KENDARI – Gemoynya Kendari atau Yudhianto Mahardika menggelar nonton bareng (Nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U23 Inodenosia melawan Uzbekistan yang berlangsung pukul 21.00 WIB nanti malam, 29 April 2024. 

Perhelatan Nobar bersama Gemoynya Kendari itu rencananya akan digelar di Lapangan Eks MTQ depan Kantor Wali Kota. Acara ini akan meriah karena akan disungguhkan kopi, teh, dan gorengan secara gratis.

Bukan hanya itu, Gemoynya Kendari juga telah menyediakan Doorprize berupa 2 unit sepeda listrik, dispenser, kipas angin, setrika, megiccom dan masih banyak hadiah lainnya untuk menghibur masyarakat Kota Kendari nanti malam.

“Ini merupakan event Nobar Gemoynya Kendari yang ke 2. Kemarin event Nobar pertama kita laksanakan disalah satu Warkop sampai penonton membludak memenuhi Warkop,” kata Elia gading pelaksana Nobar.

“Melihat antusias penonton kemarin maka kembali kita laksanakan event Nobar semifinal yang lebih besar, meriah dan bertabur hadiah yang,” sambung Elia.

Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pemilik tagline Gemoynya Kendari yaitu Yudhianto Mahardika membenarkan adanya kegiatan Nobar tersebut setelah dikonfirmasi.

“Yah, harapan kita semua Indonesia memenangkan pertandingan malam nanti, semoga dengan acara Nobar ini dapat sama-sama kita doakan dan memberikan dukungan secara moril kepada Timnas. Sejarah bagi Timnas Indonesia jika bisa masuk sampai ke final,” ucap Yudhianto Mahardika.

Seperti diketahui, Pamflet Nonton Bareng Gemoynya Kendari telah beredar dan akan dilaksanakan pada 21.00 WITA (open gate). Masyarakat dapat menikmati fasilitas Nobar sebelum kick off babak pertama dimulai.

KENDARI – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Merah Putih Berkibar (MPB Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 29 April 2024.

Aksi unjuk rasa yang digelar merupakan imbas dari adanya dugaan PT Rasih Cahaya Bintang Mineral (RCBM) terlibat dalam pusaran korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Aneka Tambang (Antam) Blok Mandiodo.

Ados, Kordinator Aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa PT RCBM diduga ikut terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan melakukan pembelian ore nilkel di WIUP PT Antam Blok Mandiodo.

“Berdasarkan hasil pantauan MPB Indonesia, bahwa PT RCBM selama beroperasi diduga sudah mengeluarkan puluhan ton ore nikel menggunakan kapal tongkang yang berasal dari WIUP PT Antam,” kata Ados dalam orasinya.

Tak hanya itu, MPB Indonesia juga menemukan informasi bahwa Direktur PT RCBM pernah dipanggil oleh Kejari Konawe sebagai perusahan trading yang melakukan pembelian ore nikel di WIUP PT Antam. 

“Kami meminta Kejati Sultra untuk memanggil Direktur PT RCBM sebagai bentuk klarifikasi atas dugaan tersebut,” ucap Ados.

Selain itu, MPB Indonesia juga meminta Kejati Sultra untuk memastikan kebenaran informasi atas surat panggilan Kejari Konawe kepada Direktur PT Rasih Cahaya Bintang Mineral.

“Kami meminta Kejaksaan agar menadalami kembali terkait keterlibatan perusahan PT RCBM terkait pusaran kasus Antam Blok Mandiodo,” ungkapnya.

Ados menegaskan bahwa, Kejati Sultra tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum dan menuntaskan secara keseluruhan terhadap perusahaan yang terlibat dalam pusaran kasus PT Antam Mandiodo.

“Kami secara kelembagaan mendukung setiap langkah Kejaksaan dalam memberantas para pelaku penambang ilegal di Bumi Anoa,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody dalam keterangannya di hadapan massa aksi mengatakan, pernyataan sikap telah ia terima dan selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan. 

“Nanti pernyataan sikap MPB Indonesia akan saya teruskan ke pimpinan, namun demikian tetap akan di telaah, apakah masuk dalam kategori Tipikor atau ilegal mining,” pungkasnya.

KENDARI – Tanah merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga secara arif dan bijaksana. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sertipikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang sangat penting karena dapat memberikan rasa aman serta meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, dan mencegah kejahatan pertanahan oleh mafia tanah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyerahkan 1.640 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Konsolidasi Tanah serta Sertipikasi Aset Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (26/04/2024).

“Cara yang terbaik untuk bisa terhindar dari sengketa dan kejahatan pertanahan yang disebabkan mafia tanah adalah memiliki sertipikat, karena sertipikat memiliki kepastian hukum. Bapak Ibu, kalau sudah memegang sertipikat tadi disimpan baik-baik. Setelah itu sebisa mungkin berikan patok,” ujar Menteri AHY dalam kesempatan tersebut.

Selain kepastian hukum, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, sertipikat tanah juga bisa memberikan manfaat ekonomi. “Kita sering menyebut _economic value added_. Jadi seringkali kalau sudah memiliki sertipikat kita bisa menggunakan itu untuk modal usaha. Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat tambahan secara ekonomi,” tuturnya.

Pada 2024 ini, ia menargetkan 120 Juta bidang tanah terdaftar, di mana saat ini telah tercapai 111,8 Juta bidang tanah terdaftar. “Terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo yang telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini. Semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua,” tambah Menteri AHY menutup sambutannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengungkapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di Sulawesi Tenggara. Ia pun berharap bahwa kerja sama yang sudah dirintis untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke depannya.

“Dalam pelaksanaan sertipikasi tanah, semua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah yang kita ambil sehingga keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkap Asrun Lio.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta para Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asep Heri beserta jajaran Kantor Pertanahan.