HUKRIM

Abaikan Maklumat Kapolri, Polisi Acuhkan Sabung Ayam di Gunung Jati

Penulis : Kadek

Published

4 tahun ago

2 Mei 2020

kendarimerdekacom

Ilustrasi. (INT)

KendariMerdeka.com, Kendari – Adanya pembatasan keluar rumah dan berkumpul sesuai maklumat Kapolri dan Gubernur selama Pandemi Covid-19, tidak diindahkan puluhan penikmat sabung ayam di Gunung Jati Kendari. Aksi yang sarat perjudian ini, juga dibiarkan aparat kepolisian.

Sebuah rekaman video belum lama ini yang diunggah oleh seorang di media sosial menjadi jelas, bahwa Sabung Ayam yang menciptakan keramaian dalam jumlah banyak tak pernah dilarang oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Polres Kendari terang-terangan membiarkan aksi perjudian. Perjudian yang terang-terangan ini menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Kota Kendari.

Rekaman tersebut memperlihatkan, ratusan orang menyaksikan judi sabung ayam setiap hari. Ada yang menonton dan adapula yang saling mengadu ayamnya.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui adanya perjudian Sabung Ayam di Gunung Jati. Dia mengatakan, bahwa judi sabung ayam dilakukan setiap hari. Tak ada pengaruh dengan wabah virus Corona di lorong tersebut.

“Setiap jam 4 sore (Pukul 16.00 wita) pak,”kata dia bercerita.

Pengamat Hukum Pidana, Dr Dahlan Moga MH menilai, Perjudian Sabung Ayam adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat di pasal 303. Dosen Pasca Sarjana di Universitas Haluoleo Kendari ini menganggap, pembiaran yang dilakukan kepolisian atas aktivitas Judi Sabung Ayam menjadi gambaran bahwa Institusi Polri lemah Dimata masyarakat. Baginya, Maklumat Kapolri yang baru -baru dikeluarkan tidak mensyaratkan orang tertentu. Setiap orang yang membuat kerumanan dengan jumlah masa yang banyak itu sudah bisa dibubarkan.

“Apalagi ini judi sabung ayam. Seharusnya Polisi dalam hal ini Kapolres Kendari dan Kapolda Sultra, bisa tegas mengambil langkah. Kalau saja dibiarkan, ketentuannya hanya ada dua. Pertama mereka tak berani, atau aparatnya yang ada didalamnya,”tegas asisten Ahli DPRD Sultra ini, (2/04/2020).

Ketua Peradi Kota Kendari ini meminta Kapolda Sultra mengevaluasi Kapolres Kendari dan jajarannya di Polsek yang membiarkan Judi Sabung Ayam. Padahal, Polisi bisa membubarkan kegiatan tersebut. Katanya, jika para pensabung ayam ini tidak mengindahkan, maka bisa ditindak.

“Ini yang menjadi permasalahan, seharusnya Polisi bisa melakukan pelarangan,”katanya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Muhamad Sofwan Rosyidi yang dikonfirmasi melalui pesan wastshap tidak membalas pesan wartawan terkait ditanyakan soal sambung ayam di Gunung Jati.

Lurah Gunung Jati, Alimudin mengaku resah dengan kegiatan Judi Sabung Ayam. Dia mengaku sudah berkordinasi dengan Camat untuk mendesak Kepolisian melakukan Penindakan. Namun, sampai saat ini, penindakan tak kunjung dilakukan .

“Kita juga bingung. Padahal Polisi tau ji, namun ketika kita kordinasi sampaikan, namun tak ada tindakan,”keluhnya.

Penulis: Kadek

Related Topics:Kendari Sabung Ayam Gunung Jati

Up Next

Konawe Utara Lockdown, TKA Cina Pemalsu KTP Tak Hadiri Panggilan Polda

Don't Miss

Polda Sultra Dapat ‘Bola Muntah’ Tangani 3 Perusahaan Diduga Ilegal di Konut

Click to comment

HUKRIM

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal di Bombana

Published

2 bulan ago

24 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus(DitReskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan dua orang tersangka penambangan emas ilegal di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kedua tersangka yaitu berinisial BN dan BH. mereka ditetapkan bersalah atas dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau pertambangan mineral dan batubara melalui gelar perkara Pada (23/8), di Ruang Aula Ditreskrimsus Polda Sultra.

Dirkrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit Tipidter, Kompol Ronald Arron Maramis mengatakan, perkara ini merupakan hasil patroli mining yang dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, pada 7 Juli 2024 lalu.

“Lokasi kegiatan penambangan para tersangka berada didalam wilayah kawsan hutan,” kata Kompol Ronald di laman Instagram resmi Tipidter Polda Sultra.

