teknologi RI, belum juga mengeksekusi hal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berdasar sebuah laporan, dinyatakan kemiripan karya ilmiah Rektor Universitas Haluoleo tak bisa ditawar lagi. Mulai dari kata pengantar, abstrak dan penutupnya sama. Bahkan, seorang anak TK pun tau, jika karya tersebut adalah karya yang diciplak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida.

“Saya sudah tidak perlu bicara soal ini. Karena ini sudah menjadi prodak Ombudsman. Kalau mau lihat hasil pemeriksaan kami, silahkan cek di Perwakilan. Ini jelas, Plagiat. Dan kami sudah menyerahkan ini ke Kemenristek Dikti,”tutur La Ode Ida

La Ode sebetulnya kecewa dengan hal tersebut. Karena perbuatan plagiat adalah hal yang mencoreng nama baik akademisi. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Kemenristekdikti saat ini berbeda dengan Menteri sebelumnya. Pak Nadiem Makarim kata La Ode lebih profesional dalam urusan pelanggaran. Dia beraharap mengeksekusi hasil dari rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan Plagiat dari Rektor UHO.

“Kalau Pak Mendikbud saat ini lebih profesional. Dibanding dulu pak Nasir yang menduduki jabatan Menristekdikti,”tutur La Ode.

Untuk diketahui, Dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
Smiley face

2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.

3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

Untuk diketahui sebelumnya, langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su’ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Ristek Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

Ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Formasi Desak Kapolda Sultra Hentikan Aktivitas PT WIN di Konawe Selatan

Penulis : Hamid

Published

on

By

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Melakukan Sidak di Lokasi PT WIN Yang Menambang di Sekitar SD Torobulu Desember 2019

KendariMerdeka.com – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Selatan masih saja disoal. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel ini diduga melanggar aturan diantaranya terkait dengan studi kelayakannya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Forum Pemerhati Investasi (FORMASI) Sultra, La Ode Ngkolilino. Dia mengatakan Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan.

PT. WIN Menambang di Sekitar SD Torobulu

Kata dia termaksud analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 “Dengan Indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan Terbuka Batubara , Mengatur jarak minimal tepi lubang galian dengan pemukiman warga adalah 500 m.

“Untuk itu kami meminta kepada Kapolda Sultra untuk segere memriksa pihak-pihak PT WIN, dan menghentikan aktivitas PT WIN sementara waktu,” tuturnya.

La Ode mengaku bakal melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika Kapolda dan Ditreskrimsus Polda Sultra tetap membiarkan PT WIN menambang. Apalagi, perusahaan ini di duga melakukan penambangan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi UU Minerba No.3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 16 .

“Intinya kami duga penambangan PT WIN bermasalah,”tegas dia.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make