Connect with us

Berita

Berkas Para Tersangka Korupsi Proyek Pengerjaan Jalan di Koltim Dinyatakan Lengkap

Penulis: Renaldi

Published

on

KENDARI – Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Pada perkara ini, Subdit Tipidkor menetapkan tiga orang tersangka dan mengamankan kerugian negara senilai Rp5,7 miliar.

Sebelumnya, Penyidikan Kepolisian sempat melimpahkan berkas para tersangka ke Kantor Kejaksaan, namun Jaksa mengembalikan berkas para tersangka tersebur ke Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra guna dilengkapi.

Terbaru, usai memenuhi petunjuk Jaksa, Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol I Gede Pranata Wiguna mengatakan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Perkara tersebut telah dinyatakan P21 (berkas perkara sudah lengkap) oleh JPU Kejati Sultra pada Rabu 27 Desember 2023,” katanya melalui keterangan resminya yang diterima media ini.

Mantan Kasat Reskrim Polresta Kendari itu membeberkan bahwa sebelumnya ruang lingkup perkara yang diajukan dalam tahapan penyidikan in casue terdapat 3 item permasalahan.

Diantaranya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.

Pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanaan oleh PT TAC, pekerjaan pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT SNP dan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-PoliPolia (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT HCG.

“Hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti pada Januari 2021 hingga Maret 2022, bertempat di lokasi pekerjaan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya dan lokasi pekerjaan jalan ruas Gunung Jaya-Polipolia yang terletak di Kabupaten Koltim telah terjadi tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim Tahun Anggaran 2021,” ungkap Kompol Gede.

Lanjutnya, pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya yang dilaksanaan oleh PT TAC dengan nilai anggaran Rp8 miliar lebih, pekerjaan pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya yang dilaksanakan oleh PT SNP dengan nilai anggaran Rp4 miliar.

Lalu kemudian, pengerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Polipolia yang dilaksanakan oleh PT HCG dengan nilai anggaran Rp4 miliar lebih yang dilakukan oleh inisial JR selaku Plt Kadis PUPRP Kolaka Timur (Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen) bersama-sama dengan inisial AS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), inisial HS selaku Direktur PT TAC, MS selaku Direktur PT SNP dan YP yang merupakan Pelaksana Lapangan PT HCG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Kompol Gede bilang, para tersangka yaitu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, dimana telah melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dalam kedudukannya serta bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan tentang keuangan negara dan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah serta syarat-syarat umum kontrak dengan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam kontrak.

“Para tersangka juga tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu atau tepat waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit dan tidak cermat dalam mengendalikan kontrak,” jelas Kompol Gede.

Tersangka JR dan AS telah memperkaya dan menguntungkan orang lain yang telah menyetujui dengan tujuan mencairkan anggaran proyek, padahal diketahuinya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebenarnya, dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh tersangja HS, MS dan YP yang kemudian penggunaan uang itu tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Dalam tahap penyidikan ini, Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 38 orang dan telah meminta keterangan ahli,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, bahwa akibat perbuatan para tersangka maka merugikan negara atau perekonomian negara sesuai PKKN Inspektorat Sulawesi Tenggara sejumlah Rp5,7 miliar.

Pekerjaan peningkatan jalan ruas Penanggo Jaya–Lere Jaya yang dikerjakan oleh PT TAC telah merugikan negara sebesar Rp3,8 miliar, pekerjaan pengaspalan jalan ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya yang dikerjakan oleh PT SNP telah merugian negara sebesar Rp1,4 miliar. Sementara, pekerjaan pengaspalan jalan Ruas Gunung Jaya-Polipolia yang dikerjakan oleh PT HCG telah merugian negara sebesar Rp431 juta.

“Berdasarkan bukti yang cukup, sehingga para tersangka bakal dijerat dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 subsidiair pasal 3 jo. Pasal 18 lebih subsidiair pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 kitab Undang-undang jukum pidana,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ratusan Sopir Kontainer Protes Jalan Rusak di Pelabuhan New Port Kendari

Published

on

KENDARI – Ratusan sopir truk kontainer kompak menggelar aksi mogok kerja di pelabuhan bongkar muat peti kemas (New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari Senin (10/06/2024) pagi.

Mereka menuntut agar pihak pelabuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membenahi akses jalan menuju terminal bongkar muat KMP PT Pelindo Persero Kendari yang rusak parah.

Salah seorang driver bernama Alisman mengatakan, akses keluar masuk kendaraan ke PT Pelindo tersebut dianggap dapat membahayakan sopir saat aktivitas bongkar muat logistik.

“Semakin hari jalannya itu semakin parah dan bahkan sudah membahayakan jiwa kami sopir. Karena muatan kita itu berat, kalau mobil sampai terbalik bagaimana nyawa sopirnya di dalam. Jadi hari ini tidak ada aktivitas,” katanya.

Sementara itu General Manager (GM) PT Pelindo Regional Cabang 4 Kendari, Capt. Suparman menyampaikan, mereka sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemkot dan juga instansi terkait lainnya.

Menurutnya perbaikan akses keluar masuk truk sepanjang kurang lebih 2 KM tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi, KSOP dan PT Pelindo sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah saat ini Pemkot sudah mulai jalan tapi walau pun masih dalam pergerakan tentu harapan kita semua, harapan teman-teman sopir dan kami sebagai pengelola terminal peti kemas ini berharap jalan ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memperlancar distribusi barang di Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Ratusan sopir kontainer mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja atau aktivitas bongkar muat jika tuntutan mereka tidak mendapat respon pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Akibat aksi mogok sopir tersebut, aktivitas di pelabuhan New Port Pelindo di Bungkutoko Kota Kendari lumpuh selama 4 jam. 

Continue Reading

Berita

Tongkang Muat Ore Nikel Terbalik di Perairan Wisata Labengki

Published

on

KENDARI – Kapal tongkang bermuatan ore nikel karam disekitar perairan Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin 10 Juli 2024.

Dalam video berdurasi 0,36 detik terlihat tongkang tersebut sudah dalam posisi miring dan muatan ore nikelnya tumpah ke laut hingga menyebabkan perairan sekitar berubah warna merah kecoklatan.

“Tarik tali,” ujar pria dalam video.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini bahwa kapal tersebut milik PT Marindo Jaya Sejahtera (MJS), Tb. ITS Ruby, Bg. Marine Power 3009 berangkat dari Jetty PT GMS, Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan tujuan Kolonodale, Morowali.

Sementara terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi,

Kepala Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko, Lanto saat dikonfirmasi belum mengetahui peristiwa tersebut.

“Masih cari info pastinya,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, Kompol Gede Pranata Wiguna, juga belum mengetahui perihal peristiwa tersebut.

“Saya cari info dulu,” katanya.

Sementara, Humas PT GMS, Sakir saat menampik, ia bilang bahwa kapal tersebut bukan dari Jetty PT GMS.

“GMS cuma di Laonti, tongkang GMS tidak ada menuju Kolonodale,” singkat Sakir.

Media ini juga masih berusaha mengkonfirmasi pihak PT MJS dan mengupdate informasi terbaru terkait peristiwa tersebut.

Continue Reading

Berita

Pertahankan Tanahnya, 7 Warga di Konsel Ajukan PK di PTUN

Published

on

KONAWE SELATAN – Tujuh warga Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka yang memiliki luasan 11 Hektar.

Mereka ialah Ismail, Ambo Sakka, Muhammad Hasan, Ashar Saleh, Agung Sunusi, Ahmad Sarifudin, dan Tamrin Nasir. Perjuangan ke tujuh warga tersebut didampingi kuasa hukum, Sabri Guntur. Kini telah mengajukan Penunjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada wartawan media ini, Sabri Guntur menjelaskan ke tujuh kliennya memiliki tanah tersebut dengan beralaskan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Landipo kala itu.

“Mereka (7 warga) memiliki alas hak SKT yang dikeluarkan kepala desa Landipo tahun 2016,” Ujar Sabri Guntur, Minggu, 9 Juni 2024 di kantornya.

Namun, kata Sabri Guntur, tujuh masyarakat merasa terusik karena Kepala Desa Landipo membaralkan SKT kliennya di tahhn 2022.

“Untuk itu kami Ajukan PK di PTUN karena putusan sebelumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Sabri Guntur, kliennya juga merasa terusik dengan adanya Sertifikat di tahun 2018 yang mengklaim berdiri diatas tanah ke tujuh kliennya.

“Ada sertifikat tahun 2018, yang tidak jelas dimana posisi tanahnya namun diklaim berdiri diatas tanah ke 7 warga, ” Katanya.

Sabri menjelaskan bahwa ke tujuh kliennya tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah mereka, sehingga mereka merasa heran tiba – tiba terbit sertifikat tahun 2018.

“Ini kan aneh, klien saya tidak pernah menjual tanah mereka, dan juga kenapa di tahun 2022 lalu  Kepala Desa Landipo membatalkan SKT klien saya, ini kan menjadi pertanyaan, SKT 2016, lalu muncul sertifikat 2018, kemudian pembatalan SKT tahun 2022,” Ungkap Sabri.

Terkait Sertifikat tahun 2018, Sabri menambahkan didalam sertifikat tersebut tidak disebutkan alamat yang jelas, hanya menjelaskan posisi tanah berada di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo.

“Di Sertifikat yang disebutkan tanah berada di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, sementara tanah klien saya berada di Desa Landipo, ini jelas dua objek yang berbeda, ” Tambahnya.

Untuk itu, Sabri mengaskan upaya hukum tidak akan berhenti sampai di PTUN. Sebab karena adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak jelas atas tanah milik klien kami.

“Kami akan mengajukan pula upaya hukum sengketa hak pada pengadilan negeri, “  Tegasnya.

Continue Reading

Trending