Connect with us

Berita

AJI dan IJTI Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RUU KUHP

Penulis : Redaksi

Published

on

Ilustrasi. (Int)

KendariMerdeka.com – Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja Rabu, 4 April 2020.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sempat mengatakan bahwa pimpinan Komisi III DPR meminta waktu satu pekan untuk mengesahkan RUU KUHP. Namun Ketua Komisi III DPR Herman Herry kemudian meluruskan pernyataan Aziz dan menyatakan bahwa Komisi III hanya meminta persetujuan pimpinan DPR untuk memulai pembahasan RUU KUHP pada awal April 2020.

Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan surat presiden yang baru. Yasonna khawatir RUU KUHP yang akan disahkan akan bermasalah pada masa mendatang jika tidak ada surat presiden.

“RUU KUHP merupakan satu dari sejumlah RUU yang gagal disahkan pada penghujung masa kerja DPR periode 2014-2019 setelah mendapatkan protes besar dari mahasiswa dan masyarakat sipil, September tahun lalu. Protes tersebut memicu protes luas masyarakat, di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, dan menyebabkan setikdanya 5 mahasiswa meninggal,” beber Yadi melalu rilis pers yang diterima KendariMerdeka, Kamis 9 April.

Senada dengan itu, Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan mengatakan, menurut kajian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), setidaknya ada 10 pasal dalam draft RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019 yang bisa mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Setelah mendapar protes luas, draft itu mengalami sedikit perubahan pada pasal 281.

“Melihat draft RUU KUHP tersebut, DPR dan Pemerintah tidak hanya mengabaikan masukan masyarakat sipil dengan mempertahankan pasal-pasal yang selama ini banyak dikritik. Keduanya juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu,” ujar Manan.

AJI dan IJTI menyoroti rencana pembahasan RKUHP yang berbarengan dengan penanganan wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah mencatat jumlah orang meninggak akibat terinfeksi COVID-19 mencapai 221 orang per Selasa (7/4/2020). Sedangkan total yang positif sebanyak 2.738 orang dan sembuh 204 orang.

Menyikapi pembahasan RUU KUHP ini, kami menyatakan sikap:

1. Mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU KUHP di tengah wabah COVID-19. Termasuk menunda RUU-RUU lainnya yang bermasalah seperti RUU Cipta Lapangan Kerja. Dengan banyaknya pembatasan di tengah pandemi saat ini akan menyulitkan masyarakat sipil, termasuk komunitas pers, ikut memberikan masukan secara maksimal dalam pembahasan RUU tersebut.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan surat presiden baru yang dapat menjadi dasar kelanjutkan pembahasan RUU KUHP.

3. Meminta pemerintah dan DPR fokus pada penanganan COVID-19 yang telah menelan korban jiwa dan berdampak besar pada perekonomian nasional. Membahas RUU yang bermasalah di tengah pandemi COVID-19 hanya akan membuat energi bangsa ini terpecah dan melemahkan penanganan yang dapat memicu dampak lebih luas di masyarakat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bahtra Banong Sebut Partai Gerindra Prioritaskan Kader Internal Untuk Maju di Pilgub dan Pilkada 2024

Published

on

KENDARI – Dalam menghadapi momentum politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota se Sultra Tahun 2024, Partai Gerindra harus memprioritaskan kader Internalnya untuk diusung menjadi Calon Kepala Daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Bahtra Banong, anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra Dapil Provinsi Sultra saat diwawancara di Kota Kendari, Kamis (18/4).

“Yang pertama, Pak Dasco selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra sudah menjelaskan di media, bahwa hari ini Partai Gerindra akan memprioritaskan kader untuk maju, apakah itu Pemilihan Gubernur (Pilgub), apakah itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten/Kota, maka kita pasti akan memprioritaskan atau mengutamakan kader,”ungkapnya.

Lanjutnya, kenapa demikian? karena hari ini kan, Partai Gerindra khususnya di Provinsi Sultra, untuk DPR RI, kami pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan suara terbanyak, tentu juga dengan dasar itu, kami akan mendorong kader.

“Terus yang kedua, sekarang kan Gerindra, Ketua Umumnya sudah jadi Presiden, kami ini sekarang partai penguasa,”ujarnya.

Sambungnya lagi, ya, yang namanya Partai Penguasa, pasti ingin kadernya memimpin, dalam rangka apa? dalam rangka melanjutkan pembangunan di daerah-daerah. Jadi itu garis besarnya, Gerindra, Insya Allah akan mengutamakan kader untuk diusung, apakah itu Pilgub, apakah itu Pilkada tingkat Kabupaten/ Kota.

“Jadi dengan mengusung kader internal, maka akan memudahkan dalam pembangunan daerah di era pemerintah Prabowo-Gibran kedepan dan kemudian memudahkan dalam menyukseskan visi-misi Prabowo-Gibran, salah satunya Program makan siang gratis, dan program-program lainnya,”tegasnya.

Kata Bahtra, untuk Pilwali Kota Kendari, sejauh yang kami amati, baru satu kader Gerindra yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Kendari yaitu Yudhianto Mahardika yang juga saat ini menjadi Anggota DPRD Provinsi Sultra dari Fraksi Partai Gerindra.

“Kalau memang beliau serius, maka pasti akan didorong, karena bagaimanapun kita akan dorong kader, tidak ada kader lain kan, karena sejauh ini, tidak ada kader lain,”ucapnya.

Lebih lanjut Bahtra mengatakan dan yang berpotensi untuk memenangkan Pilwali di Kota Kendari adalah Yudhianto Mahardika, karena suaranya di Pilcaleg kemarin cukup signifikan dan cukup besar.

“Dan kami (Partai Gerindra) juga percaya diri akan menang, masa partai yang diluar pemenang Pilpres saja, atau pemenang Pileg saja, mau maju, masa kami yang pemenang Pilpres dan pemenang Pileg, tidak berani memajukan kader,”imbuhnya

Anggota DPR RI dua periode ini, menegaskan bahwa kita akan dorong Yudhianto Mahardika, dan kita akan mencari koalisi, karena kan syaratnya harus 7 kursi untuk Pilwali Kota Kendari, sementara Gerindra hari ini kursinya hanya dua, yang tadinya empat kursi, menurun kedua, tetapi kita akan cari koalisi-koalisi lain.

“Makanya, kami sarankan kepada Yudhianto Mahardika untuk mendaftar di Partai-partai lain, sehingga Koalisi kita cukup untuk mendorong Calon,”

“Jadi semua partai, kita punya peluang berkoalisi dengan semua partai, dan saya pikir semua partai, mau berkoalisilah sama Gerindra, karena kita adalah partai pemenang Pilpres, pasti mau mereka,”

“Dan apabila ada diluar kader yang mendaftar ke Gerindra, ya, kita prioritaskan kader dulu, sebelum melirik yang lainnya, kita prioritaskan kader dulu yang cukup potensial,”tutupnya.

Continue Reading

Berita

Yudhianto Calon Wali Kota Kendari Yang Pertama Ambil Formulir di Partai Perindo

Published

on

KENDARI – Yudhianto Mahardika menjadi salah satu kandidat Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Kendari yang mengambil berkas pendaftaran di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Kendari

Pengambilan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Kendari Yudhianto Mahardika diwakili Liaison Officer (LO) Sastra Alamsyah bersama rekan Fadli Tanawali, Kamis (18/04/2024).

Ketua Tim Penjaringan Calon Wali Kota Kendari dari Partai Perindo, Andi M. Budihard mengungkapkan, Yudhianto Mahardika merupakan Bacalon pertama yang mengambil berkas pendaftaran di Partai Perindo.

“Hari pertama buka (18/04) baru Pak Yudhianto yang ambil formulir. Hari ini Dijadwalkan Pak Asmawa Tosepu juga ambil formulir pendaftaran calon wali kota,” ungkap Andi.

Andi mengungkapkan, Partai Perindo merupakan partai terbuka, sehingga siapa saja bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah termasuk non kader.

Ia juga mengungkapkan bahwa figur non kader juga berpeluang diusung oleh Partai Perindo berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan pada 25 April mendatang. “Siapapun (Calon Wali Kota) berpeluang untuk diusung jika hasil survei nya bagus,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sastra Alamsyah selaku LO Yudhianto Mahardika mengatakan, pengambilan berkas calon wali kota Kendari di Partai Perindo merupakan bentuk komitmen kuat pihaknya untuk menggunakan Perindo sebagai kendaraan politik untuk menghadapi Pilwali.

“Kami menyatakan siap bertarung di Pilwali Kota Kendari. Insyah Allah bertambah parpol (Partai Politik) yang mendukung Yudhi,” ungkap Sastra Alamsyah.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan seluruh partai dan optimis bisa mendapatkan dukungan.

Continue Reading

Berita

Buka Puasa Bersama Jadi Momen Pertemuan ASR dan Asrun

Published

on

KENDARI – Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) bertemu dengan mantan Walikota Kendari Asrun di momen buka puasa bersama yang digelar Siska Karina Imran (SKI), yang merupakan menantu Asrun. Pertemuan itu berlangsung di kediaman SKI, Jumat, 5 April 2024.

ASR didampingi oleh Ketua Tim Pemenangannya Mayor Jenderal TNI (Purn) Purnomo Sidi saat hadir di kediaman SKI. Dalam pertemuan itu, tampak hadir sejumlah figur lainnya seperti anggota DPRD Sultra Sudirman, mantan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, dan mantan Wakil Walikota Kendari Musaddar Mappasomba.

Saat duduk semeja, ASR tampak diapit oleh Asrun dan Musaddar dikanan kirinya. Mereka terlibat perbincangan hangat sepanjang pertemuan itu.

Pertemuan ASR-Asrun merupakan yang pertama kalinya di depan publik sejak pernyataan resmi ASR untuk maju sebagai calon gubernur Sultra. Asrun sendiri merupakan salah satu tokoh sentral perpolitikan di Sultra, dimana dia merupakan mantan Walikota Kendari dua periode dan calon Gubernur Sultra pada Pilgub 2018 silam.

Sejak menyatakan diri secara resmi maju sebagai calon gubernur pada hari Kamis, 28 Maret lalu, ASR telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon gubernur, yakni Demokrat dan PDIP. Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan Ketua Gerindra Sultra Andi Ady Aksar.

“Pertemuan dengan Pak Asrun dan tokoh-tokoh lainnya merupakan bagian dari silaturrahmi dalam momentum ramadhan ini. Saya juga akan bersilaturrahmi dengan tokoh-tokoh lain di Sultra, baik itu di wilayah daratan maupun kepulauan,” kata ASR dalam press releasenya, Sabtu, 6 April 2024.

Menurutnya, dia sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan siapa saja untuk turut bersama-sama membangun Sultra ke arah yang lebih aman, sejahtera, dan relijius.

Continue Reading

Trending