Pada saat penangkapan, kedua terduga pelaku didapati membawa alat-alat berat serta alat lain yang lazim diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah.

“Para pelaku diduga melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat untuk mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan,” ungkapnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 37 angka 5 dan/atau Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dari hasil patroli mining Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra telah mengamankan 4 unit alat berat jenis excavator dan 4 unit mesin dongfeng di 4 lokasi yang berbeda, yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan emas secara ilegal.

HUKRIM

PT BKM Diduga Nambang Ilegal di WIUP PT Antam Blok Mandiodo

Published

2 bulan ago

21 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – PT Bumi Konawe Minerina (BKM) diduga menjual ore nikel secara ilegal yang berasal dari dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu di sampaikan oleh Direktur Lingkar Kajian Lingkungan dan Kehutanan (LINK) Sultra, Muh Andriasyah Husen. Kata dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus segera bertindak dengan membatalkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT BKM dan memproses hukum pimpinan hingga pemilik dari perusahaan tersebut.

“Agar ore nikel milik negara tetap terjaga dan tidak lagi dikelolah dengan cara-cara yang tidak benar,” ungkapnya.

Sebab lanjut Muh Andriansyah Husen, jika hal itu dibiarkan maka kejahatan di sektor pertambangam khususnya di Blok Mandiodo, Konut akan terus terjadi. Karena kurangnya perhatian dari instansi terkait serta aparat penegak hukum (APH).

“Sebenarnya dugaan kejahatan yang di lakukan PT BKM diketahui APH, tapi sengaja dibiarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2024 lalu Koalisi Aktivis Sulawesi Tenggara-Jakarta pernah melaporkan dugaan kejahatan pertambangan perusahaan tersebut ke Kejagung RI serta Kemeterian ESDM. Saat itu, tidak hanya PT BKM akan tetapi dua perusahaan lainnya yakni, PT Alam Nikel Abadi (ANA) dan PT Tambang Meranti Mulia Sejahterah (TMMS).

Sementara itu salah satu Penanggung Jawab PT BKM, Andri yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

HUKRIM

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Uang Tambang di Konut, Polisi Periksa Manajemen PT BKM

Published

2 bulan ago

14 Agustus 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap investor asal Korea Selatan, PT Glory Korin Nickel.

Dugaan penipuan atau penggelapan diduga dilakukan bos PT Gratia Lima Dua inisial JS dengan modus kerjasama penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 miliar lebih.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda Sultra, AKBP Seni Pabesak menagatakan, saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksan saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kata Seni Pabesak, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap managemen PT Bumi Konawe Minerina.

“Pihak perusahaan (PT BKM) kami sudah panggil dan yang hadir memberikan keterangan adalah Humas PT BKM (Bumi Konawe Minerina) sudah kami ambil keterangannya,” kata Seni Pabesak via seluler, Senin, 12 Agustus 2024.

Pemeriksaan terhadap pihak PT Bumi Konawe Minerina diperlukan pantaran lokasi yang hendak dikerja PT Glory Korin Nickel.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Glory Korin Nickel, Adriana Lieswan Hapaa berharap agar Polda Sultra dapat menuntaskan laporan mereka yang telah mengakibatkan kerugian besar terhadap pihaknya.

“Kami sudah sangat merugi, dan berharap Polda Sultra segera menuntaskan kasus ini, sebab ini bisa berdampak pada iklim investasi di Sultra,” arapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Adriana menceritakan kronologi dugaan penipuan yang dialami rekannya. Pada Bulan April 2023 lalu, PT Glory Korin Nickel mengadakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Gratia Lima Dua.

Dalam KSO tersebut PT Glory Korin Nickel harus melakukan pembayaran Down Paymen (DP) kepada PT Gratia Lima Dua sebesar Rp 2,5 miliar.

“Pihak kami melakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu tangggal 17 April Tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 1 M, tanggal 28 April tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 750 juta, dan terakhir pada tanggal 7 Mei tahun 2023 ke rek Bank BCA atas nama Pentun Jeremi senilai Rp 750 juta,” ujarnya.

“PT Gratia Lima Dua ini informasinya memiliki SPK di IUP PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Konawe Utara,” sambungnya.

Berjalan beberapa waktu, PT Glory Korin Nickel telah menyelesaikan pembayaran DP Rp 2,5 Miliar dengan cara tiga tahap kepada PT Gratia Lima Dua. Kemudian, melakukan mobilisasi peralatan tambang, dan membangun mes.

“Awal Mei 2023 tiba – tiba datang pihak PT BKM dan meminta kami keluar dari Lokasi PT BKM, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, padahal kami sudah melakukan pembayaran Dp ke PT Gratia Lima Dua selaku KSO kami,” tukasnya.