Connect with us

Berita

Anggota DPRD Sultra Soroti Kementerian Kehutanan yang Keluarkan IPPKH Tanpa Kajian

Penulis: Muhamad Syukur

Published

on

Komisi III Saat Bertemu Peserta Demonstrasi Di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (19/2/2020).

KendariMerdeka.com – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara, Sudirman, menyoroti sikap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KLH), yang ngotot mengeluarkan Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Menurutnya, IPPKH keluar tanpa ada kajian jelas soal dampak bencana di wilayah Sulawesi Tenggara.

Parahnya, izin pinjam pakai ini diberikan kepada sejumlah perusahaan tambang. Mengabaikan sejumlah hal termasuk reklamasi, sejumlah perusahaan sudah bisa langsung memiliki izin.

Menurut Sudirman, anggota DPRD asal Partai PKS, sesuai peraturan pemerintah (PP) No. 24/2010 jo. PP No. 61/2012 jo. PP No. 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri LHK No. 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pemegang IPPKH diwajibkan untuk melakukan reklamasi di areal konsesi.

Baca Juga:  Ulah PT Tosida dan Lemahnya DPRD Sultra Hadapi Penambang Nakal

“Karena itu, sebelum terbitnya rekomendasi IPPKH, harusnya ada evaluasi lebih dulu dari pihak ESDM terhadap perusahaan tambang yang belum melakukan reklamasi. Karena dampaknya ada pada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir,” ujarnya.

Dia memastikan, kerugian daerah akan lebih besar ketika terjadi banjir. Dibanding nilai investasi yang dikerjakan, belum lagi ketika ada korban jiwa.

Meski enggan menyebut perusahaan mana saja yang sudah mendapatkan rekomendasi IPPKH, namun masalah tersebut tambah Sudirman, sudah disampaikan komisi III dan II DPRD Sultra dalam kunjungan di kementerian KLH, dan meminta kementerian agar bersikap tegas dan mencabut IPKKH sejumlah perusahaan tambang di Sultra yang belum melaksanakan reklamasi di areal konsesinya.

Baca Juga:  Reses DPRD, Tampung Keluhan Warga Butur Soal Jalan dan Jembatan

Ia mengingatkan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) perlu dijalankan oleh para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) karena pada dasarnya areal pertambangan mereka merupakan milik negara. Sementara, para pemegang IPPKH selama ini hampir tidak ada yang melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang.

“IPPKH itu lahan negara, lahan hutan, dan sebagainya. Nah, ini harus dikembalikan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kadin Sultra Siap Kawal Pembangunan Industri Baterai di Routa Konawe

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra siap mendukung dan mengawal investasi pembangunan pabrik baterai yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan asal China dan berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

Kadin Sultra bersama Pemprov Sultra melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gostion Hitech di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (22/11/2022) sore.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

Baca Juga:  PT PKT Raih Penghargaan PRIA 2022 Kategori Anak Usaha BUMN

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gosen Hitech yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

Baca Juga:  Reses Efektif Sudarmanto, Dengarkan Keluhan Mahasiswa di Kampus

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Forum CSR Sulawesi Tenggara Resmi Dilantik

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau lebih dikenal dengan Forum CSR Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022 – 2027 resmi dilantik.

Forum CSR ini diketuai oleh La Ode Samsul Barani. Dia dan pengurusnya dilantik oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan di Hotel Azizah Kendari, Jumat (18/11).

Diketahui, Forum CSR Sulawesi Tenggara ini terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dengan Nomor SK: 510 Tahun 2022 tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan mengatakan, Forum CSR adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

Baca Juga:  Ulah PT Tosida dan Lemahnya DPRD Sultra Hadapi Penambang Nakal

“Jadi setiap perusahaan atau badan usaha di Sultra ini harus bisa memberikan kesejahteraaan sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Dia menegaskan, jika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungannya tempat beroperasi, maka tidak menuntut kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan, sebab semua telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, Ketua CSR Sultra, La Ode Samsul Barani menyebut, pengurus dalam forum ini adalah elemen masyarakat dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis lingkungan, DPRD, OPD terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya.

Untuk mengeksiskan dan menjalankan tugas sesuai AD/RT Forum CSR Sultra itu sendiri, pihaknya bakal membangun kerja sama dan sinergitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra termaksud dengan pihak Pemprov Sultra sendiri.

Baca Juga:  Reses DPRD Sultra, Warga Bombana Minta Pertanian Diperhatikan

“Semoga dengan terbentuknya Forum CSR Sultra ini, masyarakat bisa merasakan manfaat positif melalui program-program khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan,” tambahnya.

Kendati demikian, La Ode Samsul Barani tidak merinci seberapa banyak perusahaan yang telah bernaung dibawah forum tersebut, namun pihaknya bakal melakukan reker lebih dulu, pendataan perusahaan guna memantau keseriusaan pihak perusahaan dalam memajukan daerah khususnya Sultra.

“Ini semua adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang kita cintai,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kadin Sultra dan Kadin Kolaka Masukan 47 Ton Beras Lokal ke Alfamidi Daerah Sulawesi

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kadin Kolaka secara perdana melakukan pengiriman beras lokal hasil pertanian di Kabupaten Kolaka.

Pengiriman sebanyak 47 ton beras lokal ini untuk pertama kalinya disalurkan ke toko Alfamidi wilayah distribusi Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan pengiriman perdana beras lokal dari Kabupaten Kolaka akan masuk ke toko Alfamidi yang berada di pulau Sulawesi.

“Beras lokal masuk ke Alfamidi, dan beras ini diambil dari petani-petani lokal di Kolaka Raya,” ungkapnya, Jumat, 18 November 2022.

Hal tersebut sebagai salah bentuk misi dagang yang dibangun oleh Kadin Sultra, melalui perusahaan binaannya dari Kabupaten Kolaka CV. Zalva berhasil melakukan pengiriman sebanyak satu kontainer dengan berat 47 ton.

Baca Juga:  PT PKT Raih Penghargaan PRIA 2022 Kategori Anak Usaha BUMN

“Ini adalah salah satu misi dagang Kadin Sultra yang berkolaborasi bersama Kadin Kolaka. Ini juga sebagai bentuk sinergi bersama Kadin Daerah dan pengusaha lokal untuk bisa masuk ke Retail marketing,” jelasnya.

Dalam pengiriman beras lokal tersebut, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sultra, terkhusus di sektor pertanian.

“Pengiriman beras lokal ini akan menjangkau Wilayah Sulawesi Tenggara dan Wilayah Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending