Connect with us

Berita

AJI dan IJTI Kecam BNNP Sultra Atas Pembatasan Kerja Jurnalis

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM, – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam tindakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra atas tindakan yang diduga telah membatasi kinerja wartawan yang hendak meliput, Selasa(28/12/2021).

Pasalnya, beberapa wartawan yang akan meliput kegiatan pres release akhir tahun 2021 di Aula BNNP Sultra diusir oleh sejumlah pegawai dengan alasan protokol kesehatan.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Kendari, La Ode Kasman Angkosono mengatakan, pembatasan jumlah wartawan yang meliput merupakan salah satu tindakan upaya menghalang-halangi kerja jurnalis untuk mendapatkan akses informasi publik.

“Untuk itu, kami mengecam dan menyayangkan tindakan pihak BNNP tersebut. Padahal, sehari sebelum adanya konfrensi pers, Humas BNNP telah menyebar undangan lewat group WA,” katanya, Selasa(28/12/2021).

Baca Juga:  AJI Kendari Desak Jaksa Tuntut Maksimal Pelaku Penganiaya Jurnalis

La Ode Kasman menjelaskan, jurnalis merupakan representasi pejuang kepentingan publik, sebagaimana tugas pokoknya yaitu menyuarakan kepentingan publik. Selain itu La Ode Kasman juga menyebutkan, jika alasnnya adalah Prokes, ia menilai bukanlah sebuah alasan.

“Kenapa baru kali ini ada pembatasan, padahal sebelum-sebelumnya tidak ada pembatasan terhadap jumlah wartawan yang datang liputan, meski ditengah pandemi,” cetusnya.

Hal senada diungkapkan, Koordinator Divisi Advokasi IJTI Sultra, Mukhtaruddin mengatakan, hal ini merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis, harusnya tidak ada pembatasan.

“Kami meminta agar pimpinan BNNP Sultra untuk segera meminta maaf secara terbuka,” tegasnya.

AJI Kendari dan IJTI Sultra juga menyebutkan Pasal Undang-undang Nomor 49 tahun 1999 tentang pers untuk dibaca dan dipahami lagi oleh BNNP Sultra, serta untuk beberapa instansi lainnya yang sering melakukan pembatasan untuk peliputan informasi.

Baca Juga:  BNNP Sultra Musnahkan Sabu Sebanyak 678,12 Gram

Kami mengingatkan bahwa kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers       nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara pada Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pidana tentang pengahalangan kerja jurnalis. Berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalis dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

 

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

Kanwil Kemenkumham dan Kadin Sultra Teken MoU Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sultra melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan Memorandum of Understanding tersebut terkait fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, acara tersebut bertempat di salasatu hotel di Kota Kendari, Senin (8/8/2022).

Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang mengatakan bahwa giat tersebut merupakan hal yang membahagiakan baginya, sebab pemerintah melalui Kemenkumham telah mengajak pihaknya untuk lebih memahami dan memfasilitasi layanan hukum pendaftaran hak kekayaan intelektual dan perseroan perorangan.

Beliau menyampaikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak cipta dan karya masyarakat.

“Yang tanpa disadari, saat ini untuk mengurus izin usaha dengan mencantumkan nama dan logo perusahaan sebagai identitas perusahaan, kita memiliki hak yang tidak dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan diluar kewenangannya,” jelasnya.

Baca Juga:  Tindakan Represif Satpol PP dan Oknum Kepolisian Terhadap Jurnalis di Kendari Kembali Terjadi

Demikian pula dengan produk yang dihasilkan dengan merek yang telah didaftarkan secara resmi, tentu akan ada mekanisme yang harus dilakukan.

“Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting untuk dipahami,” ucapnya.

Kadin Sultra juga mengapresiasi terobosan Kemenkumham dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, konsep perseorangan, yang memungkinkan UMKM melakukan scale up usaha, akses pembiayaan perbankan dan keringanan pajak dengan pembiayaan dengan waktu tertentu.

Lanjutnya, membeberkan bahwa sejauh ini Kadin Sultra telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan berbagai pihak, meliputi bidang usaha di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, media, perhotelan, pelayanan kesehatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

“Kerja sama-kerja sama tersebut telah kami tindaklanjuti dengan berbagai kegiatan konkret,” pungkasnya.

Baca Juga:  Pengedar Sabu Jaringan Lapas Kendari Diringkus BNNP

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengatakan bahwa, penandatanganan naskah nota kesepahaman dengan Kadin Sultra terkait fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan.

Ia mengungkapkan, bahwa MoU yang dilakukan bukan hanya dengan pihak Kadin Sultra saja, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota yang ada di Sultra, tentang layanan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Yang salasatu lingkupnya tentang kekayaan intelektual,” ucapnya.

Kemudian kepada DPRD tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Lalu kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah tentang penyuluhan hukum terpadu. Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap giat tersebut dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra.

Baca Juga:  BNNP Sultra Tangkap Bandar Narkoba Lintas Provinsi

“Serta, perlindungan khazanah tradisi budaya masyarakat Provinsi Sultra,” ujarnya.

“Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi warga masyarakat Sultra karena kita mewarisi khazanah intelektual dan Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap giat tersebut dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra.

“Serta, perlindungan khazanah tradisi budaya masyarakat Provinsi Sultra,” ujarnya.

“Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi warga masyarakat Sultra karena kita mewarisi khazanah intelektual dan Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ratusan Personil Gabungan TNI-Polri Diterjunkan Untuk Pengamanan Pilwabup Koltim

Published

on

By

Kapolres Kolaka, AKBP Resza Ramadianshah

KENDARIMERDEKA.COM, KOLAKA TIMUR – Kepolisian Resor Kolaka terjunkan ratusan personil gabungan TNI-Polri dan Satpol PP untuk mengamankan pemilihan Wakil Bupati (Wabub) Kolaka Timur (Koltim) sisa masa jabatan periode 2021-2026

Kapolres Kolaka, AKBP Resza Ramadianshah menyebutkan, sebanyak 400 personil gabungan yang ikut dalam pengamanan pemilihan Wabup Koltim yaitu 200 personel Polres Kolaka, 100 personel Brimob Polda Sultra, 20 personel TNI dan 80  anggota Satpol PP.

“400 personil gabungan TNI-POLRI dan Pol PP ini telah disiapkan sehari sebelum pemilihan Wabub yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim,” katanya, Kamis (28/7/2022).

Kata Resza, ratusan personil itu sudah disiagakan mulai kemarin, dan rencananya sampai dengan penetapan Wabup Koltim terpilih.

Baca Juga:  Tindakan Represif Satpol PP dan Oknum Kepolisian Terhadap Jurnalis di Kendari Kembali Terjadi

“Kemungkinan, kami akan bersiaga sampai besok, hingga penetapan pemilihan oleh DPRD,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemilihan Wabub Koltim telah dikerucutkan dua nama, yaitu Abdul Aziz dan Diana Massi, yang merupakan istri dari Mantan Bupati perpilih 2019 lalu, yaitu Almarhum Samsul Bahri Majid.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

KNPI Harap Pilwabup Koltim Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Setelah sekian lama Kolaka Timur kekosongan pemerintahan defenitif, pemilihan Wakil Bupati pengganti antar waktu Almarhum SBM dan Ibu Meri akan dihelat besok 28 Juli 2022 di Kantor DPRD Kolaka Timur.

Menyambut hajatan tersebut KNPI Kolaka Timur menghimbau panitia pelaksana, pemilik suara dan kandidat calon untuk bersama-sama menjaga keamanan daerah. Bahkan secara tegas KNPI meminta seluruh masyarakat untuk berpartisipasi lebih demi kondusifitas daerah.

Hal itu disampaikan Nukman, Ketua KNPI Koltim melalui release persnya, Rabu, (27/07/2022).

Nukman mengatakan bahwa kita mesti menyambut dengan riang gembira momentum ini. Masyarakat Koltim telah lama menanti pemerintahan yang defenitif. Kini telah tiba saatnya menentukan siapa yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan Almarhum dan Ibu Meri.

Baca Juga:  AJI Kendari Desak Jaksa Tuntut Maksimal Pelaku Penganiaya Jurnalis

“Ayo kita pastikan pemilihan berjalan lancar dan baik-baik saja. Jadikan hal ini sebagai ajang silaturahmi rakyat Kolaka Timur,” kata Nukman.

Selain itu KNPI juga mensuport secara penuh panitia pelaksana dan seluruh anggota DPRD yang selama ini bekerja keras dalam hal mempersiapkan pemilihan. Sebab, desah – desus kekosongan pemerintahan defenitif di Koltim telah banyak menimbulkan spekulasi publik.

“Kita apresiasi kerja-kerja Panli. Publik tau kalau langkah panitia sangat berdinamika untuk menyiapkan pemilihan ini,” kata Nukman

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending