Connect with us

HUKRIM

Abaikan Maklumat Kapolri, Polisi Acuhkan Sabung Ayam di Gunung Jati

Penulis : Kadek

Published

on

Ilustrasi. (INT)

KendariMerdeka.com, Kendari – Adanya pembatasan keluar rumah dan berkumpul sesuai maklumat Kapolri dan Gubernur selama Pandemi Covid-19, tidak diindahkan puluhan penikmat sabung ayam di Gunung Jati Kendari. Aksi yang sarat perjudian ini, juga dibiarkan aparat kepolisian.

Sebuah rekaman video belum lama ini yang diunggah oleh seorang di media sosial menjadi jelas, bahwa Sabung Ayam yang menciptakan keramaian dalam jumlah banyak tak pernah dilarang oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Polres Kendari terang-terangan membiarkan aksi perjudian. Perjudian yang terang-terangan ini menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Kota Kendari.

Rekaman tersebut memperlihatkan, ratusan orang menyaksikan judi sabung ayam setiap hari. Ada yang menonton dan adapula yang saling mengadu ayamnya.

Baca Juga:  Usai Pesta Miras di Kamar Kos, Warga Amarilis Ditikam Temannya Hingga Tewas

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui adanya perjudian Sabung Ayam di Gunung Jati. Dia mengatakan, bahwa judi sabung ayam dilakukan setiap hari. Tak ada pengaruh dengan wabah virus Corona di lorong tersebut.

“Setiap jam 4 sore (Pukul 16.00 wita) pak,”kata dia bercerita.

Pengamat Hukum Pidana, Dr Dahlan Moga MH menilai, Perjudian Sabung Ayam adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat di pasal 303. Dosen Pasca Sarjana di Universitas Haluoleo Kendari ini menganggap, pembiaran yang dilakukan kepolisian atas aktivitas Judi Sabung Ayam menjadi gambaran bahwa Institusi Polri lemah Dimata masyarakat. Baginya, Maklumat Kapolri yang baru -baru dikeluarkan tidak mensyaratkan orang tertentu. Setiap orang yang membuat kerumanan dengan jumlah masa yang banyak itu sudah bisa dibubarkan.

Baca Juga:  Kepala Imigrasi: 156 TKA Gelombang Pertama Gunakan Visa Kerja

“Apalagi ini judi sabung ayam. Seharusnya Polisi dalam hal ini Kapolres Kendari dan Kapolda Sultra, bisa tegas mengambil langkah. Kalau saja dibiarkan, ketentuannya hanya ada dua. Pertama mereka tak berani, atau aparatnya yang ada didalamnya,”tegas asisten Ahli DPRD Sultra ini, (2/04/2020).

Ketua Peradi Kota Kendari ini meminta Kapolda Sultra mengevaluasi Kapolres Kendari dan jajarannya di Polsek yang membiarkan Judi Sabung Ayam. Padahal, Polisi bisa membubarkan kegiatan tersebut. Katanya, jika para pensabung ayam ini tidak mengindahkan, maka bisa ditindak.

“Ini yang menjadi permasalahan, seharusnya Polisi bisa melakukan pelarangan,”katanya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Muhamad Sofwan Rosyidi yang dikonfirmasi melalui pesan wastshap tidak membalas pesan wartawan terkait ditanyakan soal sambung ayam di Gunung Jati.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Lurah Gunung Jati, Alimudin mengaku resah dengan kegiatan Judi Sabung Ayam. Dia mengaku sudah berkordinasi dengan Camat untuk mendesak Kepolisian melakukan Penindakan. Namun, sampai saat ini, penindakan tak kunjung dilakukan .

“Kita juga bingung. Padahal Polisi tau ji, namun ketika kita kordinasi sampaikan, namun tak ada tindakan,”keluhnya.

Penulis: Kadek

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Kepala Imigrasi: 156 TKA Gelombang Pertama Gunakan Visa Kerja

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Jepang dan Mimpi Menguasai Asia dari Teluk Kendari

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Kepala Imigrasi: 156 TKA Gelombang Pertama Gunakan Visa Kerja

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Heboh, Pasien Covid-19 di Konawe Melarikan Diri Dari Rumah Sakit

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Cara Brimob Polda Sultra Hidupkan Ojek Online Ditengah Pandemi Covid-19

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Menikmati Pemandangan Al Alam, Masjid Terapung Teluk Kendari

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending