Connect with us

Berita

Aliansi Rakyat Bersatu Sultra Desak Mentri BUMN, Erick Thohir Mundur

Penulis : Hamid

Published

on

Penempelan spanduk #Erickout# dibeberapa titik Kota Kendari

KendariMerdeka.com, Kendari – Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi mendesak Mentri BUMN, Erick Thohir turun dari jabatanya, aksi unjuk rasa diwarnai dengan pengibaran spanduk-spanduk bertuliskan Erickout dibeberapa titik BUMN di kota Kendari, Senin (22/9/2020).

Juru Bicara ARB Sultra, Hartono mengatakan, sudah lebih dari 4.000 pekerja BUMN di PHK sementara ratusan karyawan lainnya berbulan bulan gajinya tidak dibayar. Belasan ribu karyawan BUMN yang masih bekerja gajinya dipotong dan tidak dibayar utuh.

Hartono memaparkan, Pertamina rugi Rp 11 Trilyun, laba PGN ambruk 87%, Garuda rugi Rp 10 Trilyun, PT KAI rugi Rp 1,3 Trilyun, Antam, PLN, Angkasa Pura 1 dan 2, E-Commerce Blanja.com ditutup, dan masih banyak yang lainnya.

“Kegagalan Erick Thohir memimpin BUMN semakin sempurna dengan bertambahnya utang BUMN dan dibentuknya struktur jabatan yang tidak efisien dan boros. Seperti staff khusus Direksi bergaji Rp 50 juta perbulan dengan jumlah yang sangat mungkin mencapai ribuan orang, Advisor yang konon digaji Rp 25 juta perbulan, dengan jumlah yang juga bisa mencapai ribuan orang,” jelas Hartono.

Kata Hartono, penempata ribuan direksi dan komisaris yang tidak transparan dengan penilaian kemampuan yang sangat subjektif, serta beraroma koncoisme juga memperparah kondisi BUMN, serta membuat BUMN semakin tidak profesional.

Rangkap jabatan di masa Erick Thohir yaitu 564 orang meningkat 100% dibanding era Dahlan Iskan yaitu 271 orang dan meningkat 150% dibanding era Rini Soemarno yaitu 222 orang. Rangkap Jabatan ini bertentangan dengan 7 UU dan 2 Peraturan Pemerintah yaitu: Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 33, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf (h), UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 42-43, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 5 poin (6), UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 28 ayat (3), PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 54  dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Pasal 48 ayat (1).

Data dan angka di bawah ini kata Hartono, membuktikan kegagalan tersebut. Saat Erick Thohir ditetapkan menjadi Ketua Pelaksana PEN dan Penanganan Covid 19 tanggal 20 Juli 2020, korban meninggal akibat Covid -19 berada di angka 4.239 orang dan yang tertular 88.214 orang. 70 hari kemudian, 20 September 2020 korban corona meninggal 9.444 orang atau naik 118 %, yang tertular 240.687 orang atau naik 172 %.

Di bidang ekonomi yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir sebagai ketuan Pelaksana PEN juga terlihat gagal total. Diprediksi dalam 10 hingga 20 hari ke depan Indonesia akan masuk dalam jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi dikisaran minus 7%. PHK masal menurut survei sudah mencapai 29 juta orang. UMKM yang tutup tembus 70%, kemiskinan meningkat hampir 10%. Diduga mahasiswa drop out sekitar 50% dari total nahasiswa. Pengangguran bertambah, keresahan meningkat, konflik sosial antar kelompok dll dengan beragam sebab marak di berbagai tempat antara lain: Kendari, Pati, Gorontalo, Pekalongan, Palalawan, Sidoarjo, Ciamis, Samarinda, Ciracas, Mamberamo, Maluku Tengah, Bekasi, Wamena, Jambi, Tangerang, Ciledug dan sebagainya.

“Upaya Jokowi untuk membangun negara dalam situasi Covid 19 ini menjadi sangat gaduh, karena langkah langkah Erick Thohir yang melanggar konstitusi, boros, tidak tepat sasaran. Serta pengisian posisi BUMN yang beraroma koncoisme,” terangnya

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Seleksi Direktur PDAM Baubau Diduga Sarat Nepotisme

Penulis : Redaksi

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) diprotes oleh peserta. Pasalnya pengumuman setiap tahapan tidak transparan dan diduga meloloskan kelurga Wali Kota Baubau.

Salah seorang peserta seleksi Budi Amin memerotes pengumuman yang dikeluarkan oleh tim panitia seleksi (Pansel), Senin (12/10/2020). Dari 9 calon direktur termasuk dirinya, 3 nama ditetapkan sebagai peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lolos ke tahap selanjutnya.

Menurut Budi, dalam pengumuman itu, Pansel tidak menyertakan skoring hasil penilaian dari awal tahapan hingga saat ini. Sehingga ia merasa proses ini janggal, dan tidak objektif.

“Seharusnya, di setiap tahapan harus diumumkan nilainya, di-rangking, indikator penilaiannya harus jelas supaya kita peserta puas dengan pengumuman ini. Di pengumuman ini tidak jelas, nomor satu nilainya berapa tidak jelas,” keluh Budi Amin saat ditemui di Kendari.

Transparansi itu, kata Budi penting untuk dilakukan, sebab, menurut dia, PDAM itu bukan perusahaan keluarga, melainkan milik daerah dan harus dikelola secara profesional. Akhirnya, ia menaruh curiga, proses seleksi ini sarat nepotisme, karena ada keluarga Wali Kota Baubau yang diloloskan.

“Dalam daftar nama yang lolos di 3 besar itu ada keluarga Wali Kota Baubau, istri dari nama yang lolos itu adalah kemenakan langsung dari kuasa pemilik modal (Wali Kota Baubau) dan itu melanggar aturan,” ungkap dia.

Dia pun meminta agar proses tersebut diulang sejak tahapan pertama dan meminta Komisi I DPRD Baubau agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah itu. “Sebagai lembaga pengawasan, proses seleksi seperti harus diawasi,’ tukas dia.

Senada dengan itu, peserta yang lain Alamsyah melihat porsi penilaian untuk psikotes 40 persen terlalu besar, sementara untuk psikotes sendiri kata dia tidak terlalu masuk akal. Seandainya porsi penilaian untuk presentasi lebih tinggi ia menganggap lebih masuk akal.

“Penilaian tidak ada transparansi, sehingga tiba-tiba muncul tiga nama. Kita tidak melakukan komplen sejak awal seleksi, karena kami mengira prosesnya sesuai harapan, tapi faktanya tidak sesuai,” kata Alamsyah saat dihubungi melalui telepon.

Dia juga melihat ada dugaan nepotisme yang terjadi dalam proses seleksi. Nama yang diloloskan dalam urutan kedua itu adalah keluarga Wali Kota Baubau. Alamsyah mengaku tak mempersoalkan urutan nama, hanya saja penilaian yang tidak transparan.

“Saya menganalisa dulu, melihat dulu persoalan ini dengan fakta-fakta yang ada, artinya secara prinsip wajar untuk menyuarakan, tidak memprotes hasil dari (Pansel) kita menghargai keputusan pansel tapi kita ingin ada transparansi,” katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Diduga Gunakan IUP Mati dan Garap Hutan Lindung, Formasi Laporkan PT Selebes Pasific Mineral di Polda Sultra

Penulis : Ahmad

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Forum Pemerhati Investasi Sulawesi Tenggara melaporkan aktivitas ilegal PT Selebes Pasific Mineral di Polda Sultra atas dugaan penyerobotan hutan lindung di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, Jumat 2 Oktober 2020.

“Hari ini kami laporkan PT Selebes di Polda Sultra atas dugaan ilegal mining,” jelasnya.

Izin Usaha Pertambangan PT Selebes Pasific Mineral kata La Ode telah mati sejak Tahun 2015 namun terus melakukan pengerukan nikel di bumi oheo tersebut.

“IUP PT Selebes sudah mati. Namun hasil penelusuran kami di lapangan. PT Selebes masih terus beraktivitas,” ungkapnya.

“Data kami miliki, PT Selebes juga tidak memiliki IPPKH. Namun mereka terus menggarap hutan lindung,” tambahnya.

Dengan hadirnya Polres di Konut kata La Ode harapannya bisa meminimalisir kejahatan di bidang pertambangan. Namun faktanya, pengerukan nikel secara ilegal semakin marak terjadi.

“Aparat penegak hukum di mana? di Konut sudah ada Polres. Tapi aktivitas pertambangan ilegal semakin menjadi jadi,” katanya.

Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin Dinas ESDM Sultra Nining membenarkan IUP PT Selebes Pasific Mineral sudah mati sejak 2015.

“Untuk apa kami turun cek IUP yang sudah mati. Kalau ada aktivitas di IUP yang sudah mati itu sudah ranah penegak hukum,” tegasnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra Beni Raharjo membenarkan PT Selebes Pasific Mineral belum memiliki IPPKH.

“PT Selebes belum memiliki IPPKH,” singkatnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Jaringan Ahli Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Ilegal PT Daka Group

Penulis : Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Jaringan Advokasi Hukum dan Lingkungan Indonesia (Jaringan – Ahli) Mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghentikan aktivitas pertambangan ilegal PT Daka Group.

Ketua Jaringan AHLI, Aslan Kopel mengatakan, PT Daka Group yang berlokasi di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, yang beroperasi di bidang biji Nikel. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Jaringan Ahli Sultra ada beberapa temuan yang di lakukan PT Daka Group.

“Diantaranya kami menduga bahwa PT Daka Group tidak memiliki Izin terminal Khusus (tersus) atau Jetty, hal ini dapat dilihat dari lokasi Jettynya yang berada tepat disamping SDN 3 Lasolo Kepulauan, jadi atas dasar itu Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan Izin di Dekat sekolah,” bebernya.

Selain terminal Khusus, PT Daka Group juga tidak memiliki izin penampungan limbah B3 sehingga hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

“Hal ini tentunya melanggar ketentunan Undang-Undang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 pasal 59 ayat (4) bahwa Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki Izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Aslan.

Adapun sanksinya di atur pada pasal (102) bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milliar rupiah).

Lebih lanjut aslan menjelaskan,
PT Daka Group juga diduga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan RI. Sesuai dengan pasal 134 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, lalu di tegaskan pada Pasal 50 ayat 3 Huruf G Jo Pasal 38 Ayat 3 Undang- Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di terbitkan oleh Kementrian Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Kemudian dalam pasal 78 Ayat 6 UU Kehutanan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar dan sanksi admistratif berupa pencabutan IUPK yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (Pasal 119 UU Minerba).

“Jaringan Advoaksi Hukum dan Lingkungan Indonesia mendesak Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara untuk mencabut IUP/ IUPK milik PT Daka Group,” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make