Connect with us

Berita

Ampuh Sultra Minta APH Tangkap Pelaku Ilegal Mining di Kooridor PT ACM dan Eks PT Malibu

Penulis: Aldi

Published

on

KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menyelidiki dan menangkap pelaku penambang ilegal di lahan kooridor PT Adhikara Cipta Mulya (PT ACM) dan di eks PT Malibu.

Pasalnya, dugaan pertambangan ilegal tersebut telah merusak tujuan kepolisian selama ini untuk menciptakan zero ilegal mining di Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah kooridor PT ACM dan eks PT Malibu merupakan suatu pembangkangan terhadap Aparat Penegak Hukum.

“Polda Sultra sudah bersusah payah untuk mewujudkan zero ilegal mining di Sultra, tapi para penambang ilegal di kooridor PT. ACM dan eks PT. Malibu itu justru terkesan tidak peduli. Ada apa?,” tanya Hendro dengan nada kesal.

Padahal kata dia, kurang lebih 3 tahun Polda Sultra gencar melakukan penertiban tambang ilegal di seluruh wilayah pertambangan di Bumi Anoa dengan melakukan patroli secara masif. Hal itu semata-mata untuk menjalankan instruksi Kapolri untuk mewujudkan zero ilegal miming di seluruh indonesia termaksud Sulawesi Tenggara.

“Ini tidak boleh di biarkan, siapapun yang melakukan penambangan secara ilegal di wilayah kooridor PT. ACM dan eks PT. Malibu harus segera di tangkap dan di penjarakan,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu juga meminta kepada Kejati Sultra untuk mengidentifikasi perusahaan pemilik IUP yang melakukan kongkalikong dengan penambang ilegal di wilayah kooridor PT ACM dan eks PT Malibu.

“Kami minta agar supaya pihak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan terkait perusahaan yang memfasilitasi dokumen terbang serta jetty untuk para penambang ilegal di kooridor PT ACM dan eks PT Malibu,” pintahnya.

Pihaknya juga menegaskan, akan mengawal kasus tersebut bahkan sampai ke pusat. Apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Aparat Penegak Hukum di daerah tidak mampu mengungkap dalang penambangan ilegal di wilayah kooridor PT ACM dan eks PT Malibu Konawe Utara.

“Ada mekanismenya, selain itu kita wajib menghargai aparat penegak hukum di daerah, baik itu Polda Sultra maupun Kejati Sultra untuk segera mengungkap praktik pertambangan ilegal hingga praktik pencucian uang hasil hasil penambangan ilegal di wilayah Blok Morombo, Konawe Utara,” pungkas Hendro.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending